RAKERNAS APKASI VII DIGELAR DALAM TENDA

Sungai Raya, Kalbar, 34/6 - Kegiatan Rapat Kerja Nasional VII dan Musyawaran Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat meski digelar di dalam tenda besar namun diharapkan dalam pelaksanaannya bisa mencapai esensi dari kegiatan tersebut.
"Mengingat Kubu Raya baru terbentuk tiga tahun sehingga belum memiliki gedung yang representatif untuk menggelar kegiatan besar ini. Namun, dengan semangat dan kemauan yang keras untuk menyukseskan Rakernas dan Munaslub itu, pemerintah Kubu Raya yang ditunjuk dan dipercayakan sebagai tuan rumah menyulap halaman parkir Gardenia Resort sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini," kata Koordinator Wilayah Apkasi Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan kegiatan tersebut di Sungai Raya, Jumat.
Muda mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan rapat kerja pengurus Apkasi yang di gelar beberapa kali dan dipastikan dilakasanakan di Kabupaten Kubu Raya. "Tema dari kegiatan ini, Mengejar Kemandirian Daerah Menuju Kejayaan Bangsa," tuturnya.
Menurutnya, setelah kegiatan rakernas itu akan dilakukan panel diskusi yang membahas tentang beberapa isu strategis yang sedang terjadi saat ini untuk melahirkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
Dalam Diskusi Panel itu nantinya akan di hadirkan beberapa nara sumber, terutama Menteri Dalam Negeri, Kehutanan dan Pertanian serta Komisi II dan VI DPR RI dan beberapa pakar.
"Agenda berikutnya adalah musyawarah luar biasa yang akan dilaksanakan pada malam harinya untuk memilih ketua dan pengurus APKASI. Sejak Desember 2010 lalu, ketua Apkasi Sujono yang juga Bupati Pacitan meninggal dunia dan digantikan oleh Plt Ketua Aang Suganda Hamid.
Dari diskusi panel tersebut diharapkan bisa melahirkan beberapa rekomendasi yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah sehingga pemerintah pusat bisa melahirkan kebijakan pro rakyat dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Plt Ketua Apkasi Aang Suganda Hamid mengatakan, kemajuan bangsa dan negara harus di topang dari kemandirian dan output daerah dan kabupaten. "Berdasarkan hal tersebut kita berharap dari rekomendasi yang dilahirkan pada Rakernas kali ini, pemerintah pusat bisa mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang lebih berperan dalam peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah," katanya.
Sesuai dengan moto dari Rakernas dan Munaslub Apkasi ke VII yang dilaksanakan tahun ini, Apkasi Untuk Indonesia, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan konstribusi besar bagi Indonesia.
Gubernur Kalbar, Cornelis dalam sambutannya mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan itu nanti bisa melahirkan rumusan dan rekomendasi yang bisa mempercepat proses pembangunan di daerah sehingga bisa memberikan sumbangsih pembangunan bagi provinsi dan negara ini.
Dia menyinggung agar para bupati bisa meningkatkan kerjasama dan saling besinergi dengan pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan daerah.
"Jangan mentang-mentang daerah otonom lalu tidak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, itu masih terjadi pada beberapa daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah yang memiliki artian yang luas jangan sampai disalah artikan," katanya.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi dalam pengarahannya mengatakan melihat tema dari apkasi ini sangat tepat sekali karena sesuai dengan spriit desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah dicanangkan pada thun 1999 lalu.
"Sesuai dengan sistem pemerintahan Nasional, otonomi berlangsung di negara kesatuan Republik Indonesia Hal itu sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 32, di mana kekuasan pemerintah berada di tangan presiden," ujarnya.
Namun pada pasal 18 UU Nomor 32 juga disebutkan kewenangan pemerintahan berada di daerah otonom untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mengakibatkan hierarki pemerintaan antara provinsi, kabupaten dan pemerintah pusat mengalami sedikit kendala.
"Untuk itu diperlukan beberapa perubahan untuk penyempurnaannya, agar hierarki tersebut bisa berjalan dengan baik.Saya berpesan kepada forum ini, hasil dari kegiatan ini tolong disampaikan kepada Kementrian Dalam negeri sebelum rancangan UU perubahan itu itu disampaikan kepada DPR RI," kata Gemawan.(ROx)

APKASI BAHAS DILEMA MORATORIUM DAN KETAHANAN PANGAN

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Dilema moratorium dan ketahanan pangan yang terjadi hampir disetiap daerah di Indoneisa dikupas panjang lebar dalam diskusi Rapar Kerja Nasional VII Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia yang dihadiri hampir 300 bupati se-Indonesia di Kubu Raya, Jumat.
"Pada diskusi panel tersebut menghadirkan lima narasumber antara lain Dirjen Pangan Kementan, Dirjen Planologi Kemenhut, Ketua Komisi IV dan Anggota Komisi IV serta Pakar Ekonomi Pertanian," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan yang juga selaku koordinator Apkasi wilayah Kalimantan Barat.
Menurutnya, keputusan Presiden menerbitkan Perpres Nomor 10 tahun 2011 tentang Moratorium Hutan dan Gambut dinilai berpotensi menyebabkan ketidak pastian dalam membangun daerah.
Terlebih dengan masuknya sawit yang merupakan investasi besar tentunya menjadi sorotan utama di moratorium tersebut lantaran izinnya mulai 2011 tidak lagi dikeluarkan sebagai kompensasi dari Norwegia yang menggelontorkan miliaran rupiah sesuai tercantum dalam REDD.
"Akan tetapi hal itu justru menjadi angin segar bagi pengembangan sektor pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan," kata Muda.
Dalam diskusi panel tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Muhammad Romahurmuzy menegaskan bahwa pangan menjadi tanggung jawab negara. "Sampai seberapa jauh komitmen pemerintah untuk memenuhi amanah konstitusi yang disepakati," katanya.
Ia menilai sejumlah undang-undang seperti UU Nomor 6/1996 tentang Agraris hingga kini dipertanyakan, apakah masih valid atau tidak. Apakah perlu direvisi atau tidak.
"Semua tidak konsisten menjalankan aturan tersebut. Karena kita masih bersifat parsial dan ego sektoral. Karena itu dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat harus memberikan kepercayaan kepada daerah. Kalau bicara pangan tidak hanya satu aspek saja tapi semua aspek, mulai dari pupuk, sarana pendukung, infrastruktur dan sebagainya," ujar Romahurmuzy.
Dia mengatakan harus ada regulasi yang jelas agar antara kehutanan dan ketahanan pangan tidak tumpang tindih.
Akibatnya bupati di seluruh Indonesia menjadi kebingungan dasar hukum yang mana menjadi acuan.
"Selama ini seperti usulan Musrebangnas hanya isapan jempol belaka. APBN hanya untuk kepentingan orang-orang besar saja. Dengan momen ini ayo kita merumuskan yang sebenarnya tentang ketahanan pangan dan kehutanan," katanya.
Nada yang sama dilontarkan anggota Komisi IV DPR RI Syaifullah yang menilai perlu ada kejelasan tentang RTRW sehingga antara kehutanan dan pangan bisa sinkron. Dan kalau dikaitkan dengan Perpres Nomor 10/ 2011 maka sebanyak 2 juta CPO akan tertunda. Sementara ketahanan pangan tetap harus menjadi prioritas. Padahal pemerintah telah menargetkan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit seluas 250 ribu ha setiap tahunnya. Dan pada 20 tahun kedepan ditargetkan hingga 5 juta hektar.
"Akan tetapi bagaimana mau kembangkan perkebunan sawit atau pertanian kalau RTRW nya belum jelas," tanyanya.
Apalagi Ia mengaku bingung banyaknya peta yang terbit. Peta setiap instansi selalu berbeda dan peta di daerah dan nasional tidak sinkron. "Mana yang harus dipakai. Karena itu Dephut dalam membuat peta bekerja sama dengan DPR dan melibatkan kepala daerah atau bupati," ujarnya.
P2BN ([Peningkatan Produksi Beras Nasional) menurut dia harus dilakukan. Kemudian pemerintah menetapkan surplus 10 juta ton beras 5 atau 10 tahun mendatang. Begitu pula kementerian BUMN harus meningkatkan petani dan cadangan beras dengan menekankan Produksi Pangan Berbasis Koorperasi (P2BK).(ROx)

KADIN : APKASI BERI ANGIN SEGAR DUNIA USAHA

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kubu Raya Burhan mengharapkan diselenggarakannya Rapat Krja Nasional dan Musyawarah Nasional luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke VII di Kubu Raya dapat memberikan angin segar bagi dunia usaha di kabupaten termuda di Kalimantan Barat itu.
"Ini momen dan kesempatan yang jarang dan hanya satu kali di Kubu Raya. Karena banyak potensi-potensi dan keunggulan daerah yang pantas untuk ditampilkan," kata Burhan di Sungai Raya, Kamis.
Ia mencontohkan, potensi atau keunggulan di Kubu Raya seperti manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, produk-produk tradisional yang dikelola oleh UMKM lokal.
"Ini tentunya sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan modalnya di Kubu Raya yang pada akhirnya dapat mendulang keuntungan bagi pembangunan daerah. Bahkan setiap kepala daerah dapat bertukar investasi dengan Kubu Raya," tuturnya.
Ia juga mengharapkan agar pada Rakernas/ Munaslub Apkasi VII juga mengagendakan sejuta kewirausaahaan (entrepenuership). Karena kewirausahaan masih belum menjadi sorotan utama pemerintah. Tercatat hanya sekitar 0,2 persen yang fokus pada wirausaha.
"Sementara idealnya minimal mesti dua persen dari jumlah penduduk. Ini dimaksudkan juga untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya bermuara peningkatan kualitas hidup keluarga," ujarnya.
Jika itu dilakukan di setiap daerah sambung dia, maka kemandirian masyarakat akan tercapai tidak selalu bergantungan pada sektor yang ditawarkan. Akan tetapi masyarakat dapat menciptakan pekerjaan yang mandiri.
"Kadin siap memfasilitas dalam penciptaan enterprenuership. Karena sebagai organisasi induk wajib untuk mewadahi setiap usaha yang dikelola oleh masyarakat," tuturnya.
Karena itu ia meminta sudah saatnya Pemerintah menggandeng Kadin sebagai mitra dalam rangka peningkatan dunia usaha yang ada di masyarakat di setiap daerah khususnya di Kubu Raya. Ia juga mengharapkan pemerintah daerah mempermudah izin bagi dunia usaha kecil agar mereka dapat kemudahan memperoleh fasilitas pinjaman.
"Jadi dengan Apkasi ini lah Kadin mengharapkan dapat membawa perubahan tidak hanya Kubu Raya akan tetapi secara luas bagi dunia usaha se Indonesia. Untuk itu Kadin mendukung terselenggaranya Rakernas VII Apkasi di Kubu Raya ," kata Burhan.(ROx)

