Sungai Raya - Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kubu Raya Sarino mengatakan dalam realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kubu Raya masih banyak hal yang perlu dibenahi, mengingat masih banyak kepala desa yang belum bisa mengoptimalkannya.
"Dari data tahun 2010 yang kita miliki, masih banyak kepala desa yang belum bisa memberikan laporan pertanggung jawaban ADD tahap 1 secara tepat waktu. Hal itu jelas mengakibatkan ADD untuk tahap 2 tidak bisa dicairkan. Hal itu dikarenakan kepala desa masih belum bisa melaporkan secara baik dalam pengelolaan ADDnya," kata Sarino dalam sosialisasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan ADD di Sungai Raya, Rabu.
Untuk itu, dia mengharapkan untuk tahun 2011 ini kepala desa bisa benar-benar memahai peraturan bupati tentang pengelolaan ADD, agar tidak ada lagi kesalahan dalam pengelolaannya maupun keterlambatan dalam pengelolaannya.
Dia mengungkapkan, dari realisasi ADD tahun 2010 ada beberapa desa yang tidak bisa mencairkan ADD tahap II, seperti Desa Batu Ampar, Desa Kapuas, Sungai Bemban dan Permata.
Demikian dengan desa yang tidak bisa mendapatkan ADD tahap II Pada tahun 2010 lalu, ada tujuh desa.
"Akibat ketidak pahaman Kepala Desa tentang pengelolaan ADD tersebut, banyak yang tidak bisa menjalankan program pembangunan di desanya dengan baik. Untuk itu sudah seharusnya kades bisa melibatkan seluruh komponen aparatur desa untuk melakukan pembangunan," ujar Sarino.
Dia juga berharap para kades dapat melibatkan bendaharanya dalam penganggaran pembangunan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. "Karena dari informasi yang kita dapat juga masih banyak kades yang bekerja sendiri dalam membuat anggaran pembangunan, sehingga bendaharanya hanya dijadikan patung dan tidak diberdayakan," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menghimbau agar Kades bisa lebih mengoptimalkan ADD yang telah diberikan kepada setiap desa.
"ADD itu sangat penting dalam pembangunan selain dana bantuan dari peemrintah provinsi dan pusat untuk pembangunan di desanya, sehingga jika Kades tidak bisa mengolanya dengan baik, jelas akan menghambat pembangunan di desa yang mereka pimpin," ucap Muda.
Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi kembali, Pemkab Kubu Raya telah melibatkan inspektoran dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk membimbing dan mengawasi kepala desa dalam pengelolaan ADD.
"Yang lebih penting adalah, kades harus bisa membuat SPJ sebaik mungkin agar tidak menjadi permasalahan ke depannya, karena saat ini BPK juga telah melakukan peemriksaan untuk SPJ ADD setiap desa di seluruh Indonesia. Jika tidak di laporkan dengan baik, jelas akan menjadi temuan nantinya, dan itu yang harus kita hindarkan," ucap Muda.(ROx)