ORMAS KUBU RAYA NYATAKAN SIKAP WUJUDKAN PEMBANGUNAN

SUNGAI RAYA. Beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya mengajak semua pihak komponen masyarakat yang ada di kabupaten itu untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat.
"Kami yang terdiri dari beberapa ormas seperti Dewan Adat Dayak (DAD), MABT Kubu Raya, Forum Komunikasi Pembangunan Sungai Raya (FKPSR), Forum Komunikasi Ketua RT (FKRT) Sungai Raya menyatakan sikap untuk mengajak elemen masyarakat untuk membangun daerah ini," kata Ketua FKTR Desa Sungai Raya, Sukito, Selasa (19/10).
Ormas yang ada di Kubu Raya itu menilai, berbagai program yang telah dijalankan oleh Pemkab cukup sudah baik untuk masyarakat, meskipun belum sempurna.
Hal ini jelas bertolak belakang dengan pemaparan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kubu Raya Menggugat yang menentang kebijakan pemkab Kubu Raya.
Sukito menuturkan, secara pribadi dia tidak melarang aksi demontrasi yang telah dilakukan FMKRM beberapa waktu lalu, hanya saja dia berharap jika ingin menyampaikan suatu aspirasi yang menyangkut permasalahan yang belum diketahui kepastiannya, jangan mengatas namakan seluruh masyarakat. "Sekarang zamannya sudah demokrasi dan bebas mengutarakan pendapat. Namun, kami juga mengajak ormas yang ada untuk berembug memajukan Kubu Raya," tuturnya.
Menurutnya, kalau memang kebijakan yang dilakukan pemkab Kubu Raya diindikasikan melenceng, paling tidak harus ada data yang jelas. "Jangan mengada-ngada dan memperkeruh suasana," tuturnya.
Ia mengaku, dirinya memang bukan pendukung Muda-Andreas, tapi ketika terpilih, sebagai masyarakat dirinya harus mendukung kebijakan demi masyarakat. "Kalaupun ada kekurangan hal itu tentu wajar," bebernya.
Ketua MABT Kubu Raya, Lim Tao Hong juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah. "Alangkah baiknya jika ada masalah dimusyawarahkan dulu dan dicarikan solusinya," ujar A Hong.
Pun demikian pernyataan Ketua DAD Kubu Raya, Lasem, menurutnya meski baru 3 tahun jalannya Kubu RAya, DAD merasakan banyak kontribusi yang telah diberikan. "Kami tidak apriori dengan aksi yang dilakukan, cuma jangan asal mengatasnamakan masyarakat. Lakukanlah secara santun dan elegan. Kita ini masyarakat majemuk, jangan atas nama kepentingan pribadi dan kelompok disampaikan melalui cara yang keliru," jelas Lasem.
Ia menyarankan agar Pemda dan DPRD Kubu Raya untuk memperhatikan infrastruktur, Ia yakin kalau ekonomi meningkat tentu demo minim. Lasem menilai, kepemimpinan Muda-Andreas pasti ada kekurangan, tapi yang selama ini dilakukan merupakan menuju apa yang harapkan masyarakat.
Dikatakannya, Indonesia saja sudah 65 tahun, tapi masih banyak kekurangan. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang sudah berusia 400 tahun, kekurangan masih saja terjadi. Selama manusia hidup pasti banyak tuntutan."Makanya, terlalu prematur kalau kita terlalu cepat menilai kekurangan pemkab Kubu Raya, karena paling tidak dibutuhkan waktu 5 tahun baru bisa menilai berjalannya suatu proses pemerintahan," tukasnya.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