PENGALIHAN ANGGARAN RUMAH DINAS BUPATI UNTUK KESEHATAN

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Keputusan Bupati Kubu Raya mengalihkan anggaran rumah dinas dan mobil dinasnya, tidak hanya untuk sektor pendidikan namun melainkan juga untuk sektor kesehatan di Kubu Raya.
"Bapak Bupati memang sudah mengalihkan anggaran rumah dinasnya, bukan hanya untuk sektor pendidikan, tetapi juga kesehatan," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan di Sungai Raya, Kamis.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan telah memutuskan untuk mengalihkan Rp6 miliar anggaran rumah dinas (rumdin) bupati dan hampir Rp1 miliar anggaran mobil dinasnya (mobdin) untuk pelayanan masyarakat yang diantaranya juga untuk sektor pendidikan.
Menurut Titus, hal itu menunjukan bahwa bupati komitmen dan lebih mendahulukan kepentingan masyarakatnya karena bupati melihat kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi salah satu prioritas.
"Memang kalau melihat dari kondisi di Kubu Raya, sektor kesehatan membutuhkan anggaran yang cukup besar," tuturnya.
Ada beberapa bidang disebutkan Titus yang menjadi fokus pihaknya di sektor kesehatan yakni jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan puskesmas, pustu dan puskesdes serta penambahan tenaga medis mulai dari dokter, bidan hingga perawat.
"Untuk jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) tahun ini dianggarkan Rp1,8 miliar. Tapi insyaallah pada APBD Perubahan nanti akan ditambah sekitar Rp200 jutaan," ungkapnya.
Jumlah itu untuk menanggung masyarakat miskin yang belum terakomodir di Jamkesmas. Jumlahnya sekitar 20 ribu jiwa dari total 38 ribu. Sementara 15 ribu jiwa sudah terakomodir Jamkesda.
"Sementara yang sudah tertanggung di Jamkesmas sebanyak 200.900 jiwa. Anggarannya sekitar Rp2 miliar lebih," tuturnya.
Selain Jamkesda dan Jamkesmas, Dinas Kesehatan juga telah menyosialisasikan Jampersal (Jaminan Persalinan) yang merupakan program nasional bagi ibu-ibu yang melahirkan namun menggunakan fasilitas pemerintah.
Tidak hanya dalam bentuk jaminan kesehatan, pemerintah juga memfokuskan di pembangunan puskesmas, pustu dan puskesdes. "Untuk rumah sakit saat ini masih belum kita prioritaskan. Kita lebih mendahulukan fasilitas yang langsung dekat dengan masyarakat," kata Titus.
Puskesmas rawat inap yang dibangun pelayanan dan fasilitasnya lebih mendekati rumah sakit. Terdapat sekitar 9 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di sembilan kecamatan di Kubu Raya sedangkan 10 lainnya puskesmas biasa.
Puskesmas ini diperkuat lagi dengan Pustu yang jumlahnya mencapai 76 unit dan Puskesdes sekitar 85 unit.
"Dan setiap puskesmas sudah ada dokter. Namun kedepan kita masih membutuhkan lagi tenaga dokter, bidan maupun perawat," ujarnya.
Sementara itu Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pembangunan rumah dinas Bupati saat ini dirasakan masih belum begitu diperlukan. Itu dikarenakan menurut Bupati Muda sebagai kabupaten baru, masih banyak hal substansial yang perlu dilakukan dibanding rumah dinas Bupati.
"Mobil yang saya gunakan saat ini juga masih jauh dari kata layak, makanya saat ini tidak perlu lah mobil dinas. Karena kita lebih mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat," kata Muda.(ROx)

KUBU RAYA SUKSESKAN MP3EI DENGAN PENGUATAN PANGAN

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat sektor pangan Untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Master Plant Percepatan Ekonomi Indonesia.
"Sebenarnya, sejak awal terbentuk Kubu Raya memang telah mengarah kepada hal tersebut. Melalui program Rice Estate yang telah berjalan dan Food Estate yang sedang dikembangkan saat ini diharapkan dapat mensupprot program MP3EI itu," kata Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kubu Raya, Suharjo di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengakui, untuk penguatan di bidang energi mungkin Kubu Raya tidak sehebat daerah lainnya yang ada di Indonesia. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Petanian dan Peternakan berupaya memperkuat pada ketahanan pangan, karena kabupaten itu memiliki areal yang cukup luas untuk dijadikan lahan pertanian.
Dijelaskannya, saat ini Pemkab Kubu Raya telah memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat untuk membuka areal pertanian. Dalam hal itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya telah memberikan bimbingan, bantuan bibit dan sistem pemasaran kepada masyarakat petani, tinggal bagaimana masyarakat menjalankan program pertanian tersebut.
"Dalam hal ini kita tentu masih berkewajiban untuk mengawasi dan membimbing para petani agar bisa meksimal dalam menggarap lahan. Dengan demikian, tujuan Pemkab Kubu Raya untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan diharapkan bisa terwujud," ujarnya.
Hal itu sesuai dengan tujuan peemrintah Kubu Raya untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengdapatkan kehidupan yang layak.
Lanjutnya, untuk mendukung Kubu Raya sebagai penyanggah ketahanan pangan Kementrian Pertanian telah memberikan sinyal yang cukup baik untuk itu.
Bahkan beberapa waktu lalu Mentan mengirim Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian ke Kubu Raya secara khusus untuk membahas rencana Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional.
"Ini menunjukkan tanggapan serius dari pemerintah pusat untuk menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas pertanian," kata Suharjo.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menambahkan, rencana untuk menjadi Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional tidak muluk-muluk, karena di Kubu Raya memiliki lahan yang luas. Selain itu, telah banyak pula terobosan di sektor pertanian.
Di antara terobosan itu melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk perluasan lahan pertanian, program konsumsi Beras Lokal Kubu Raya dan pencanangan tahun mekanisasi pertanian yang akan terus dilakukan secara terus-menerus hingga 2014.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga sedang mengombinasikan pemanfaatan lahan tidur dengan program transmigrasi. Ini menjadi salah satu program strategis yang telah diterapkan di beberapa pemukiman transmigrasi.
"Melalui program-program tersebut, tentunya menjadi modal awal bagi Kubu Raya untuk mewujudkan rencana menjadi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional,," tutur Muda.
Dia juga mengungkapkan, Kubu Raya juga dikembangkan program Food Estate di mana pilot project-nya di Desa Sungai Ambawang, Sumber Agung dan Muara Tiga di Kecamatan Batu Ampar. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Rencana pembangunan Food Estate ini sudah kita presentasikan ke Kementerian Pertanian dan mendapat respons positif. Pelaksanaan di lapangan yang harus lebih bekerja keras agar hasilnya optimal," kata Muda.
Food Estate itu terangnya, merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas. "Hasilnya diharapkan mampu menyokong ketahanan pangan kabupaten, provinsi, nasional, bahkan diharapkan dapat diekspor," ujarnya
Pemkab Kubu Raya telah menyiapkan sekitar 500 hektar lahan untuk pembangunan Food Estate di tiga desa di Kecamatan Batu Ampar itu. "Pembangunan Food Estate ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembangkan pertanian di Kubu Raya," kata Muda.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga berupaya mewujudkan Kawasan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan (KABTP) yang dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan dapat bersaing di pasar global.(ROx)

KUBU RAYA SUKSESKAN MP3EI DENGAN PENGUATAN PANGAN

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat sektor pangan Untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Master Plant Percepatan Ekonomi Indonesia.
"Sebenarnya, sejak awal terbentuk Kubu Raya memang telah mengarah kepada hal tersebut. Melalui program Rice Estate yang telah berjalan dan Food Estate yang sedang dikembangkan saat ini diharapkan dapat mensupprot program MP3EI itu," kata Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kubu Raya, Suharjo di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengakui, untuk penguatan di bidang energi mungkin Kubu Raya tidak sehebat daerah lainnya yang ada di Indonesia. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Petanian dan Peternakan berupaya memperkuat pada ketahanan pangan, karena kabupaten itu memiliki areal yang cukup luas untuk dijadikan lahan pertanian.
Dijelaskannya, saat ini Pemkab Kubu Raya telah memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat untuk membuka areal pertanian. Dalam hal itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya telah memberikan bimbingan, bantuan bibit dan sistem pemasaran kepada masyarakat petani, tinggal bagaimana masyarakat menjalankan program pertanian tersebut.
"Dalam hal ini kita tentu masih berkewajiban untuk mengawasi dan membimbing para petani agar bisa meksimal dalam menggarap lahan. Dengan demikian, tujuan Pemkab Kubu Raya untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan diharapkan bisa terwujud," ujarnya.
Hal itu sesuai dengan tujuan peemrintah Kubu Raya untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengdapatkan kehidupan yang layak.
Lanjutnya, untuk mendukung Kubu Raya sebagai penyanggah ketahanan pangan Kementrian Pertanian telah memberikan sinyal yang cukup baik untuk itu.
Bahkan beberapa waktu lalu Mentan mengirim Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian ke Kubu Raya secara khusus untuk membahas rencana Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional.
"Ini menunjukkan tanggapan serius dari pemerintah pusat untuk menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas pertanian," kata Suharjo.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menambahkan, rencana untuk menjadi Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional tidak muluk-muluk, karena di Kubu Raya memiliki lahan yang luas. Selain itu, telah banyak pula terobosan di sektor pertanian.
Di antara terobosan itu melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk perluasan lahan pertanian, program konsumsi Beras Lokal Kubu Raya dan pencanangan tahun mekanisasi pertanian yang akan terus dilakukan secara terus-menerus hingga 2014.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga sedang mengombinasikan pemanfaatan lahan tidur dengan program transmigrasi. Ini menjadi salah satu program strategis yang telah diterapkan di beberapa pemukiman transmigrasi.
"Melalui program-program tersebut, tentunya menjadi modal awal bagi Kubu Raya untuk mewujudkan rencana menjadi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional,," tutur Muda.
Dia juga mengungkapkan, Kubu Raya juga dikembangkan program Food Estate di mana pilot project-nya di Desa Sungai Ambawang, Sumber Agung dan Muara Tiga di Kecamatan Batu Ampar. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Rencana pembangunan Food Estate ini sudah kita presentasikan ke Kementerian Pertanian dan mendapat respons positif. Pelaksanaan di lapangan yang harus lebih bekerja keras agar hasilnya optimal," kata Muda.
Food Estate itu terangnya, merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas. "Hasilnya diharapkan mampu menyokong ketahanan pangan kabupaten, provinsi, nasional, bahkan diharapkan dapat diekspor," ujarnya
Pemkab Kubu Raya telah menyiapkan sekitar 500 hektar lahan untuk pembangunan Food Estate di tiga desa di Kecamatan Batu Ampar itu. "Pembangunan Food Estate ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembangkan pertanian di Kubu Raya," kata Muda.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga berupaya mewujudkan Kawasan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan (KABTP) yang dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan dapat bersaing di pasar global.(ROx)

