Sungai Raya, Kalbar, 8/6 - Meski tergolong daerah baru, namun Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah terbaik se-Indonesia dalam kualitas pembuatan perda berdasarkan survei Komite Pemantauan pelaksanaan Otonomi Daerah Regional Autonomy Watch dan The Asia Foundation.
"Kubu Raya berada pada peringkat pertama dengan nilai sub-indeks 100,0, di ikuti dengan Kota Solok (Sumatera Barat) dan Maluku Tengah (Maluku) dengan nilai sub-indeks 99,0," kata Asisten I Bidang hukum dan Pemerintahan Pemkab Kubu Raya, Agus Supriadi di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya penilaian tersebut dilakukan oleh KPPOD berdasarkan survei langsung di lapangan dari 245 kabupaten/kota se-Indonesia.
Peniliannya dititik beratkan pada empat perda di Kubu Raya yang dianalisis tidak mengandung permasalahan. Sementara itu Kota Solok dan Maluku Utara berada pada peringkat kedua, karena masing-masing dari tujuh perda dari daerah itu yang dianalisis hanya ditemukan satu perda yang bermasalah pada satu dari 14 kriteria pelanggaran.
Perda tersebut adalah Perda Kota Solok No. 6 /2006 tentang Pajak Penerangan Jalan yang melanggar aspek kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif. Selain Kota Solok, tiga daerah lain di Sumbar - Kabupaten Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Padang juga menempati peringkat delapan besar untuk sub-indeks itu.
Sementara itu di Maluku Utara satu-satunya perda yang bermasalah adalah Perda No. 10 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK). Letak permasalahan perda juga sama yakni nelanggar aspek kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif.
Atas prestasi tersebut, Kubu Raya mendapatkan award dari KPPOD dengan kategori Kabupaten terbaik dalam pengelolaan Perda.
"Pemberiaan penghargaan itu disampaikan langsung Menteri Kordinator Perekonomian RI, Bapak Hatta Radjasa atas prakarsa Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah bekerjasama dengan AusAID dan The Asia Foundation. Ini penghargaan luar biasa dan cukup mengejutkan bagi kabupaten terbaru seperti Kubu Raya," kata Agus.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan meski membanggakan, namun penghargaan tersebut juga menjadi beban.
"Saya maksudkan beban di sini karena sudah mendapatkan penghargaan itu, tentu kita harus lebih baik lagi dalam membuat perda ke depannya," kata Muda.
Untuk itu dia berharap jajaran peemrintahan yang dipimpinnya bersama instansi terkait seperti DPRD setempat bisa meningkatkan kerjasama dalam membuat perda yang berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Penghargaan ini tentu bukan hanya untuk Pemkab Kubu Raya, tetapi itu didapat berkat kerjasama yang baik dari DPRD dan masyarakat Kubu Raya. Dan itu membuktikan bahwa selama ini kita solid dalam membangun kabupaten ini," ucap Muda.
Dia memaparkan, ada beberapa kriteria dalam survey dan sampling yang dilakukan KPPOD baik secara langsung dan tidak.
Diantara penilaian yang dilakukan adalah dengan mewawancara langsung baik pelaku usaha kecil, menengah dan kegiatan lintas ekonomi juga pelayanan di mana salah satunya terkait dengan kualitas perda.
Dari penilaian itu Kubu Raya disurvey dan hasilnya cukup mengejutkan survey murni tanpa koordinasi dengan Pemkab atau sebagainya dari lembaga terpercaya selama 8 bulan di seluruh kab/kota di Indonesia.
Dari hasil penilaian tersebut ada juga tabel tentang peringkat dan rekomendasi serta program akhir disebutkan sebagai penilaian daerah mana saja cepat tanggap, cepat dan tepat dalam merespon berbagai perkembangan terkait penyesuaian perda-perda perundang-undangan perpajakan dan perizinian.
"Salah satu poin penilaian disitu apakah sudah tanggap atau cepat menyambut petrda pajak dan retribusi. Dampak penyesuaian akan berdampak kepada investasi pada kegiatan perekonomian masyarakat," katanya.
"Selain itu point penting lainnya yang menjadi penilaian adalah pelayanan terpadu satu pintu. Yang jelas, penghargaan ini buan untuk Pemkab saja tetapi untuk seluruh masyarakat Kubu Raya," kata Muda.(ROx)