MUDA BERIKAN SKALA PRIORITAS UNTUK KPRI DAN GRAMEN

SUNGAI RAYA. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menuturkan akan tetap memberikan skala prioritas kepada Koperasi Pegawai Negeri Jaya Bersama dan Gramen karena dua koperasi tersebut berada langsung dibawah naungan Pemkab Kubu Raya.
"Peran KPRI Jaya Bersama dan KSU Grameen sudah mulai tampak dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat, makanya dua koperasi ini akan menjadi prioritas utama kita," kata Muda saat menyampaikan pandangan umum Bupati menanggapi pandangan umum tujuh Fraksi DPRD Kubu Raya terhadap pembahasan 16 Raperda, Selasa (19/10).
Menurutnya, dari berbagai saran dan kritikan, Raperda tentang Modal Penyertaan Pemkab Kubu Raya pada KPRI Jaya Bersama dan Grameen yang disampaikan tujuh fraksi di DPRD Kubu Raya yang menyarankan agar Pemkab tidak mengkhususkan pada objek tertentu akan menjadi masukan berharga dalam penyusunan raperda tersebut.
"Ini akan kita kaji lebih cermat dan lebih teliti dalam rapat gabungan nantinya dan hal ini juga perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan secara bersama-sama ke Biro Hukum Provinsi maupun ke Dinas Koperasi dan Dinas UMKM Kalbar sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan suatu peraturan. Lanjutnya, penyertaan modal kepada KPRI Jaya Bersama dan KSP Grameen bukanlah seperti bantuan kepada koperasi pada umumnya. "Dua koperasi ini adalah milik Pemkab Kubu Raya, jadi tidak ubahnya seperti Perusahaan Daerah (Perusda) dan laporan secara berkala serta neraca keuangan terus kita tuntut, bahkan pelaporannya juga sampai ke BPK," tutur Bupati.
Sedangkan untuk koperasi pada umumnya, Pemkab Kubu Raya juga telah menyediakan bantuan. Untuk itu, Muda berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan saat ini untuk membangun daerah.
Mengenai adanya kekhawatiran seluruh fraksi akan adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dari koperasi lain, Muda merasa hal itu tidak akan terjadi.
"KPRI Jaya Bersama dan Gramen ini merupakan koperasi pemerintah dan dikelola langsung oleh Dinas Koperasi Kubu Raya, jadi wajar kalau mendapat bantuan modal lebih," ucapnya. Selain itu, keberadaan KPRI selama ini juga sudah sangat berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui beberapa programnya seperti pengadaan seragam sekolah dan beras lokal yang menjadi ikon Kubu Raya, serta beberapa program lainnya yang sudah dirasakan manfaatnya.
Sementara, untuk koperasi gramen juga sudah berperan aktif meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga.
"Sudah banyak Usaha kecil dan produksi rumah tangga yang dibantu oleh Koperasi Gramen, bahkan anggota Koperasi itu sudah mencapai ratusan orang, meski baru dibentuk. Ini menunjukkan keberadaan dua koperasi itu sudah berperan aktif meningkatkan ekonomi masyarakat," ungkap Muda.
Berdasarkan hal tersebut, Pemkab Kubu Raya berencana untuk memperkuat rencana itu dalam lembaran Peraturan Daerah.
Meski demikian, bukan berarti koperasi lainnya yang ada di Kubu Raya tidak mendapatkan perhatian.
"Koperasi lainnya juga selama ini tetap mendapatkan pembinaan dan bantuan modal dari kita, hanya saja memang porsinya tidak seperti dua koperasi pemerintah. Jadi jangan sampai justru menimbulkan tafsiran lain dari masyarakat," ucap Muda," tukasnya.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