MUNASLUB APKASI BAHAS TIGA ISU STRATEGIS

Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Kalimantan Barat Muda Mahendrawan mengatakan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa APKASI ke VII yang akan dilaksanakan di Kubu Raya 24 Juni besok akan membahas tiga isu strategis untuk mensinergikan sistem pemerintahan di pusat dan daerah.
"Ada beberapa isu strategis yang akan kita bahas, diantaranya mengenai permasalahan pelaksanaan otonomi daerah, ketahanan pangan dan Alokasi Dana Desa yang kerap menimbulkan permasalahan di lapangan," kata Muda di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, tiga isu tersebut akan dibahas oleh Bupati se-Indonesia dan kementrian terkait yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut dilahirkan beberapa rekomendasi dari Apkasi untuk pemerintah pusat.
Bupati Kubu Raya itu mengatakan sejak reformasi, telah dilakukan desentralisasi politik agar daerah dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan memilih kepala daerahnya secara demokratis.
Namun, masih terdapat permasalahan di dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain sinkronisasi antara kebijakan dasar desentralisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya termasuk di dalamnya pada level operasional.
"Masih banyak ditemukan berbagai penelitian yang merujuk bahwa pelaksanaan otonomi daerah atau masih jauh dari tujuan awalnya yaitu mensejahterakan rakyat. Selain itu, tingginya angka emiskinan di daerah adalah bukti bahwa otonomi daerah atau desentralisasi mengalami kegagalan," tuturnya.
Namun, lanjut Muda, tentu itu tidak semuanya benar jika otonomi daerah tidak hanya dilihat pada hal-hal formal (angka kemiskinan) namun esensinya bahwa dengan
adanya otonomi daerah atau desentralisasi peluang daerah untuk membangun daerahnya terbuka lebar.
Terlebih, setelah keluarnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka idealnya seluruh kebijakan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden seharusnya disesuaikan dengan kebijakan Desentralisasi.
"Salah satu contoh, Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan Pemberian ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut
berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam membangun daerah. Inpres tersebut secara subtansi bertentangan dengan kebijakan desentralisasi," kata Muda.
Untuk itu dalam, Rakernas Apkasi tersebut akan dibahas hal itu agar ada jalan keluar.
Dalam Rakernas Apkasi VII juga akan membahas isu strategis terkait dengan kesiapan daerah dalam kemandirian pangan dan urgensi alokasi dana desa sebagai
upaya percepatan pembangunan di desa.
"Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang menarik untuk dibahas dalam Rakernas ini. Ketahanan pangan tentu bukan sekedar masalah pertanian semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengembangan agribisnis dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat," tuturnya.
Ada dua sisi penting dari konsep ketahanan pangan yaitu kemampuan membeli atau daya beli masyarakat dan ketersediaan barang.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini telah merumuskan kebijakan, merancang program dan menyediakan dukungan pembiayaan serta insentif untuk mewujudkan ketahanan pangan. Namun, permasalahannya, ketahanan pangan belum merata antar daerah.
Sebagian besar daerah masih tergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Ancaman ketahanan pangan terutama bersumber dari kemiskinan, perbedaan kemampuan setiap daerah dalam menyediakan pangan untuk konsumsi lokal, bencana alam, menyusutnya lahan pertanian dan ancaman yang diakibatkan oleh kebijakan yang keliru.
"Kita berharap melalui kesempatan ini, dengan hadirnya kementrian terkait bisa memberikan jalan keluar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang baik tanpa menimbulkan polemik dan kesenjangan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Mudah-mudahan apa yang akan direkomendasikan nantinya bisa memberikan perubahan lebih baik ke depan," kata Muda.(ROx)

MUNASLUB APKASI BAHAS TIGA ISU STRATEGIS

Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Kalimantan Barat Muda Mahendrawan mengatakan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa APKASI ke VII yang akan dilaksanakan di Kubu Raya 24 Juni besok akan membahas tiga isu strategis untuk mensinergikan sistem pemerintahan di pusat dan daerah.
"Ada beberapa isu strategis yang akan kita bahas, diantaranya mengenai permasalahan pelaksanaan otonomi daerah, ketahanan pangan dan Alokasi Dana Desa yang kerap menimbulkan permasalahan di lapangan," kata Muda di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, tiga isu tersebut akan dibahas oleh Bupati se-Indonesia dan kementrian terkait yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut dilahirkan beberapa rekomendasi dari Apkasi untuk pemerintah pusat.
Bupati Kubu Raya itu mengatakan sejak reformasi, telah dilakukan desentralisasi politik agar daerah dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan memilih kepala daerahnya secara demokratis.
Namun, masih terdapat permasalahan di dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain sinkronisasi antara kebijakan dasar desentralisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya termasuk di dalamnya pada level operasional.
"Masih banyak ditemukan berbagai penelitian yang merujuk bahwa pelaksanaan otonomi daerah atau masih jauh dari tujuan awalnya yaitu mensejahterakan rakyat. Selain itu, tingginya angka emiskinan di daerah adalah bukti bahwa otonomi daerah atau desentralisasi mengalami kegagalan," tuturnya.
Namun, lanjut Muda, tentu itu tidak semuanya benar jika otonomi daerah tidak hanya dilihat pada hal-hal formal (angka kemiskinan) namun esensinya bahwa dengan
adanya otonomi daerah atau desentralisasi peluang daerah untuk membangun daerahnya terbuka lebar.
Terlebih, setelah keluarnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka idealnya seluruh kebijakan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden seharusnya disesuaikan dengan kebijakan Desentralisasi.
"Salah satu contoh, Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan Pemberian ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut
berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam membangun daerah. Inpres tersebut secara subtansi bertentangan dengan kebijakan desentralisasi," kata Muda.
Untuk itu dalam, Rakernas Apkasi tersebut akan dibahas hal itu agar ada jalan keluar.
Dalam Rakernas Apkasi VII juga akan membahas isu strategis terkait dengan kesiapan daerah dalam kemandirian pangan dan urgensi alokasi dana desa sebagai
upaya percepatan pembangunan di desa.
"Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang menarik untuk dibahas dalam Rakernas ini. Ketahanan pangan tentu bukan sekedar masalah pertanian semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengembangan agribisnis dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat," tuturnya.
Ada dua sisi penting dari konsep ketahanan pangan yaitu kemampuan membeli atau daya beli masyarakat dan ketersediaan barang.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini telah merumuskan kebijakan, merancang program dan menyediakan dukungan pembiayaan serta insentif untuk mewujudkan ketahanan pangan. Namun, permasalahannya, ketahanan pangan belum merata antar daerah.
Sebagian besar daerah masih tergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Ancaman ketahanan pangan terutama bersumber dari kemiskinan, perbedaan kemampuan setiap daerah dalam menyediakan pangan untuk konsumsi lokal, bencana alam, menyusutnya lahan pertanian dan ancaman yang diakibatkan oleh kebijakan yang keliru.
"Kita berharap melalui kesempatan ini, dengan hadirnya kementrian terkait bisa memberikan jalan keluar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang baik tanpa menimbulkan polemik dan kesenjangan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Mudah-mudahan apa yang akan direkomendasikan nantinya bisa memberikan perubahan lebih baik ke depan," kata Muda.(ROx)

SUNGAI KAKAP JUARA UMUM FESTIVAL QASIDAH REBANA

Sungai Raya, Kalbar, 20/6 - Kecamatan Sungai Kakap kembali menjadi juara umum pada Festival Qasidah Rebana Klasik II se-Kubu Raya yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Sungai Raya, 17-19 Juni 2011.
"Dalam festival tersebut, tampil sebagai juara pertama group At-Taqwa utusan Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap, disusul juara 2, group Miftahul Jannah (Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap), juara 3, group Al-Jannah (Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang). Hadiah dan piala bergilir diserahkan langsung Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan setelah menutup secara resmi festival tahunan tersebut," kata Ketua Panitia, Busri, di Sungai Raya, Senin.
Dia menilai secara kuantitas memang festival tahun ini terjadi penurunan peserta, namun secara kualitas, Ia melihat hal itu jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
Selaku penyelenggara, Busri mengapresiasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Ambawang yang mendukung sepenuhnya kesuksesan agenda itu.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyatakan respon masyarakat terhadap event ini begitu antusias. "Tentu Pemda tidak akan menyia-nyiakan stigma positif yang telah lama dibentuk seperti ini. Dan event ini sudah ditetapkan menjadi salah satu agenda Pemda Kubu Raya setiap tahunnya," tutur Bupati.
Ia mengatakan agenda seperti ini memang sengaja digelar keliling kecamatan, hal itu supaya pembinaan seni qasidah rebana terus berjaan. Namun, bupati juga mengingatkan agar proses kaderisasi terus dijalankan.
"Saya yakin, masih banyak remaja putri yang potensial mengembangkan kesenian ini," tuturnya.
Bahkan, kelak agenda ini terus tumbuh subur dan kontinu, Muda yakin nantinya Kubu Raya akan menjadi pusat budaya qasidah rebana di Provinsi Kalbar. "Tidak ada yang mustahil, selagi kita bisa melakukannya," ujar bupati.
Juara 1, group At-Taqwa (Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap), juara 2, group Miftahul Jannah (Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap), juara 3, group Al-Jannah (Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang), juara 4 group Miftahul Jannah (Desa Punggur Kecil), juara 5 group Ummul Mukminin (Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap) dan juara 6 group Al-Mawaddah (Kuala Mandor B).(ROx)

PEKKA DAN KUBU RAYA TINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rasau Jaya, Kalbar, 20/6 (ANTARA) - Forum Wilayah Perempuan Kepala Keluarga melangsunggan dialog bersama Pemerintah Kubu Raya dan masyarakat Rasau Jaya untuk membahas peningkatan pemberdayaan perempuan dan berbagai yang dibutuhkan dan berkembang pada masyarakat sekitar.
"Dialog ini pada saya nilai cukup baik, karena secara tidak langsung sangat mendorong program pemberdayaan perempuan yang telah kita canangkan melalui koperasi Grameen," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Rasau Jaya, Senin.
Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam berbagai hal. Disamping itu, Muda melihat di Kubu Raya saat ini masih banyak keluarga yang rentan dengan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Dengan berbagai kegiatan positif yang bersifat memperluas wawasan kaum perempuan, selaku Bupati, Muda yakin hal itu bisa diminimalisir.
"Saya menaruh harapan agar ibu-ibu Pekka bisa mencari nilai tambah, dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Namun, Muda juga mengingatkan agar menjauhkan dari pola pikir yang sifatnya mengukur sesuatu yang diperoleh dengan cara instan," katanya.
Sebab, beberapa tahun lalu, Kubu Raya masih memiliki potensi pemanfaatan hutan, yang diperoleh dengan cara instan. Namun, untuk saat ini bisa dilihat sendiri hampir sebagian besar perusahaan kayu gulung tikar.
Dengan kondisi itu, sudah saatnya masyarakat harus berproses untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga saat ini pola cocok tanam lebih digalakkan, seperti pertanian dan lainnya.
Khusus untuk kaum perempuan, sejak awal di masa kepemimpinannya, Muda juga sudah mencetuskan program yang dikhususkan untuk perempuan di Kubu Raya.
"Saat ini kita sudah memiliki koperasi khusus perempuan atau KSP Grameen. Dengan sistem yang sudah ditata sedemikian rupa, seluruh proses bantuan permodalan untuk usaha jauh lebih dimudahkan dari peminjaman lain," ujar Muda.
Sebagai Bupati, Muda juga menaruh harapan besar agar Forwil Pekka ini bisa terus memprovokasi kaum ibu supaya pola pemikiran bisa bergeser kepada hal-hal yang jauh lebih produktif.
Pada kesempatan itu, para anggota Pekka se Kalbar juga saling bertukar informasi dan menggelar pameran foto aktivitas kaum ibu kepala rumah tangga dan bazar murah bagi seluruh anggota.
Di tempat yang sama, Sekretaris Nasional Pekka, Nani Zulminarni menjelaskan ada beberapa kategori perempuan yang menjadi anggota Pekka, pertama janda meninggal, janda cerai, perempuan yang suaminya tidak dapat mencari nafkah karena sakit menaun atau cacat, perempuan yang suaminya merantau, sehingga istri yang menanggung nafkah keluarga dan perempuan lajang yang menanggung nafkah anggota keluarganya.
"Ada lima aspek pemberdayaan yang kita kembangkan, yakni kesejahteraan, akses terhadap sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol menjadi komponen penting dalam proses penguatan yang dilakukan di lapangan," ujarnya.(ROx)

