Sungai Raya, Kalbar, 16/4 - Peningkatan anggaran sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan umum menjadi perhatian khusus Pemkab Kubu Raya, sehingga APBD setiap tahunnya benar-benar mewujudkan kebijakan prorakyat.
"Muara akhirnya dengan APBD prorakyat ini terjadi penekanan angka kemiskinan dan pengangguran. Ini juga salah satu barometer kemajuan dari sebuah daerah pemekaran, seperti di Kubu Raya ini," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Senin.
Dia memastikan pemerintah berupaya terus-menerus menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meski diakuinya semua itu harus melalui proses dan tidak bisa serta merta langsung jadi dan instan.
Pertanian dan nelayan, ditegaskan Bupati Muda, adalah dua sektor yang juga menjadi perhatian pemerintah. Karena dari dua sektor itu banyak yang bisa dihidupkan untuk pemberdayaan ekonomi.
Muda mengatakan, berbagai bantuan telah digelontorkan bagi para petani dan nelayan di Kubu Raya, seperti pencetakan sawah yang tahun ini ada sekitar 2.000 hektare dan bantuan untuk sampan nelayan.
Sementara itu Faisal Reza dari LSM JARI Borneo melihat banyak program yang digaungkan Pemkab Kubu Raya telah berjalan secara proposional.
"Indikatornya dapat dilihat dari angka kemiskinan yang sudah mulai menurun, sementara jumlah penduduk lebih dari 500 ribu jiwa. Pendapatan per kapita meningkat Rp17 juta per tahun pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 Rp15 juta," katanya.
Sementara di bidang kesehatan, kematian ibu dan anak telah dapat ditekan. Bayi gizi buruk pada tahun 2009 mencapai 75 anak namun di tahun 2010 menurun menjadi 21 anak. Begitu pula bayi gizi kurang dari 1.142 anak pada tahun 2009 menjadi 370 di tahun 2010.
Secara terpisah, pengamat Sosial Kalbar, Jumadi yang juga berprofesi sebagai Dosen Fisipol Universitas Tanjungpura mengatakan, dari analisis yang dilakukan pihaknya, angka kemiskinannya di Kubu Raya saat ini tinggal 6,17 persen. Itu menunjukkan komitmen yang tinggi dari seluruh elemen di Kubu Raya.
"Karena soal kemiskinan tidak hanya tanggung jawab dari legislatif namun juga eksekutif maupun masyarakat," tuturnya.
Apalagi, lanjutnya, porsi penganggaran dalam APBD 2012 lebih banyak porsinya untuk belanja langsung yakni di atas 52 persen dibandingkan untuk belanja pegawai.
"Kita tahu mayoritas penduduk Kubu Raya bekerja di sektor pertanian dan nelayan. Sementara di dua sektor inilah yang taraf kehidupannya masih di bawah garis kemiskinan," katanya.
Untuk itu menurut dia diperlukan komitmen dan transparansi untuk membangun sistem penganggaran yang pro rakyat dengan berdasarkan pada tiga argumen APBD yang pro rakyat yakni kondisi kemiskinan, kebijakan sosial ekonomi serta semangat desentralisasi dan demokrasi lokal.
Untuk mewujudkan itu ada tiga langkah politik yakni "political will" (kemauan politik) parpol dan DPRD, proses teknoratik serta proses partisipatif dengan membuka informasi, baik melalui media massa maupun aspirasi yang disampaikan rakyat.
"Jika itu berjalan maka pengangguran dan kemiskinan secara pelan tapi pasti akan berkurang," katanya.(ROx)