INSPEKTORAT KUBU RAYA TEMPATI POSISI KEDUA TERBAIK

KUBU RAYA. Inspektorat Kubu Raya menduduki urutan kedua terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kalbar. "Kita berada di posisi kedua terbaik, setelah Kabupaten Sekadau dalam hal penyelesaian tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalbar," kata Kepala Inspektorat Kubu Raya, Ardanihans, di Kecamatan Sungai Raya, Selasa (19/10).
Hal tersebut ditetapkan ketika seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalbar melakukan rapat koordinasi dan evaluasi caturwulan ke tiga tahun 2010 di Kabupaten Kayong Utara. Dia menuturkan, di usia pemerintahannya yang baru 3 tahun dan baru menjalankan satu tahun APBD tahun 2009 dan APBD 2010 (masih dalam proses) tidak membuat kabupaten ini minim prestasi dalam hal perbaikan laporan keuangan pemeriksaan Inspektorat Kalbar. Bahkan, rencananya evaluasi mendatang akan dilakukan di Kubu Raya. "Insya Allah Mei 2011, kita pula yang menjadi tuan rumah," tutur mantan Kadis Pertanian Kubu Raya ini.
Ardanihans mengakui prestasi yang diraih Inspektorat Kubu Raya diperoleh berkat kerja keras dan kerja sama seluruh SKPD dalam hal perbaikan laporan keuangan pemeriksaan Inspektorat Kalbar. Terkait gugatan dari salah satu LSM tentang temuan BPK dari APBD tahun 2009, Ardanihans menegaskan seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti.
"Sesuai skedul rencana aksi yang ditetapkan BPK, paling lambat perbaikan itu diselesaikan 31 Agustus 2010 dan sudah diserahkan kepada Bupati Kubu Raya. Kemudian pada 1 September 2010, perbaikan itu telah diserahkan kepada BPK," kata Ardanihans. Ia menjelaskan, temuan-temuan tersebut yang menyangkut administrasi juga langsung ditindaklanjuti berupa peringatan bupati dan teguran bupati kepada SKPD yang juga telah dilampirkan dalam laporan ke BPK.
Begitu pula menyangkut masalah Perubahan Tuntutan Ganti Rugi. Semuanya sudah ditindaklanjuti masing-masing SKPD. "Tanda bukti setorannya sudah dilampirkan juga," jelasnya.
Lanjutnya, mengensai masalah temuan penilaian aset yang masih belum tuntas, Ardanihans melihat masalah ini memang tidak mudah untuk menyelesaikannya. Pasalnya, permasalah aset yang ada di Kubu Raya juga masih terkait dalam masa transisi dari kabupaten induk.
"Kita belum selesai penilaian kembali. Artinya, masalah aset masih berproses dan sudah ditindaklanjuti," bebernya. Lebih jauh dia mengatakan, Kubu Raya, baru setahun melaksanakan APBD (2009, red).
"Intinya semua temuan itu sudah diperbaiki dan kita masih menunggu tanggapan dari BPK yang tentunya memerlukan waktu juga. Kita tunggu saja hasilnya," ujarnya. Sedangkan temuan biaya konsultasi yang juga dipertanyakan, hal itu beber Ardanihans merupakan biaya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan. "Bukan biaya konsultasi perjalanan bupati," tukasnya.