ANGKA KEASARAAN FUNGSIONAL KUBU RAYA MASIH TINGGI

Sungai Raya, Kalbar, 16/6 - Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Supardi
mengatakan, hingga saat ini jumlah masyarakat yang mengalami keaksaraan fungsional di kabupaten itu mencapai 12 ribu orang.
"Kita akui, angka keaksaraan fungsional di Kubu Raya memang masih tergolong tinggi. Namun, itu sudah mengalami penurunan
karena saat masih bergabung dengan kabupaten Pontianak, jumlahnya mencpai 20 ribu," kata Supardi di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, angka 20 ribu tersebut berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak, tahun 2008. Namun setelah
dilakukan pendataan ulang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, jumlah keaksaraan fungsional hanya 16 ribu.
"Berbagai upaya terus kita lakukan untuk menekan angka keaksaraan fungsional tersebut, sehingga saat ini jumlahnya hanya
tinggal 12 ribu orang. Dan kita targetkan tahun 2015 mendatang, tidak ada lagi mwayarakat Kubu Raya yang buta huruf,"
ujarnya.
Supardi menyatakan, pihaknya mengalami kesulitan dalam memberantas keaksaraan fungsional karena anggaran yang disediakan
Pemkab Kubu Raya untuk menuntaskan hal itu sangat minim.
Untuk itu dia berharap agar DPRD bersama lembaga Pemerintah Kubu Raya bisa menganggarkan lebih untuk program
pemberantasan keaksaraan fungsional itu.
Lanjutnya, untuk menyukseskan program itu, Dinas pendidikan Kubu Raya sejauh ini telah melibatkan Lembaga Kegiatan
Belajar Masyarakat yang tersebar di sembilan kecamatan di kabupaten itu.
"Namun, kembali ke anggaran, karena minim jadi hal itu tidak maksimal. Karena dalam bekerjasama dengan LKBM kita juga
menyeleksi lembaga yang benar-benar mampu untuk menjalankan program itu," ujarnya.
Sejauh ini, sambungnya, untuk melaksanakan program tersebut, pihaknya mengandalkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat dan
Provinsi.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan minimnya anggaran untuk program pemberantasan
keaksaraan fungsional dikarenakan pihaknya memerlukan data akurat untuk jumlah masyarakat Kubu Raya yang mengalami buta
huruf.
"Kalau datanya sudah klop, tentu akan lebih mudah menganggarkannya. Karena kita tidak ingin, anggaran tersebut
disalahgunakan," kata Muda.
Dia menyadari, tingginya angka buta huruf akan mempengaruhi indeks pendidikan di kabupaten yang dipimpinnya. Untuk itu
dia menyatakan akan membuat suatu program yang benar-benar terarah dan masiv agar tahun 2015 mendatang Kubu Raya benar-benar bebas dari keaksaraan fungsional.(ROx)

BUPATI : BIROKAT JANGAN DEWAKAN JABATAN

Sungai Raya, Kalbar, 15/6 (ANTARA) - Bupati Kabupaten Kubu Raya Muda Mahendrawan mengingatkan para birokrat untuk tidak mendewakan jabatan yang sudah di pegang maupun yang akan di pegang.
"Saya ingatkan kepada para birokrat jangan sekali-sekali mendewakan jabatan yang telah diamanahkan. Sudah bukan zamannya seorang yang dipercaya memegang amanah jabatan dengan memanfaatkan jabatan itu untuk mempersulit atau menghambat pelayanan kepada masyarakat," kata Muda saat melantik pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Kubu Raya, Rabu.
Menurutnya, sudah sepatutnya para birokrat untuk menyadari bahwa saat mengemban jabatan, sesungguhnya harus berpikir bahwa apa yang orang lain butuhkan harus dilakukan dalam konteks pelayanan.
"Tidak perlulah kita menggunakan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak efektif. Karena sebetulnya pola birokrasi yang selama ini menghambat dan sudah disadari secara langsung, akan menghambat berbagai kegiatan dan pertumbuhan pembangunan bagi masyarakat," tuturnya.
Selaku Bupati dia menyatakan hal itu bukan hanya diarahan kepada para pejabat yang dilantik. Karena saran tersebut juga disampaikan untuk dirinya, di mana Muda menginginkan jabatan yang diberikan jangan sampai berdampak pada salah pemanfaatan sehingga arogansi secara berlebihan yang akan ditunjukkan.
"Yang terpenting, bagaimana kita mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan sendiri atau kelompok kita," tutur Muda.
Sebetulnya, birokrasi yang berjalan, tergantung pada dinamika yang terjadi di masyarakat. Kalau zaman kerajaan dulu sifat birokrasi cenderung 'penaklukan'.
Artinya masyarakat atau rakyat harus tunduk dengan penakluk atau penguasa saat itu.
"Kalau saat ini, birokrasi atau pemerintahan sudah harus berbasis pelayanan. Bentuknya, bagaimana birokrasi yang ada bisa memaksimalkan bagaimana memberi peluang-peluang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, supaya bisa hidup lebih aman, baik dan berkeadilan," kata Muda.
Dalam pelantikan tersebut, terdapat 1 orang Pejabat Eselon II, 17 pejabat eselon III dan 32 orang pejabat eselon IV dan dilantik langsung oleh Bupati Kubu Raya, di Aula Kantor Bupati.
Sementara itu, salah seorang Pejabat Eselon II yang dilantik, TH.C Leydianto menuturkan dengan dipercayakan untuk kedua kalinya menjabat sebagai Kepala Disperindag Kubu Raya, mantan Assisten III itu menyatakan sesuai tugas yang diemban, sebagai langkah pertama pihaknya akan melakukan identifikasi sarana dan prasarana yang ada.
"Kita akan mengkaji potensi-potensi yang ada dan kendala agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik untuk pertumbuhan sektor ruang lingkup Disperindag nantinya," ujar Leydianto.(Rendra)

Bupati Hadiri Isra' Mi'raj di Kampung Baru

Sungai Raya, Kalbar, 13/6 - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, SH menghadiri Isra' mi'raj di Dusun Teluk Kelantan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, Minggu (12/6) kemarin yang dipusatkan di Masjid Ar-Rahman, turut hadir pula Muspika Kubu.
Ketua Panitia Isra' Mi'raj Masjid Ar-Rahman, H. M. Zuhri menuturkan, keberkahan atas terbentuknya Kubu Raya sangat memiliki dampak yang luas bagi masyarakat Desa Parit Baru khususnya Dusun Kelantan. "Kita sudah merasakan dampaknya. Kalau dulu, bertahun-tahun ditunggu pembangunan sangat susah dirasakan," ujarnya.
Menurutnya, kondisi Kampung Baru saat ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun belakangan. "Ini yang seharusnya menjadi pemikiran bagi masyarakat, bahwa ada sisi penting yang harus dipahami dan didukung dari sebuah proses pembangunan di Kubu Raya," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, SH mengakui sejak masa pembentukan Kubu Raya dulu, dirinya kerap kali melintasi Desa Kampung Baru. "Waktu itu saya ingin merasakan langsung susahnya jalan ini dilewati dengan kendaraan. Namun sekarang, meski saya baru bisa hadir pada Isra' Mi'raj ini, tetapi pembangunannya sudah hadir di sini," ungkap Muda.
Pada kesempatan itu pula, Muda menyampaikan kepada masyarakatnya, siapapun masyarakat Kubu Raya harus produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Sebab, menurutnya, hal itu akan menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap proses pembangunan.
Disamping itu, Bupati Kubu Raya juga mengajak agar masyarakat bisa mengambil hikmah penting dibalik peristiwa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saat menerima perintah untuk melaksanakan Isra' Mi'raj. "Rasul telah memberikan pelajaran penting, dimana dirinya telah membuktikan kepada kita bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi umatnya," ujar Muda.
Selaku Bupati pula, Muda juga menyampaikan garis-garis besar program Pemda Kubu Raya.(ROx)

Gawai Rakyat Rasau Jaya Umum ke 8 Meriah

Sungai Raya, 13/6 - Puncak perayaan Gawai Rakyat ke 8 di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, Minggu (12/6) berlangsung meriah. Kebiasaan tahunan masyarakat semakin lama dikemas menjadi paket wisata yang saat ini semakin banyak menarik para pengunjung. Meski baru tingkat lokal, namun kebiasaan tersebut sejak tahun lalu sudah dimasukkan menjadi agenda wisata Pemda Kubu Raya, potensi seperti inilah menurut banyak pihak seharusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Menurut Kades Rasau Jaya Umum, Musa Zakariah kebiasaan Gawai Rakyat ini sudah dilakukan sejak awal membuka kampung ini dan dimulai sekitar tahun 1961. "Setiap kegiatan untuk menanam padi, maupun untuk kegiatan lainnya semua warga kumpul bersama membawa makanan dan membaca doa selamat, semakin lama dilaksanakan kebiasaan ini dikemas," katanya.
Untuk memeriahkan agenda tersebut, pihak panitia juga menggelar lomba sampan bidar memperebutkan piala bergilir Bupati Kubu Raya yang menjadi sajian paling ditunggu-tunggu para pengunjung.
Selain sektor wisata tersebut, Musa juga menuturkan desa yang dipimpinnya itu saat ini sedang melakukan peningkatan produktivitas pertanian. "Tahun ini kita sedang mencoba untuk bertanam dua kali setahun. Kalau tahun lalu, kita masih satu kali setahun menanam padi. Tapi kita coba," katanya.
Persoalan infrastrukturpun turut disinggung Kades yang murah senyum ini, selagi kepala daerah turut hadir dan didengar masyarakat langsung, mewakili masyarakat Musa menyampaikan agar Bupati Kubu Raya juga memperhatikan Desa Rasau Jaya Umum dari sisi pembangunan.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya mengatakan selain meningkatkan potensi yang ada, sudah saatnya masyarakat Rasau Jaya Umum dan sekitarnya lebih menata lokasi wilayah mereka. "Saat ini daerah kita sudah tidak lagi dikunjungi oleh orang lokal, banyak orang luar yang berlalu lalang di kawasan kita, apalagi Rasau Jaya sebagai tempat transit ke beberapa daerah dan menjadi tujuan investasi, sudah barang tentu masyarakat harus menghidupkan kembali rasa gotong royong memperbagus daerah kita," ujar Muda.
Ia mencontohkan, di Desa Rasau Jaya Umum masuk dalam kawasan Kota Terpadu Mandiri, banyak pembangunan fisik yang dialokasikan kesini, seperti jalan poros. "Tidak ada salahnya kita bergotong royong agar jalan yang sudah dibangun ditebas pinggirannya. Sebab, jika sisi jalan penuhi dengan semak belukar, tentu hal itu bisa berpengaruh terhadap pengguna jalan," kata Bupati.
Mengenai perhatian pembangunan, Bupati menilai saat ini keberpihakan Pemda Kubu Raya sudah jauh berbeda, apalagi sejak dua tahun terakhir keberpihakan itu sudah tertuang dalam APBD dengan porsi 51 persen untuk belanja publik dan 49 persen untuk belanja langsung. "Selain itu, di Rasau Jaya Umum tidak hanya pembangunan secara fisik yang kita alokasikan, berbagai program utama juga sudah banyak dilaksanakan di sini. Meski demikian Muda juga berharap agar masyarakat Rasau Jaya Umum terus menjaga kekompakan untuk pembangunan daerah ini," tuturnya.(ROx)