Humas Sekretariat Derah
Kabupaten Kubu Raya

BUPATI KUBU RAYA GELAR SYUKURAN UNTUK JAMAAH HAJI

KUBU RAYA. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menggelar syukuran untuk melepaskan jamaah haji Kubu Raya yang akan segera berangkat ke tanah suci. Dalam kesempatan tersebut, Muda menuturkan tahun 2011 mendatang kouta jamaah haji untuk kabupaten yang dipimpinnya akan mengalami peningkatan.
"Dalam waktu dekat, Kubu Raya akan memiliki Kantor Departemen Agama definitif. Sehingga tahun depan, kouta jamaah haji Kubu Raya pastinya akan meningkat," kata Muda usai menggelar kegiatan selamatan keberangkatan jamaah haji Kubu Raya di kediaman pribadinya, Selasa malam (19/10).
Dengan terbentuknya Depag di Kubu Raya, dia juga optimis, pelayanan haji untuk masyarakat kabupaten itu bisa dilakukan lebih maksimal lagi. Muda berharap dengan keberadaan Depag Kubu Raya nantinya, kouta jamaah haji untuk kabupaten itu bisa bertambah, sehingga masyarakat yang sudah lama ingin menunaikan ibadah haji namun terhambat karena minimnya kouta ke depan bisa lebih terbuka peluang lainnya. Dalam kegiatan selamatan tersebut dihadiri oleh 149 orang jamaah haji Kubu Raya yang akan menunaikan ibadah haji.
Muda berpesan para jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci tersebut dapat mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti bisa maksimal dan menjadi haji yang mambrur.
Dia juga berharap, para jamaah haji bisa puas dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Kubu Raya dalam mempersiapkan keberangkatan para jamaah haji. Diakuinya, meski saat ini kabupaten itu belum memiliki kantor Departemen Agama Definitif, namun dia mengakui pihaknya melalui Bidang Sosial Setda Kubu Raya sudah berusaha melakukan yang terbaik bagi jamaah haji Kubu Raya.
Sementara itu, Kabag Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 ini, ada 500 masyarakat Kubu Raya yang mengajukan permohonan haji, namun yang terakomodir hanya 155 orang. Jumlah tersebut ternyata mengalami penurunan, lantaran ada beberapa jamaah haji yang mengajukan mutasi untuk menjadi peserta haji di Kota Pontianak, sehingga saat ini jumlah jamaah haji Kubu Raya menjadi 149 orang. "149 orang calon jamaah haji Kabupaten Kubu Raya akan berangkat menuju Batam pada tanggal 28 Oktober mendatang," kata Jakarianusyah.
Jamaah haji kabupaten termuda di Kalbar itu nantinya akan bergabung dalam kloter 18 Embarkasi Batam bersama dengan jamaah Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak. "Sebelum berangkat para tamu Allah ini juga diberikan vaksin meningitis oleh Dinas Kesehatan yang dilaksanakan di Masjid Attaqwa Arang Limbung tanggal 25 September 2010 dan manasik putaran terakhir insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18 kemarin hingga 21 Oktober 2010 mendatang," tuturnya.
Lebih jauh dia mengatakan, tahun ini Kabupaten Kubu Raya akan mengikutsertakan 2 orang Petugas Haji Daerah yang bertugas sebagai pembimbing haji dan pemandu haji. Dua orang tersebut masing-masing Nasution Usman dan Usman Adam.
Sementara untuk tenaga kesehatan yang ditunjuk yaitu Okta Sucianto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya gagal berangkat karena masalah qouta haji yang terbatas. "Namun demikian, insya Allah kita akan memberikan bekal obat-obatan yang diberikan langsung kepada para calon jamaah haji sebelum berangkat ke tanah suci," bebernya.
Oleh karena itu, dia berharap agar para jamaah nantinya dapat menjaga stamina dan kesehatan baik selama dalam perjalanan maupun tatkala sudah berada di Kota Mekkah dan Madinah. Sebab, berdasarkan informasi yang didapatkannya, kondisi dan situasi di sana sangat jauh berbeda dengan di Indonesia.
Untuk itu, dia memberikan tips kepada para calon jamaah haji agar banyak mengkonsumsi buah-buahan dan minum air putih agar kondisi tubuh bisa prima terutama pada minggu pertama dan kedua.
Dia menceritakan pengalamanya pada tahun lalu, sekitar 60 % jamaah haji mengalami demam ringan, batuk dan pilek pada minggu kedua setelah berada di Kota Mekah. "Hal ini karena masa penyesuaian di tempat dan alam berbeda serta aktifitas yang padat serta semangat yang tinggi untuk melaksanakan ibadah di masjidil haram," ucapnya.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

OPTIMALKAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

SUNGAI RAYA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya fokus dibidang kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dalam Rapat Kooordinasi dalam rangka Sosialisasi & Publikasi Data Kependudukan dan Kesehatan Kab. Kubu Raya Selasa (19/10). Rapat yang dihadari sejumlah tenaga kesehatan dan pendidikan KKR serta para dekan Untan ini bertemakan Pendidikan dan Kesehatan untuk Semua.
Muda mengatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Pendidikan dan kesehatan penentu tingkat kesejahteraan”, ungkapnya. Upaya percepatan dimulai dengan database yang tepat dan perencanaan yang benar di tingkat implementasinya, seperti tata kelola administrasi, sistem monitoring dan kontrol yang fokus kepada sasaran.
Dibidang kesehatan yang dibutuhkan yaitu dengan memperbanyak pusat-pusat kesehatan di tingkat kecamatan yang menghubungkan kecamatan dan desa. Di tiap kecamatan minimal ada puskesmas rawat inap, pustu menjadi puskesmas dan diagendakan poskesdes dan polindes. Sebagai upaya monitoring, strateginya memecah atau memperbanyak puskesmas dibanding rumah sakit, karena di tingkat kecamatan dan desa lah yang lebih membutuhkan pelayanan kesehatan dibanding rumah sakit tapi dengan jumlah yang sedikit. Pola pelayanan yang menyebar diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
Muda juga berharap peran serta masyarakat secara aktif dalam hal ini. “Harapan dari Pemkab upaya percepatan bisa membuat seluruh komponen bisa melibatkan diri secara aktif dalam proses pelayanan, admisnistrasi dan sebagainya sehingga peningkatan dibidang kesehatan berjalan optimal” ujarnya.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

PEMBANGUNAN KUBU RAYA SUDAH BERJALAN 61 PERSEN

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan SH mengatakan memasuki triwulan keempat APBD Kubu Raya tahun anggaran 2010, seluruh program pembangunan yang terdapat di dalamnya sudah terlaksana sekitar 61 persen.
"Memasuki triwulan keempat dan telah dibahasnya APBD Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2010, sebesar 61 persen anggaran telah diserap untuk proses pemerintahan di Kubu Raya yang ada di seluruh SKPD mulai dari dinas hingga kecamatan," kata Muda, di Kecamatan Sungai Raya, Senin, 11/10 kemarin.
Lanjutnya, APBD Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2010 yang telah disahkan oleh DPRD Kubu Raya akhir tahun lalu sebesar Rp.567.104.460.301,00,- dan telah direalisasikan hingga triwulan ketiga lalu mencapai Rp.339.530.876.835,00,- dan sisanya Rp.227.573.583.466,00,- atau 59,87 persen, ditambah realisasi yang sudah berjalan beberapa hari terakhir, jumlahnya telah mencapai 61 persen.
Muda menjelaskan, sebagian besar dana yang belum direalisasikan tersebut juga ada pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan yang diperuntukkan pembangunan 80 lokal perpusatakaan.
"Untuk pengelolaan DAK Pendidikan ini, ada perubahan dari swakelola menjadi sistem lelang. Jadi kita masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, jadi ini bukan kelalaian kita, kalau petunjuk itu sudah ada, jelas hal ini akan kita realisasikan secepatnya," jelas Muda.
Di sisi lain, sebagai perbandingan anggaran tahun lalu, realisasi APBD Kubu Raya mencapai 98.17 persen, untuk itu Muda berharap untuk tahun ini, realisasinya paling tidak bisa setara dengan tahun lalu.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

KUBU RAYA PERCEPAT PROGRAM PRIORITAS DAN PELAYANAN PUBLIK

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengungkapkan percepatan program prioritas pelayanan publik di kabupaten yang dipimpinnya mengalami kemajuan cukup pesat.
"Jika dibandingkan pada tahun 2009 lalu, tahun 2010 ini pelayanan publik yang telah dilakukan Pemkab Kubu Raya berjalan dengan pesat," kata Muda, di Kecamatan Sungai Raya, Senin, 11/10 kemarin.
Dia mencontohkan, jika pada APBD 2009 lalu anggaran untuk pendidikan hanya dianggarkan Rp30,5 miliar, dalam APBD 2010 mengalami peningkatan hingga Rp108 miliar dengan persentase kenaikan 256,89 persen.
Demikian pada bidang kesehatan, pada APBD 2009 hanya dianggarkan Rp12,4 miliar, pada tahun APBD 2010 mengalami peningkatan hingga Rp19,02 miliar, dengan persentase kenaikan 52,40 persen. Sedangkan pada bidang infrastruktur pada APBD 2009 dianggarkan Rp46 miliar, pada APBD 2010 meningkat menjadi Rp.115 miliar dengan persentase kenaikan 150 persen.
"Dari tiga anggaran belanja publik tersebut semuanya sudah berjalan 61 persen. Padahal ini baru memasuki triwulan ketiga. Saya optimis sebelum akhir tahun, semua program tersebut sudah selesai," beber Muda.
Dia juga mengungkapkan, sama seperti APBD tahun 2009 lalu, tahun ini Pemkab Kubu Raya juga lebih mengedepankan belanja publik dari pada belanja pegawai.
Pada APBD tahun 2009 lalu, belanja publik atau tidak langsung mencapai 42,96 persen. Sedangkan pada APBD tahun 2010, belanja publik kembali ditingkatkan menjadi 51, 34 persen dari total APBD Kubu Raya.
"Dengan adanya peningkatan persentase belanja tak langsung atau belanja publik ini, jelas para pejabat Kubu Raya sudah banyak mengalah kepada masyarakat. Dan hal ini memang kita lakukan, karena belanja langsung untuk masyarakat menjadi prioritas kita," ucap Muda.
Lanjutnya, pada anggaran yang ada dalam APBD perubahan tahun 2010 juga difokuskan untuk melanjutkan program yang sudah ada pada APBD Kubu Raya Tahun 2010.
Dalam hal ini, Pemkab Kubu Raya akan tetap memfokuskan pembangunan sarana infrastruktur yang ada, terutama dalam pembangunan jalan poros.
Muda juga menjelaskan, APBD Perubahan 2010 kali ini merupakan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut sehingga perubahan anggaran itu hanya sebatas pada penambahan atau penyesuaian terhadap rencana penerimaan daerah.
Dijelaskannya, penambahan dan penyesuaian itu meliputi penambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berupa Dana Percepatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah.
Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Alokasi Tunjangan Profesi Guru, Dana Alokasi Tambahan Penghasilan Bagi Guru, Dana Percepatan Infrastruktur Pendidikan (DPIP).
Kemudian, Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) dan penyesuaian atau pergeseran anggaran dan penambahan alokasi dana pada kegiatan-kegiatan tertentu yang sebelumnya tidak mampu terdukung secara optimal.
"Dalam perubahan APBD ini juga kita menganggarkan beberapa kegiatan dan program baru untuk menyesuaikan terhadap RPJMD yang telah ditetapkan yang sebelumnya tidak diakomodir pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2010," jelas Muda.
Muda juga menginformasikan dana yang diperoleh Pemkab Kubu Raya dalam perubahan APBD ini mengikuti petunjuk penggunaan dana, baik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun petunjuk dari Menteri Keuangan.
"Petunjuk-petunjuk itu telah kita tuangkan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya sehingga alokasi dana tersebut dalam perubahan ini merupakan penuangan kembali dari Peraturan Bupati ke dalam Peraturan Daerah," katanya.
Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 serta Surat Menteri Keuangan Nomor : S-376/MK.7/2010 serta Surat Menteri keuangan Nomor :S-80/MK.7/2010.