KPPOD AWARD TINGKATKAN PERKEMBANGAN INVESTASI KUBU RAYA

Sungai Raya, Kalbar, 12/6 - Pengamat Ekonomi Kalimantan Barat, Dian Patria mengatakan penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk kategori Raperda Terbaik se-Indonesia yang didapat Pemerintah Kubu Raya akan memberikan dampak pada perkembangan investasi pada kabupaten itu.
"Dengan diraihnya penghargaan PPOD beberapa waktu lalu, itu juga akan menjadi salah satu tolak ukur dari para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kubu Raya," kata Dian di Pontianak, Minggu.
Meski demikian, Dian menilai dalam penerbitan ijin usaha yang diterapkan Pemkab Kubu Raya perlu banyak penyempurnaan. Terlebih untuk tenggat waktu dan biaya penerbitan ijin yang tentu mesti diperhatikan lebih baik lagi, agar tidak ada pelaku usaha yang kecewa dari proses penerbitan ijin yang dilakukan.
"Intinya, perlu disempurnakan lagi, agar Pemkab Kubu Raya bisa mempertahankan award yang telah didapat," katanya.
Menurut Dian, tidak bisa dipungkiri, Kubu Raya saat ini menjadi salah satu tujuan investasi yang banyak dilirik oleh investor. Melihat prospek tersebut, tentu investasi yang masuk dapat memberikan efek global bagi masyarakat dan Pemerintah Kubu Raya.
Karena dengan masuknya suatu investasi tentu penciptaan lapangan pekerjaan akan semakin terbuka luas, pembangunan akan bisa bergerak cepat dan itu tentu akan mendukung berbagai program yang telah dicanangkan oleh Pemkab Kubu Raya.
Akademisi Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak itu menambahkan, dalam mendapatkan ijin usaha, baik skala mikro maupun makro tentu setiap investor ingin mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan.
Berdasarkan hal tersebut, apa yang telah dilakukan pemerintah Kubu Raya dengan menerapkan pola satu pintu dalam proses perijinan sudah sangat baik. Karena jika dilakukan dengan pola lama (banyak pintu) tentu akan mempersulit para investor untuk mendapatkan sebuah perijinan.
"Bahkan akan banyak biaya yang dikeluarkan dan waktu yang banyak terbuang hanya untuk mendapatkan satu perijinan," tuturnya.
Dia menyarankan, ada baiknya untuk ke depan pemerintah Kubu Raya bisa mengeluarkan buku panduan perijinan yang memuat tentang persyaratan administrasi,langkah untuk mendapatkan suatu ijin usaha, tenggang waktu serta biaya yang diperlukan, sehingga buku itu akan menjadi literatur bagi para pelaku usaha dalam mengajukan ijin.
"Sehingga dengan adanya buku itu, akan lebih lengkap pelayanan satu pintu. Itu juga akan menghindari adanya oknum yang mencoba mendapatkan keuntungan dari pengajuan proses perijinan," katanya.
Dari pengamatan yang dia lakukan baik melalui pemberitaan di media maupun informasi yang didapat dari beberapa pihak, perkembangan ekonomi Kubu Raya sudah bergerak sangat baik untuk kategori daerah penyanggah perkotaan.
Saat ini para pelaku usaha justru cenderung lebih memilih berinvestasi di Kubu Raya, karena selain faktor geografis yang sangat mendukung, ketersediaan lahan yang masih sangat luas dan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah juga menjadi kelebihan tersendiri bagi Kubu Raya.
"Saya rasa itu yang membuat banyak investor melirik Kubu Raya sebagai lahan untuk berinvestasi.Saya yakin, jika pemerintah Kubu Raya bisa terus memoles proses perijinannya maka ke depan perkembangan investias di kabupaten ini akan semakin baik," katanya.
Sebelumnya, Asisten I Bagian Hukum dan Pemerintahan Kubu Raya, Agus Supriadi, mengaku cukup bangga bahwa Kubu Raya memperoleh penghargaan kualitas peraturan daerah. Penilaian diberikan karena perda tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak melampaui kewenangan Pemerintah Pusat.
"Apa yang disampaikan Menteri Hatta Rajasa, bahwa dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, hanya 40 kabupaten menyelesaikan peraturan pajak. Kubu Raya termasuk di dalamnya. Kita sudah menyelesaikan Perda Perpajakan dan Perda Rertribusi," katanya.
Agus menjelaskan, Kubu Raya merupakan satunya-satunya dari empat perda yang dianalisasi tidak mengandung permasalahan.
Selain itu, ada juga tabel tentang peringkat dan rekomendasi, juga program akhir. Di mana disebutkan sebagai penilaian daerah mana saja yang cepat tanggap, cepat dan tepat dalam merespons berbagai perkembangan terkait penyesuaian perda-perda tentang perundang-undangan, perpajakan dan perizinan.
"Di situ dinilai, apakah sudah tanggap atau cepat menyambut perda pajak dan retribusi. Sebab, penyesuaian akan berdampak kepada investasi pada kegiatan perekonomian masyarakat," tuturnya.(Rendra)

KUBU RAYA PERMUDAH PENERBITAN IJIN USAHA

Sungai Raya, Kalbar, 12/6 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan kemudahan dan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat asli maupun dari luar untuk berinvestasi di Kubu Raya dengan meningkatkan pelayanan di bidang perijinan.
"Melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kabupaten Kubu Raya terus membuat gebrakan. Tahun 2011, peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu atap terus ditingkatkan dan dalam waktu dekat, empat pola pelayanan baru akan diterapkan secepatnya," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, dalam menerbitkan ijin usaha pemerintah Kubu Raya memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha mikro maupun makro, tanpa meninggalkan syarat-syarat utama dalam proses pengeluaran ijin.
Dia menyatakan, sesuai dengan komitmen Pemkab Kubu Raya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di kabupaten tersebut, pihaknya selalu melibatkan berbagai sektor termasuk perbankan untuk memudahkan pemberian modal kepada pelaku usaha kecil dan mikro.
"Intinya kita saat ini sedang berusaha meningkatkan pertumbuhan investasi diberbagai bidang. Bahkan kita berusaha untuk menjadikan masyarakat Kubu Raya sebagai investor bagi dirinya sendiri, karena yang namanya investor itu bukan hanya mereka yang berani menanamkan modal besar, tetapi juga kecil," tutur Muda.
Dari usaha tersebut, baru-baru ini Kubu Raya mendapatkan KPPOD Award di Hotel Borobudur-Jakarta untuk Kategori Kualitas Peraturan Daerah yang berpihak kepada Dunia Usaha/Investasi. Survey Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2010 ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola Ekonomi Daerah di 245 Kabupaten /Kota di 19 Provinsi di Indonesia.
"Kriteria yang digunakan dalam survey TKED 2010 tersebut meliputi 9 indikator yang sebagian besar merupakan kewenangan Pemda Kabupaten/Kota yaitu, Akses Lahan, Infrastruktur, Perizinan Usaha, Kualitas Peraturan di Daerah, Biaya Transaksi, Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota, Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha, Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) dan Keamanan dan Penyelesaian Konflik," kata Muda.
Ditempat terpisah, Hendra salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang Restoran mengungkapkan dalam mendapatkan ijin usaha di kabupaten termuda di Kalimantan Barat itu, dia tidak mengalami kesulitan.
Bahkan dari beberapa ijin usaha yang dia lakukan mendapatkan kemudahan dari Pemkab Kubu Raya. Selain itu proses perijinannya juga sangat cepat.
"Sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan kesulitan dalam berusaha di Kubu Raya, baik saat proses pengajuan ijin maupun dalam menjalankan usaha saya selama ini.Intinya proses perijinan di Kubu Raya sudah sangat baik dan wajar jika Kubu Raya mendapatkan KPPOD Award," kata Hendra.
Meski demikian, saat ini dia mengaku mendapatkan sedikit kendala untuk memperoleh label Halal untuk memasarkan salah satu pruduknya. Pasalnya di Kubu Raya belum memiliki Majelis Ulama Indonesia yang berwenang mengeluarkan labal halal tersebut.
"Saya sedang membuat Heikeng (penganan khas China dari olahan udang) dan akan membuat lebel halal untuk produk itu. Sejauh ini saya memang belum pernah ,memcoba karena di Kubu Raya belum ada MUI. Sedangkan saat mngjukan ke MUI Kalbar selaui rosesnya yang rumit, biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal, sekitar Rp.7,5 juta, padahal pemerintah mewajibkan produk yang dipasarkan untuk membuat label halal," katanya.
Dia menyatakan, saat mengajukan label halal untuk produk kerupuk udang dulu, dalam pengajuannya tidak dikenakan biaya. "Hanya saja saya menyumbang untuk masjid. Namun setelah pengeluaran label halal itu dipegang oluh suatu asosiasi, prosesnya sangat rumit, ini yang membuat pelaku usaha keberatan untuk membuat label halal pada produknya," tutur Hendra, pemilik Fress n Resto yang terletak di Kecamatan Sungai Raya.
Sementara itu, Suwarno, salah satu pelaku usaha kecil yang bergerak di bidang budidaya lele di Kecamatan Rasau Jaya juga mengatakan cukup mudah dalam mendapatkan ijin dalam mengembangkan usahanya.
"Menurut saya proses penerbitan ijin usaha yang di terapkan Pemkab Kubu Raya melalui pelayanan 1 pintu sudah sangat baik. Dan kita berharap, ke depan pelayanannya bisa lebih baik lagi agar semakin banyak masyarakat yang berani untuk terjun kedunia usaha," kata Suwarno.(ROx)

BUPATI : SPD BERIKAN INFORMASI TERBARU KEPADA PEMKAB

Sungai Raya, Kalbar, 9/6 - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengharapkan Sarjana Pendamping Desa bisa memberikan informasi terbaru dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat agar pemerintah bisa dengan cepat mencari solusi dari masalah tersebut.
"Melalui pelatihan kehumasan, jurnalistik dan blogging yang dilakukan Bappeda dan Ikatan Jurnalis Kubu Raya ini kita harapkan SPD bisa meningkatkan perannya dalam memberikan informasi terbaru kepada kita, agar bisa cepat kita tanggapi," kata Muda di Sungai Raya, usai membuka kegiatan pelatihan Jurnalistik, Kehumasan dan Blogging, Kamis.
Muda menyatakan, akses informasi di desa sangatlah penting. Sehingga melalui SPD diharapkan dapat mengolah informasi program-program yang ada dari berbagai sektor , agar masyarakat dapat segera mendapatkan informasi secepatnya.
"Selain itu SPD diharapkan dapat menyampaikan informasi berbagai potensi-potensi sumber daya manusia maupun alam dimana tempatnya mengabdi. Agar seluruh masyarakat khususnya di Kubu Raya dapat mengetahui informasi yang diberikan," katanya.
Menurut Muda, dengan penyampaian informasi yang diberikan para SPD ini diharapkan terjadinya harmoniasasi di dalam pembenahan pemerintahan desa bisa lebih cepat dicapai. Sehingga pemerintah berkepentingan mendapatkan informasi dari para SPD.
"Jadi kita tidak hanya mendapatkan informasi dari aparatus di bawah, namun informasi dari mereka juga sangatlah penting," katanya.
Hal itu dapat mengaklerelasi program-program yang ada agar bisa lebih nyata dirasakan dan lebih luas ditangkap oleh masyarakat. Sehingga dirinya berharap, program-program pemerintah bisa di akses lebih luas.
Sehingga dengan adanya pelatihan jurnalis itu, dimana masing-masing diberikan pengetahuan ilmu teknologi agar hubungan antara desa satu dengan desa lainnya bisa di ditindaklanjuti dengan cara saling memberikan informasi.
"Agar berbagai potensi diantaranya kebiasaan, adat maupun budaya desa setempat bisa diekspos," ujarnya.
Sehingga jika hal tersebut terekspos, maka pemerintah daerah akan memberdayakan potensi-potensi yang telah diinformasikan oleh para SPD. Termasuklah juag segala potesni konflik apapun bentuknya terkait politik lokal agar bisa dicarikan solusi secepatnya jika dinformasikan dengan segera oleh SPD.
"Dengan kemampuan pengetahuan jurnalis yang didapat para SPD, maka mereka dapat saling memberikan informasi secepat mungkin," kata Muda.
Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Kubu Raya, Deni Hamdani mengatakan pihaknya ingin berbagi pengetahuan tentang dunia jurnalistik yang ditenguni para wartawan khususnya yang tergabung di dalam IJKR.
"Kita berharap, para SPD yang mendapatkan ilmu pelatihan jurnalistik ini dapat menjadikan mereka bisa menjadi jurnalis," katanya.
Deni juga berharap, para SPD yang sudah mendapatkan pelatihan meski hanya sehari saja, bisa memberikan informasi di tempatnya mengabdi untuk dipublikasikan ke masyarakat luas dengan cara bekerja sama dengan IJKR.
"Apalagi, banyak permasalahan desa yang tidak mungkin terjangkau oleh para wartawan khususnya yang berada di Kubu Raya," tuturnya.
Sehingga dengan pelatihan itu, diharapkan mereka mampu menyampaikan informasi melalui pemberitaan dengan kerjasama dengan IJKR.(ROx)

KUBU RAYA BERI PEMBEKALAN KEPADA DESA BERMASALAH

Sungai Raya, Kalbar, 8/6 - Tiga belas desa yang bermasalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2010 lalu akan diberikan penasehatan dan pembekalan dari Inspektorat Kubu Raya.
"Dari hasil audit pengelolaan ADD desa tahun 2010 lalu memang ada beberapa desa yang masih bermasalah. Untuk itu dalam waktu dekat kita akan meminta inspektorat Kubu Raya untuk memberikan pembekalan kepada desa-desa tersebut," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di sungai Raya, Rabu.
Dia mengatakan pembekalan tersebut akan bermanfaat bagi aparatur desa supaya diketahui problem atau masalah dihadapi sehingga SPJ ADD tidak asal-asalan disampaikan kepada pemerintah.
"Biasanya ada persoalan ketika SPJ tidak dilaporkan. Dan kita ingin kedepankan pendekatan manusiawi supaya ADD tersebut benar-benar dipertanggungjawabkan secara menyeluruh," ungkap dia.
Lanjutnya, masalah SPJ ADD biasanya beragam. Kerap kali erat kaitannya dengan aplikasi SPJ ADD di lapangan. Dengan demikian, persoalan tersebut bukannya dihindari, namun harus dihadapi.
"Itu karena berkaitan dengan kinerja aparatur desa yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Muda menegaskan, keterlambatan LPJ 2010 tentu akan berpengaruh pada ADD 2011. Bahkan dapat berpengaruh kepada kinerja aparatur desa dan pengelolaan ADD tahun berikutnya.
Namun juga harus diperinci, karena LPJ biasanya bukan semata-mata tanggung jawab para kepala desa.
"Biasanya tidak murni kesalahan kades. Ada juga akibat problem kades non aktiv dan tidak mungkin ditimpakan kesalahannya kepada kades aktiv sekarang," kata Muda.
Sebagai Bupati, Muda menginginkan SPJ ADD tahun 2010 dipisahkan cara pertanggunjawabannya. Jangan bersalah lalu dibebankan kepada kades yang baru dipilih.
Dia menginginkan penyelesaian cara efektif LPJ ADD tahun 2010 adalah dengan cara-cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Makanya Pemkab akan turut campur, supaya persoalan ini tidak memblunder hingga ke aparatur hukum. ”Kalau ada cara bijak, kita akan sikapi secara menyeluruh," katanya.(ROx)

ANGGARAN RUMAH DINAS DIALIHKAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN

Sungai Raya, Kalbar, 9/6 - Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Iskandar mengatakan pemerintah Kubu Raya telah mengalihkan alokasi pembangunan rumah dinas bupati sebesar Rp6 miliar untuk pembangunan rumah dinas guru dan sarana pendidikan di kabupaten tersebut.
"Pada APBD Kubu Raya 2011 lalu, saat akan pengesahan, Bupati Kubu Raya membatalkan alokasi pembangunan rumah dinas Bupati dan dialihkan untuk pembangunan rumah dinas guru di daerah terpencil dan pembangunan sarana fisik sekolah," kata Iskandar di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya pos pembangunan rumah dinas tersebut sudah dicantumkan oleh Bappeda Kubu Raya untuk diajukan dalam APBD Kubu Raya 2011.
"Namun, saat akan disahkan, tiba-tiba Pak Bupati meminta rencana itu di urungkan dan dialihakn ke sektor pembangunan lainnya yang lebih substansial," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pembangunan rumah dinas Bupati saat ini dirasakan masih belum begitu diperlukan.
"Kubu Raya ini kan kabupaten baru, masih banyak hal substansial yang perlu dilakukan dibanding rumah dinas Bupati. Makanya dana Rp6 miliar itu kita alihkan ke pembangunan rumah dinas guru dan sarana fisik sekolah di daerah terpencil," kata Muda.
Bukan hanya anggaran pengadaan rumah dinas, rencana pengadaan mobil dinas Bupati yang juga dianggarkan pengadaannya pada tahun 2011 ini sebesar hampir Rp1 miliar juga dialihkan untuk pengadaan kendaraan bagi tenaga lapangan dan bantuan motor bagi Polisi.
"Mobil yang saya gunakan saat ini juga masih jauh dari kata layak, makanya saat ini tidak perlu lah mobil dinas. Karena kita lebih mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat," kata Muda.
Saat disinggung mengenai kedudukan rumah pribadinya yang ada di Kota Pontianak dan sempat menjadi pembicaraan beberapa pihak, dengan tenang Muda menyatakan hal itu hanya tanggapan negatif segelintir pihak.
"Saya memang Bupati Kubu Raya, namun rumah masih di Pontianak dan memang sudah banyak orang yang mempertanyakan hal itu. Tapi sejauh ini meski rumah saya di Kota Pontianak, tidak menghambat pelayanan saya kepada masyarakat Kubu Raya," ujarnya, sambil tertawa.
Bahkan, lanjut Muda, dirumah pribadinya dia masih tetap menerima masyarakat Kubu Raya yang akan bertandang. "Bisa dilihat sendirilah, setiap hari bahkan sampai jauh malam, banyak masyarakat yang datang dan itu tetap kita layani," katanya.
Muda berharap, dengan pengalihan alokasi dana tersebut bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat.
"Kita bukan mau mencari hal lain, jelas itu sangat jauh dari pikiran saya. Yang saya mau, proses pembangunan itu dulu yang berjalan dan untuk rumah serta mobil dinas, saya masih belum kepikiran untuk saat ini," ucap Muda.
Dia menambahkan, pemindahan alokasi rencana pembelian mobil dinas bukan baru tahun ini dilakukan. Hal tersebut juga dilakukan Muda saat pertama menjabat sebagai Bupati Kubu Raya tahun 2008 lalu, di mana anggaran untuk pembelian mobil tersebut dialihkan untuk pembelian motor untuk petugas lapangan dan hand tracktor untuk kelompok tani.(ROx)

KABUPATEN BARU DAPAT PENGHARGAAN PEMBUAT PERDA TERBAIK

Sungai Raya, Kalbar, 8/6 - Meski tergolong daerah baru, namun Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah terbaik se-Indonesia dalam kualitas pembuatan perda berdasarkan survei Komite Pemantauan pelaksanaan Otonomi Daerah Regional Autonomy Watch dan The Asia Foundation.
"Kubu Raya berada pada peringkat pertama dengan nilai sub-indeks 100,0, di ikuti dengan Kota Solok (Sumatera Barat) dan Maluku Tengah (Maluku) dengan nilai sub-indeks 99,0," kata Asisten I Bidang hukum dan Pemerintahan Pemkab Kubu Raya, Agus Supriadi di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya penilaian tersebut dilakukan oleh KPPOD berdasarkan survei langsung di lapangan dari 245 kabupaten/kota se-Indonesia.
Peniliannya dititik beratkan pada empat perda di Kubu Raya yang dianalisis tidak mengandung permasalahan. Sementara itu Kota Solok dan Maluku Utara berada pada peringkat kedua, karena masing-masing dari tujuh perda dari daerah itu yang dianalisis hanya ditemukan satu perda yang bermasalah pada satu dari 14 kriteria pelanggaran.
Perda tersebut adalah Perda Kota Solok No. 6 /2006 tentang Pajak Penerangan Jalan yang melanggar aspek kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif. Selain Kota Solok, tiga daerah lain di Sumbar - Kabupaten Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Padang juga menempati peringkat delapan besar untuk sub-indeks itu.
Sementara itu di Maluku Utara satu-satunya perda yang bermasalah adalah Perda No. 10 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK). Letak permasalahan perda juga sama yakni nelanggar aspek kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif.
Atas prestasi tersebut, Kubu Raya mendapatkan award dari KPPOD dengan kategori Kabupaten terbaik dalam pengelolaan Perda.
"Pemberiaan penghargaan itu disampaikan langsung Menteri Kordinator Perekonomian RI, Bapak Hatta Radjasa atas prakarsa Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah bekerjasama dengan AusAID dan The Asia Foundation. Ini penghargaan luar biasa dan cukup mengejutkan bagi kabupaten terbaru seperti Kubu Raya," kata Agus.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan meski membanggakan, namun penghargaan tersebut juga menjadi beban.
"Saya maksudkan beban di sini karena sudah mendapatkan penghargaan itu, tentu kita harus lebih baik lagi dalam membuat perda ke depannya," kata Muda.
Untuk itu dia berharap jajaran peemrintahan yang dipimpinnya bersama instansi terkait seperti DPRD setempat bisa meningkatkan kerjasama dalam membuat perda yang berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Penghargaan ini tentu bukan hanya untuk Pemkab Kubu Raya, tetapi itu didapat berkat kerjasama yang baik dari DPRD dan masyarakat Kubu Raya. Dan itu membuktikan bahwa selama ini kita solid dalam membangun kabupaten ini," ucap Muda.
Dia memaparkan, ada beberapa kriteria dalam survey dan sampling yang dilakukan KPPOD baik secara langsung dan tidak.
Diantara penilaian yang dilakukan adalah dengan mewawancara langsung baik pelaku usaha kecil, menengah dan kegiatan lintas ekonomi juga pelayanan di mana salah satunya terkait dengan kualitas perda.
Dari penilaian itu Kubu Raya disurvey dan hasilnya cukup mengejutkan survey murni tanpa koordinasi dengan Pemkab atau sebagainya dari lembaga terpercaya selama 8 bulan di seluruh kab/kota di Indonesia.
Dari hasil penilaian tersebut ada juga tabel tentang peringkat dan rekomendasi serta program akhir disebutkan sebagai penilaian daerah mana saja cepat tanggap, cepat dan tepat dalam merespon berbagai perkembangan terkait penyesuaian perda-perda perundang-undangan perpajakan dan perizinian.
"Salah satu poin penilaian disitu apakah sudah tanggap atau cepat menyambut petrda pajak dan retribusi. Dampak penyesuaian akan berdampak kepada investasi pada kegiatan perekonomian masyarakat," katanya.
"Selain itu point penting lainnya yang menjadi penilaian adalah pelayanan terpadu satu pintu. Yang jelas, penghargaan ini buan untuk Pemkab saja tetapi untuk seluruh masyarakat Kubu Raya," kata Muda.(ROx)

KUBU RAYA DAN POLRI SUKSESKAN PROGRAM KB

Sungai Kakap, Kalbar, 7/6 - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya bekerjasama mengurangi tingginya angka kelahiran bayi dengan menggelar bulan bhakti KB Kesehatan Bhayangkara dan launching program masyarakat mitra polisi di Kecamatan Sungai Kakap, Selasa.
"Kegiatan ini diselenggarakan oleh Polda Kalbar, sedangkan kita sebagai tuan rumah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan kita sangat mendukung program ini untuk menyukseskan program KB yang dicanangkan pemerintah pusat," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendarwan di Sungai Kakap, Selasa.
Menurut Muda, untuk menyukseskan program KB di Kubu Raya tentu akan lebih mudah karena Polri dan Bhayangkari ikut berperan di dalamnya.
"Dengan ber-KB, pemahaman masyarakat akan bagaimana keluarga itu berkualitas dan mempunyai visi dalam berkeluarga itu lebih cepat. Karena mereka mempunyai jaringan dari Kecamatan sampai ketingkat desa, dengan begitu program pemerintah akan lebih mudah tercapai," kata Muda.
Dia juga menyatakan pihaknya akan terus menggaungkan program KB tersebut kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa keluarga berkualitas menjadi tolak ukur kemajuan suatu keluarga.
Juga untuk menyadarkan masyarakat untuk mengendalikan angka kelahiran dengan memberikan pemahaman kepada mereka. Agar kondisi anak-anak dimasa depannya jauh lebih baik dari sekarang ini.
"Sasarannya jelas bahwa ada pemahaman tentang kontrasepsi, pelayanan. Terlebih sekarang ini ada program baru seperti jampersal, ini sekaligus bisa memudahkan sosialisasi dengan adanya bulan bhakti KB kes Polri ini," ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kalbar, Brigjend Sukrawardi Dahlan mengatakan kegiatan tersebut terkait dalam rangka birokrasi polri yang lebih implementatif, lebih mengaplikasikan bentuk pelayanan polisi terhadap masyarakat.
"Sesuai dengan kebijakan kapolri repitalisasi pelaksanaan tugas pokok polisi itu sendiri bagaimana polisi itu berada didepan masalah sehingga diharapkan persoalan-persoalan yang berpotensi pada masalah sosial dan kriminal dapat lebih awal diatas dengan pola-pola yang sudah saya sampaikan tadi," katanya.
Sukrawardi juga mengharapkan setiap keluarga dapat melahirkan anak yang berkualitas dalam pengertian dia bagus pemahaman agamanya, cerdas otaknya dan baik perilakunya.
"Memberikan pehamanan dari awal, karena bagaimana pun pemahaman tentang kualitas hidup itu jauh lebih besar manfaatnya terhadap kesinambungan hidup serta perkembangan perilaku dari keluarga itu," kata Sukrawardi.(ROx)

BERAS LOKAL : BUPATI BANTAH GUNAKAN BERAS DARI LUAR

Sungai Raya, Kalbar, 6/6 - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dengan tegas membantah beras lokal yang menjadi produk unggulan kabupaten yang dipimpinnya berasal dari luar Kubu Raya seperti isu yang beredar saat ini.
"Isu tersebut sudah cukup lama saya dengar. Tapu kita berani memastikan bahwa itu tidak benar," kata Muda di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, sejak beras lokal Kubu Raya di produksi, hingga saat ini Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Jaya Bersama sebagai sektor hilir dari produksi beras tersebut selalu menggunakan beras petani Kubu Raya.
Hal tersebut dilakukan agar beras lokal laris terjual, sehingga para petani di kawasan Kubu Raya tidak merugi.
"Itu sesuai dengan komitmen kita dari awal. Karena tujuan kita memproduksi beras lokal itu bukan untuk mencari untung, tetapi lebih untuk mensejahterakan petani," tuturnya.
Dia mengakui, saat ini memang KPRI Jaya Bersama kesulitan stok dalam pengadaan beras akibat banyaknya permintaan pasar. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya akan terus mencetak lahan sawah baru, untuk memenuhi kebutuhan beras lokal tersebut.
Areal persawahan baru tersebut diperkirakan seluas 2000 hektare, di beberapa kecamatan di Kubu Raya, guna memperkuat ketahanan pangan. "Seperti di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, Terentang, Kuala Mandor B, dan Teluk Pakedai," tuturnya.
Selama ini daerah pengembangan padi lahan pertanian hanya fokus di dua kecamatan saja, yaitu di Kecamatan Kakap dan Rasau Jaya. Total luas sawah di Kabupaten Kubu Raya mencapai 54.000 hektare.
"Mudah-mudahan dengan diperluasnya lahan pertanian padi baru, maka ke depannya Kubu Raya akan menjadi salah satu sentra produksi beras terbesar di Kalbar," katanya.
Pengembangan sawah baru itu, termasuk dari rencana pemerintah Kalbar, yaitu menjadikan pulau Kalimantan sebagai pulau pangan di Indonesia.
"Dengan demikian, beras lokal petani bisa laris di pasaran," kata Muda.
Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya, Suharjo mengaku, untuk membantu mengembangkan program beras lokal, maka dipersiapkanlah program food estate.
"Program ini berasal dari Pemerintah Pusat. Dan Kubu Raya menjadi salah satu bagian yang ditunjuk untuk mengembangkan program tersebut," tuturnya.
Tujuan dari Pembangunan Food Estate itu adalah membangun suatu sentra pertanian untuk produksi pangan melalui kegiatan perluasan areal dan optimasi lahan dengan membentuk kemitraan antara petani dengan swasta/pengusaha yang bergerak di bidang tanaman pangan.
Selain itu, kata Suharjo, juga diarahkan untuk mewujudkan kawasan dengan produk unggulan di daerah pengembangan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian khususnya tanaman pangan yang dapat bersaing dipasar global.
"Dan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu unsur penting dari ketahanan nasional, harus didukung oleh tiga aspek penting yaitu aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan," katanya.
Aspek penyediaan yang dalam hal itu ditentukan oleh faktor produksi pangan mengandung makna perlunya penyediaan pangan yang cukup sepanjang waktu, dengan mengutamakan pemenuhannya bersumber dari hasil produksi daerah Kabupaten Kubu Raya, sehingga Kabupaten Kubu Raya terbebas dari ketergantungan pangan kepada pihak luar.(ROx)

PEMKAB KUBU RAYA BUAT KOMUNITAS SEPEDA PEGAWAI

Sungai Raya, Kalbar, 5/6 - Kabupaten Kubu Raya akan segera membentuk komunitas sepeda di lingkungan pemerintahan kabupaten itu untuk memasyarakatan penggunaan kendaraan roda dua tersebut kepada seluruh masyarakat Kubu Raya.
"Sebagai kabupaten baru kita belum memiliki komunitas sepeda di untuk para pegawai di Kubu Raya, dengan harapan para pegawai ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Karena selain baik bagi kesehatan, penggunaan sepeda juga bisa menekan emisi gas kendaraan," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, hal penting lainnya yang bisa di dapat dengan membentuk komunitas sepeda tersebut diyakini juga dapat menjalin silaturahmi dan sarana keakraban.
"Nantinya Pemerintah Daerah Kubu Raya akan membentuk komunitas sepeda agar para pegawai bisa berangkat ke kantornya masing-masing dapat mengunakan sepeda. Dengan bersepeda juga dapat menjalin silaturahmi serta menjalin keakraban, bahkan sekarang ini sudah banyak yang datang ke kantornya menggunakan sepeda," katanya.
Muda menjelaskan di pemda Kubu Raya nantinya akan mengupayakan agar setiap even bisa melibatkan para pelajarR."Karena mereka lah yang bisa menggairahkan sepeda ini dan bersepeda nantinya akan kita galakkan. Kita biasakan melalui even dulu, siapa tahu perlahan-lahan akan menjadi terbiasa, seperti beberapa institusi lain sudah memiliki komunitas sepeda dan mudah-mudahan di Pemda KKR dapat terbentuk," tutur Muda.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kubu Raya, Aswin Fuad mengatakan di jajarannya sendiri kegiatan bersepeda akan segera dilakukan setiap seminggu sekali bagi para pegawai.
"Di BLH KKR nanti setiap hari Jumat setiap minggunya para pegawai yang sudah mempunyai sepeda dan rumahnya tidak terlalu jauh harus menggunakan sepeda. Dan dari saya akan memulainya setiap hari jumat menggunakan sepeda, karena dengan bersepeda mudah-mudahan gas emisi dapat berkurang," kata Aswin.
Aswin juga menjelaskan akan menggalakkan penanaman pohon karena pohon dapat menyerap gas CO2 yang ada di udara sehingga harus terus ditumbuhkan dan dilakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon juga sangat penting dan kita harapkan hal tersebut akan terus dilakukan di lingkungan masyarakat. Kami berharap udara dapat bersih dari gas emisi secara bertahap dan jika tidak bisa cepat lebih baik perlahan-lahan dan gas emisi dapat berkurang," katanya.(ROx)

KUBU RAYA ANTISIPASI KTP GANDA

Sungai Raya, Kalbar, 25/5 - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengharapkan penerapan Elektronik KTP yang akan dilakukan pihaknya mulai Agustus nanti dapat menangkal identitas ganda yang kerap terjadi di masyarakat.
"Dengan adanya E-KTP, banyak problem yang akan terselesaikan. Jangan ada pembiaran karena kita pun juga akan ikut salah," kata Muda saat mensosialisasikan persiapan pembuatan KTP Elektronik kepada Camat dan Kepala Desa di Sungai Raya, Rabu.
Dia bersyukur Kubu Raya dipercaya masuk dalam gelombang pertama bersama dengan 97 dari 497 kabupaten/ kota dalam penerapan E-KTP yang penerapannya selama 100 hari.
Ditargetkan tingkat keberhasilan untuk di Kubu Raya minimal 80 persen dari jumlah penduduk sudah memiliki KTP Elektronik.
Muda mengaku akan menemukan beberapa kendala dalam penerapan E-KTP karena kondisi geografis Kubu Raya yang terbilang relatif sulit sebagai daerah perairan. Karena itu dibutuhkan kerja keras dari semua pihak.
"Saya akan turun dan kawal langsung program ini. Kita harus sukses dan dilakukan secara masiv serta bekerja secara massal," ujarnya.
Apalagi ada sidik jari yang harus diambil. Karena itu penguatan pembuatan E-KTP tersebut akan dimulai dari RT, desa, camat dan instansi terkait mesti bekerja keras untuk mencapai target itu.
Meski demikian, Muda optimis jika itu terealisasi maka pembuatan KTP tidak lagi menunggu berhari-hari namun melainkan hanya dalam hitungan jam sudah selesai.
Dia merasa penerapan E-KTP tantangan bagi dirinya. Karena banyak effect domino yang bakal muncul ketika indentitas tidak tertib. Apalagi telah melakukan MoU dengan Mendagri untuk program nasional tersebut.
"Ini sangat penting dalam rangka upaya percepatan proses pembangunan database identitas," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kubu Raya, Lilik Kurniasih mengatakan saat ini pihaknya telah mulai menyosialisasikan penerapan E-KTP. Efektif pelaksanaannya dimulai bulan Agustus. Sistemnya seperti membuat SIM.
"Jadi pembuatannya dipusatkan di kantor kecamatan masing-masing. Mekanismenya seperti buat SIM. Masyarakat bisa langsung datang ke kantor camat, mendaftar, dan langsung difoto ditempat serta bubuhi sidik jari dan tanda tangan," ujarnya.
Setelah itu data tersebut akan diinput langsung ke Dinas Dukcapil Kubu Raya yang kemudian ke Dinas Dukcapil provinsi dan seterusnya akan di input oleh pemerintah pusat.
"Jadi KTP itu nantinya akan berlaku secara nasional, sehingga masyarakat tidak bisa lagi membuat KTP ganda. Keuntungan lainnya, data kependudukan akan lebih akurat," tuturnya.
Disebutkannya pihaknya saat ini telah melakukan berbagai persiapan mulai dari pendataan penduduk, penerbitan NIK, operator, dan program kerjasama dengan beberapa SKPD.(ROx)

ANGGARAN PEMBEBASAN LAHAN KUBU RAYA RP10 MILIAR

Sungai Raya, Kalbar, 22/5 - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan pihaknya telah menganggarkan biaya pembebasan lahan untuk kompleks perkantoran pemerintahan dan instansi vertikal pada APBD Kubu Raya 2011 sebesar Rp10 miliar lebih.
"Kita menyadari sebagai kabupaten baru Kubu Raya perlu segera membangun perkantoran pemerintahan dan instansi vertikal sesegera mungkin untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat. Namun pada APBD 2011 ini kita baru mampu menganggarkan Rp10 Miliar untuk pembebasan lahan," kata Muda di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, untuk pembangunan perkantoran dari instansi vertikal anggarannya akan disediakan oleh masing-masing instansi tersebut. Sedangkan pemerintah Kubu Raya hanya membantu pembebasan lahan.
Dia mengatakan, alokasi anggaran itu merupakan komitmen pemerintah daerah untuk dalam pembangunan sejumlah kantor instansi vertikal yang akan dibangun di Kubu Raya.
"Sehingga nantinya instansi vertikal ini dapat bersinergi dengan pemerintah daerah serta SKPD lainnya," ujarnya.
Muda menambahkan, keberadaan sejumlah instansi vertikal tersebut merupakan kebutuhan untuk pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kubu Raya, Kasten Situmorang mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan kantor BPN di Kubu Raya.
"Sejak tiga tahun terbentuk Kubu Raya kita masih belum ada kantor tetap. Statusnya saat ini masih perwakilan. Tapi dengan adanya alokasi anggaran tersebut mudah-mudahan tahun depan sudah mulai dapat terbangun," ujarnya.
Disebutkannya, setelah tanah itu dihibahkan ke BPN, maka pihaknya akan mengusulkan anggaran ke pusat untuk pembangunan kantor BPN di Kubu Raya yang dananya bersumbernya dari APBN.
"Kita usahakan pembangunan kantornya bisa punya nilai tambah. Mudah-mudahan luasnya bisa sampai 5 ribu meter persegi karena bisa juga nantinya untuk latihan pengukuran dan penyimpanan arsip," pungkas Kasten yang dimutasikan menjadi Kepala BPN Pemalang Jateng ini.(ROx)

SC KALBAR RASAU JAYA JUARAI MUDA CUP

Rasau Jaya, Kalbar, 22/5 - Kejuaraan sepak bola Muda Cup yang digelar pemerintah Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya dimenangkan oleh kesebelasan SC Kalbar Rasau Jaya dari Kecamatan Rasau Jaya.
"Kompetisi ini dimenangkan oleh PSP Sungai Deras dari Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, juara ketiga Kopel Jeruju dari Kota Pontianak dan juara empat dipegang oleh Perda Football dari Pal 3 Kota Pontianak," kata Ketua Panitia Muda Cup, Sholihin di Rasau Jaya, Minggu.
Sholihin mengatakan kejuaraan sepak bola tersebut dilaksanakan dari tanggal 14 Maret lalu dan di ikuti oleh 120 klub sepak bola yang ada di Kubu Raya, Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Landak dan sekitarnya.
"Muda Cup ini memperebutkan piala bergilir Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan dengan total hadiah Rp10 juta," kata Ketua Panitia Muda Cup 2011, Sholihin di Kecamatan Rasau Jaya, Minggu.
Menurutnya, kompetisi yang digelar setiap tahunnya itu dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Desa Pematang Tujuh. "Kegiatan ini sudah setiap tahun kita gelar, dan kali ini merupakan tahun ke empat," ucapnya.
Sholihin menyatakan sebenanrnya masih banyak klub sepak bola yang akan ambil bagian dalam Muda Cup.Namun di karenkan kuota peserta sudah melebihi batas, panitia memutuskan untuk menutup pendaftaran.
"120 ini saja sudah sangat banyak, ini menunjukkan betapa antusiasnya masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini. Maunya kita bisa menerima semua pendaftar, namun khawatirnya kami yang kewalahan jika pendaftaran terus kita buka," ucapnya.
Banyaknya jumlah kesebelasan yang ikut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut mengharuskan panitia bekerja ekstra. Pasalnya jika tidak diantisipasi dengan baik, kejuaraan yang memperebutkan piala bergilir Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan tersebut bisa saja banyak kendala.
"Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara sesama pemain dan supporter serta masyarakat Rasay Jaya dan Pemerintah Kubu Rayadari awal hingga akhir pertandingan tidak ada permasalahan yang terjadi. Bahkan semua pemain sudah bermain dengan sportif dan fair play," kata Sholihin.
Melihat kesuksan kejuaraan tersebut Sholihin menyatakan semua kesebelasan yang ambil bagian menyarankan agar panitia kembali menggelar kompetisi tersebut tahun depan.
"Insyaallah, tahun depan kegiatan ini akan kembali kita gelar. Selain sebagai wadah pencari bibit baru di dunia sepak bola, kejuaraan ini juga bertujuan untuk menjalin silahturahmi antar pemain dan klub sepak bola," katanya.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan yang menghadiri langsung kegiatan penutupan tersebut memberikan apresiasi kepada panitia dan pemain dalam kejuaraan Muda Cup tersebut.
Menurutnya, antusias para klub sepak bola dan semangat bermain dari para pemain cukup tinggi jika dilihat dari banyaknya peserta yang mengikuti kejuaraan tersebut.
Melihat hal itu Muda mengatakan akan memfasilitasi panitia untuk mengadakan kegiatan serupa pada tahun mendatang. "Kita akan mensupport penuh kegiatan ini ke depan, agar bisa lebih baik," ucap Muda.
Pada kesempatan tersebut Muda mengharapkan agar para pemenang, khususnya yang berasal dari kabupaten Kubu Raya untuk bisa meningkatkan lagi kemampuannya agar siap mewakili Kubu Raya dalam kejuaraan serupa di tingkat regional maupun nasional.
"Kubu Raya memiliki bibit pemain bola yang sangat baik. Itu terbukti dalam Pra PON Kalbar beberapa waktu lalu, meski Kubu Raya baru pertama kali mengikutinya, namun bisa menjadi juara pertama," kata Muda.(ROx)

SUNGAI RAYA LESTARIKAN PEMBUATAN POKOK TELUR

Sungai Raya, Kalbar, 20/5 - Pemerintah Kecamatan Sungai Raya mencoba melestarikan budaya pembuatan pokok telur dengan mengadakan lomba merangkai pokok telur yang di ikuti oleh sepuluh desa di kecamatan tersebut.
"Kita merasa perlu melestarikan buadaya pembuatan pokok telur ini karena selain memiliki nilai budaya juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat," kata Camat Sungai Raya, Bahtiar di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, dalam setiap kegiatan besar masyarakat Melayu seperti pernikahan, gunting rambut, khataman Al Qur'an dan perayaan lainnya pokok telur selalu menjadi kebutuhan utama. Bahkan saat ini bentuk pokok telur semakin bervariasi.
"Jika ini ditangkap dengan baik oleh masyarakat tentu menjadi peluang usaha baru yang sangat menjanjikan. Makanya kita menggelar kegiatan ini," ucap Muda.
Menurutnya, lomba itu sebagai ajang kreativitas ibu-ibu yang ada di 10 desa itu sekaligus mengangkat kembali adat budaya daerah.
"Bayangkan saja kalau ini terus dikembangkan. Harganya saja kalau di Pontianak bisa mencapai Rp400 ribu-an," ungkapnya.
Dengan adanya perlombaan itu menurut dia hendaknya dapat menjadi motivasi bagi kaum ibu yang lainnya untuk berlomba-lomba menciptakan pokok telok sesuai dengan kreativitas seninya masing-masing sehingga ada daya tarik.
"Kita dari pihak kecamatan akan berupaya membantu mempromosikan dan menyebarkan informasi tentang kreativitas pokok telok ini kepada masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi perhatian," jelasnya.
Selain itu, kreativitas seni pokok telok ini dapat ditampilkan dalam setiap even-even tertentu seperti acara akad nikah atau pameran baik yang ada di Kubu Raya maupun di tempat lain.
Ia optimis ini bakal menjadi potensi bisnis yang menggiurkan. Apalagi pokok telok ini kerap digunakan untuk mengiringi pernikahan adat budaya Melayu.
"Kalo undangan tak dikasih pokok telok nih biasenye suke nak merajok. Jadi udah tradisi orang suke nak minta pokok telok karene kesannye bede kalo udah dikasih. Jadi kalo kite liat ini potensi gak ntok angkat budaye Melayu," tutur Camat dengan logat Melayu kental.(Rendra)

BUPATI BERI APRESIASI SMA PELANGI NUSANTARA

Sungai Raya, Kalbar, 20/5 - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan memberikan apresiasi kepada SMA Pelangi Nusantara yang telah berhasil meluluskan siswanya tujuh tahun berturut-turut.
"Prestasi ini jelas harus dipertahankan oleh SMA Pelangi, karena selama tujuh tahun ini sekolah itu berhasil meluluskan siswanya dengan baik. Bahkan pada tahun ini menduduki peringkat pertama untuk hasil kelulusan UN di Kalimantan Barat," kata saat menghadiri kegiatan pelepasan siswa SMA Pelangi Nusantara di Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Jumat.
Muda berharap sekolah lain di Kubu Raya dapat mengikuti sistem pendidikan di SMA Pelangi Nusantara yang mengedepankan kedekatan antara murid dan guru.
"Saya menilai kedekatan antara guru dan murid memang perlu ditingkatkan khususnya dalam melakukan diskusi tentang pelajaran. Karena dengan demikian siswa akan lebih mudah menanyakan hal-hal yang kurang dipahaminya dalam pelajaran," ujarnya.
Mengenai sarana fisik sekolah yang kurang memadai, Muda menyatakan pihaknya akan mencoba menganggarkan bantuan pembenahan sarana fisik di sekolah tersebut.
"Kita berharap sekolah ini bisa meningkatkan lagi prestasinya. Paling tidak bisa mempertahankan apa yang selama ini sudah dicapai," kata Muda.
Sementara itu, Kepala SMA Pelangi Nusantara Mustafa Qamal mengatakan pihaknya akan tetap mempertahankan prestasi yang telah di dapat selama ini.
Menurutnya, tersebut juga menjadi komitmen semua guru yang mengajar di sana. Bahkan pihak sekolah juga telah melakukan kesepakatan dengan para orang tua siswa untuk meningkatkan kerjasama dalam mendidik para siswa di sana.
"Kalau kita ingin berhasil tentu antara sekolah dan orang tua harus meningkatkan kerjasama, karena pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah dan orang tua memiliki peran utama dalam mendidik anak-anaknya," ucap Mustafa.
Dia juga mengatakan, salah satu kunci keberhasilan sekolah yang dipimpinnya adalah semangat dan kinerja yang baik dari para tenaga pengajar di SMA tersebut.
"90 persen tenaga pengajar di sini adalah asli warga Desa Punggur. Hal itu yang mengakibatkan para guru semangat untuk mengajar karena para guru disini merasa memiliki kewajiban penuh untuk menyukseskan siswanya," ucap Mustafa.
Dia juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Kubu Raya yang akan memberikan prioritas utama kepada SMA Pelangi Nusantara, atas prestasi yang telah di dapat selama ini.
"Karena ini sekolah swasta tentu bantuan dari pemerintah tidak seperti sekolah negeri. Namun karena SPP di sini sangat murah, sehingga hanya cukup untuk menggaji guru, sementara untuk membangun sekolah ini jelas sangat kesulitan dan untuk itu kita sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk membangun sekolah ini," ucapnya.(Rox)