Sementara itu, Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo, menyatakan dalam APBD Perubahan ini 70 persen diarahkan untuk belanja publik. Artinya lebih besar belanja publik dari pada belanja pegawai.
"Kita sangat sependapat dengan program-program yang dicanangkan dalam APBD Perubahan yang 99 persen merupakan rencana dari lembaga eksekutif," kata Sujiwo.
Setelah Perda APBD perubahan itu sudah disahkan beberapa waktu lalu, Sujiwo menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang telah dituangkan.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

PKK KUBU RAYA KOMITMEN HAPUS BUTA AKSARA

Sungai Raya. Tim Penggerak pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kubu Raya berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya memberantas buta aksara. Hal tersebut dikatakan Ketua TP PKK Kabupaten kubu Raya, Rosalina Muda Mahendrawan saat membuka kegiatan Keaksaraan Fungsional di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (29/9).
Rosalina mengatakan TP PKK Kabupaten Kubu Raya telah membentuk dan melakukan pembinaan terhadap kelompok keaksaraan fungsional. Namun, untuk pemberantasan buta aksara selama ini hanya bisa dilakukan di kawasan dekat perbatasan Ibukota, baik Kecamatan maupun kabupaten, sehingga sejak dimekarkan, berbagai informasi mudah diakses oleh masyarakat.
Bertepatan adanya program keaksaraan fungsional yang diperuntukan bagi 6 kecamatan dengan kuota 36 kelompok belajar, sebagian masyarakat Kubu Raya sudah bisa mengikuti program pemberantasan buta huruf ini.
Rosalina menuturkan, gerakan TP PKK merupakan mitra pemerintah, khususnya bidang pendidikan. Itu karena tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia ditentukan indikator angka buta aksara. “Perhatian TP PKK KKR terhadap keaksaraan fungsional ini sebagai perwujudan dari Sepuluh Program Pokok PKK yang salah satunya mendukung pembangunan pendidikan,” ucap dia
Ia menambahkan TP PKK Kecamatan telah membentuk dan menggerakkan kelompok keaksaraan fungsional di masing-masing kecamatan. Pembentukan kelompok keaksaraan fungsional merupak kerjasama TP PKK Provinsi Kalbar dan TP PKK Kabupaten Kubu Raya. “Kita berharap, gerakan ini memberi sumbangsih nyata memberantas buta aksara di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya