www.antarakalbar.com

http://antarakalbar.com/
Menjadi "Sahabat Rakyat Kecil" bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, perlu pengorbanan dan keikhlasan dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan hati nuraniku selalu mengatakan untuk tetap bersahabat, karena aku bagian dari mereka akan kuabdikan diriku sebagai pejuanganmu menuju kebahagiaan bersama....
Powered By Blogger

Selasa, 29 Desember 2009

Dekranasda Kubu Raya Resmi dilantik.




SUNGAI RAYA, Kabupaten Kubu Raya kini terus bergeliat dalam pembangunan. Kamis (24/12) Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan resmi mengukuhkan Pengurus Dekranasda Kubu Raya masa bhakti 2009 – 2014. Acara pelantikan anggota dekranasda ini dihadiri oleh sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kubu Raya dan disaksikan oleh Kepala Dinas Perindakop Provinsi Kalbar.
Acara yang berlangsung mulai pagi hari itu diawali dengan sumpah jabatan oleh Bupati yang diikuti seluruh anggota yang dilantik. Dekranasda Kubu Raya sendiri terdiri dari berbagai kalangan mulai dari birokrat, seniman sampai dengan wartawan yang diharapkan dapat memberikan kreativitas demi kemajuan Dekranasda Kubu Raya.
Pengukuhan Dekranasda Kubu Raya yaitu terdiri dari Ketua Ny. Rosalina Muda Mahendrawan, Wakil Ketua Ny. Cristina Andreas Muhrotien, Ketua harian TH. C. Leydianto, S.IP dan Wakil Ketua Harian Drs. Afrita.
Dalam sambutannya, Muda mengatakan tujuan dari organisasi ini yaitu bagaimana menghimpun dan fokus pada pencapaian atau sasaran dengan menonjolkan ciri khas budaya lokal akan seni maupun sumber daya alamnya. Kekuatan dalam membangkitkan potensi lokal ini akan dapat diberdayakan secara komersial, ujarnya.
Lanjutnya, Kubu Raya yang terdiri dari multi etnik dengan masing-masing potensi dan keungulannya, Dekranasda diharapkan dapat menciptakan kreativitas yang erat kaitannya dengan kewirausahaan dan dapat memberdayakan masyarakat dalam menciptakan serta mengembangkan produk-produk lokal agar bernilai jual tinggi bahkan bernilai ekspor. Dari makanan ringan saja seperti kerupuk ikan lele jika pasarannya kepada PNS di Pemkab Kubu Raya dan dikonsumsi setiap harinya dapat menghidupi dari usaha kecil tersebut, ucapnya.
Muda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berfikir dari hulu hingga hilir dalam proses ini sehingga saling terkait dan dapat memberdayakan banyak fihak. Dimulai dari proses produksi, kemasan hingga pemasarannya. Untuk itu diperlukan berfikir dan bertindak mulai dari penggeraknya sehingga masyarakat dapat mengikuti untuk berkreatifitas.
Ke depannya Dekranasda diharapkan dapat mensinergikan dengan Dinas Perindakop dalam pembentukan kelompok kerja (pokja), ujarnya.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Kamis, 24 Desember 2009

Manfaatkan Potensi Kelautan dan Perikanan





SUNGAI RAYA, Salah satu potensi sumber daya alam Kab. Kubu Raya yang cukup besar, dan hingga saat ini belum didayagunakan secara optimal adalah Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SKDP). Dalam seminar tentang konsep pembangunan KKR berbasis Perikanan dan Kelautan (22/12) Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan Kubu Raya harus fokus pada pembangunan, sebagai Bupati pertama ini merupakan kesempatan beliau dalam meletakkan fondasi jadi bukan hanya kepemimpinan saja yang diutamakan tapi berfikir untuk 20 tahun kedepan jadi siapapun pemimpin berikutnya akan sesuai dengan konsep awal untuk kepentingan semua lapisan masyarakat.
Bila SDKP dimanfaatkan dan dikelola secara professional dan benar, maka diyakini sektor Kelautan dan Perikanan akan menjadi keunggulan kompetitif dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat apalagi Kubu Raya sebagian besar berada di wilayah pesisir.
Seminar yang dimulai sejak pagi hari ini diisi oleh nara sumber Prof. Dr.Ir. H. Rokhim Dahuri, M.S selaku penasehat PKSPL-IPB, yang dihadiri oleh sejumlah Kepala SKPD KKR dan Muspida.
Muda mengingatkan bahwa dalam pembangunan Kubu Raya harus fokus dan on the right track, jangan apa yang telah direncanakan sejak awal tidak konsisten menjadi ke kiri dan ke kanan tapi sesuai dengan tujuan awal untuk jangka panjang. Ujarnya.
Ke depannya kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada seperti pada kelautan dan perikanan harus berjalan dari hulu sampai hilir mulai dari SDA, SDM produksi sampai pemasaran, katanya mengakhiri.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Rabu, 23 Desember 2009

Keberpihakan Itu Dimulai Kubu Raya

Revolusi dan Reformasi APBD

Oleh
Hairul Mikrad

Tidak mudah bagi pemerintah daerah menganggarkan untuk belanja langsung, seimbang dengan belanja tidak langsung. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, ditahun 2010 sebagai wujud implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah memulai langkah tak biasa ini, dengan mengalokasikan 49 persen lebih dari total APBD sebesar Rp 544,25 M untuk belanja publiknya.

Kubu Raya baru dua tahun menjadi daerah otonom di Republik ini. Secara defenitif, Bupati-Wakil Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan-Andreas Muhrotien, belum genap setahun memimpin tampuk kendali kabupaten pesisir yang kaya akan potensi alam dan sumberdaya manusia, namun miskin akan pemerataan pembangunan.
Pasangan yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat di dua kali putaran Pilkada ini, lebih menekankan pelaksanaan dan peningkatan kualitas tugas serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Muda yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat ini, memahami dan menguasai kondisi daerah yang dipimpinnya. Ketertinggalan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur secara perlahan mulai dipenuhi. Secara konkrit, sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi rakyat menjadi prioritas utama pembangunan yang sudah dan akan dilakukan.
Muda menginginkan APBD 2010 yang dalam kurun setahun ke depan menjadi panduan pengelolaan dan penggunaan anggaran pembangunan ini , bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran yang merupakan dampak dari masih rendahnya kapasitas produksi dan akses sumberdaya produksi bagi masyarakat.
Putra mantan Rektor Universitas Tanjungpura, almarhum Mahmud Akil ini, mengetahui masih banyak anak usia 7-15 tahun yang tidak bisa mengikuti pendidikan dasar akibat akses dan kualitas pendidikan yang belum terjangkau dikarena faktor sosial, ekonomi, budaya dan geografi. Begitu juga dengan pelayanan dan kualitas kesehatan serta gizi yang belum bisa digapai masyarakat.
Minimnya infrastruktur terutama akses jalan antar wilayah membuat masyarakat menjadi sulit mengakses sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Selain itu juga, jeleknya infrastruktur membuat high cost pada pengangkutan hasil bumi serta membuat daya saing daerah maupun sektor unggulan pada titik lemah.
Kondisi ini membuat masih terdapat masyarakat Kubu Raya yang buta huruf, hidup di bawah garis kemiskinan serta derajat kesehatan yang rendah. Mengatasi ini diperlukan strategi-strategi yang lebih berpihak kepada rakyat sehingga dengan cepat mendorong pertumbuhan dan perkembangan di semua sector pembangunan.
***
APBD Pro Rakyat
APBD Kubu Raya yang diketok palu DPRD KKR, Kamis (17/12) tidak jauh dari R-APBD yang diajukan pihak eksekutif. Gebrakan dilakukan Pemkab Kubu Raya dengan revolusi anggaran dengan menempatkan belanja tak langsung sebesar 49 persen dari total anggaran.
Ini artinya, banyak pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat yang akan dilakukan. "Saya mengawal ketat untuk proses penyusunan RAPBD 2010 ini. Tidak sedikit biaya yang kurang efektif kita pangkas, dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat," jelas Muda Mahendrawan.
Anggaran apa saja yang dipangkas? Muda mengakui banyak item kegiatan seremonial yang hanya bersifat peringatan dihapus. Selain untuk pelaksanaan, kegiatan seremonial tersebut memberikan honor kepada PNS sebagai pelaksana. ”Selain uang untuk kegiatan, ternyata PNS yang menjadi panitia diberikan honor, padahal ini tugas mereka. Anggaran seperti ini yang kita pangkas selain pengadaan barang-barang administrasi yang terkesan mubazir. Namun untuk beberapa kegiatan seremonial penting dan berkaitan langsung dengan masyarakat tetap dilaksanakan,” jelas Muda.
Dari pemangkasan tersebut ternyata banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur. "Kita ingin akses poros desa dengan cepat terhubung. Kalau masing-masing desa sudah saling terhubung, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Dengan kebijakan ini saya yakin, Kubu Raya secara perlahan akan melakukan peningkatan di berbagai sektor," jawab Muda yakin.
***
Untuk pendapatan daerah, APBD KKR tahun 2010 ini mengalami peningkatan terutama DAU, dari Rp. 375 M pada TA 2009 meningkat sebesar Rp. 39 M menjadi Rp. 414 M. Demikian pula halnya dengan DAK semula Rp. 18 M menjadi Rp. 48 M atau bertambah sebesar Rp.30 M. Pendapatan asli daerah naik sebesar 15 %.
Sementara Belanja Daerah diarahkan khusus Belanja Tidak Langsung terutama untuk belanja gaji dan tunjangan PNS telah dialokasikan untuk pembayaran kenaikan gaji PNS sebesar 5 %, pengangkatan CPNS dan pengangkatan Sekdes menjadi PNS, termasuk tambahan penghasilan PNS, dan tambahan penghasilan perangkat desa terutama Kepala Desa dan Kepala Dusun. Selain itu adanya hibah untuk sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
Sedangkan untuk Belanja Langsung Program dan kegiatan termasuk hibah untuk Sekolah, dan PNPM yang menunjang program dan kegiatan Pemerintah daerah telah dialokasikan cukup berimbang, dengan komposisi untuk belanja tidak langsung sebesar 51 % dan Belanja Langsung 49 %.
Pendapatan Daerah sendiri ditargetkan sebesar Rp. 544,25 M yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 15,27 M yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 8,46 M dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 2,63 M serta pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp. 4,18 M
Pendapatan dari dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 502,16 M terdiri atas bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp. 39,16 M, DAU sebesar Rp. 414,76 M, DAK sebesar Rp. 48,24 M. Selain itu pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 26,82 M terdiri atas pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp. 5 M, bagi hasil pajak propinsi sebesar Rp. 20,02 M, bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 1,8 M.
***
Untuk pos Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 549,98 M, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp. 311,76 M dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp. 254,08 M, belanja hibah sebesar Rp. 24,54 M, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 13,12 M, belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 19,63 M, belanja tidak terduga sebesar Rp. 400 Juta.
Sementara itu, pos belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 238,21 M dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 16,17 M, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 83,74 M dan belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 138,31 M.
Dengan defisit anggaran sebesar Rp. 5,73 M yang akan ditutupi dari Prakiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2009.
***
Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran cukup besar Rp. 203,53 M, Dinas Kesehatan sebesar Rp. 33,51 M, Dinas Bina Marga dan Pengairan Rp. 42,71 M, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebesar Rp. 57,74 M, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 5,46 M, Dinas Perhubungan sebesar Rp. 3,67 M, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 2,69 M, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 2,73 M, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 2,15 M, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 3,52 M, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp. 1,72 M, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebesar Rp. 1,12 M, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 3,15 M, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 701,7 Juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah d sebesar Rp. 700,01 Juta, DPRD dialokasikan sebesar Rp. 7,6 M, Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 350,14 Juta, Sekretariat Daerah sebesar Rp. 23,37 M, Sekretariat DPRD dialokasikan sebesar Rp. 12,91 M, Inspektorat Daerah sebesar Rp. 2,76 M, Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 5,21 M, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar Rp. 5,69 M, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD sebesar Rp. 61,02 M, Satuan Polisi Pamong Praja dialokasikan sebesar Rp.. 1,56 M, Kecamatan dialokasikan sebesar Rp. 11,72 M, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp. 2,91 M, Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dialokasikan sebesar Rp. 1,01 M, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 2,21 M, Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp. 16,79 M, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar Rp. 5,28 M, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebesar Rp. 9,75 M, Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 12,33 M dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 2,43 M.
***

Strategi Percepatan Pembangunan
Menurut Muda Mahendrawan untuk menjadikan ‘Kubu Raya Kabupaten Terdepan’ diperlukan strategi-strategi percepatan pembangunan. Strategi tersebut harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga menjadi pengungkit dan daya dorong bagi pembangunan, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat minimal di suatu kawasan.
Dikatakan Muda, sebagai daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya hidup dari sector pertanian, pemerintahannya berupaya terus memberikan perhatian kepada sector ini dan daya saing para petani.
Ke depan, Pemkab Kubu Raya akan membuka lahan-lahan pertanian sekaligus membuka pasar secara sistemik dengan pembelian beras local bagi pemenuhan PNS sehingga menjadi daya dorong bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil, etos kerja dan memperluas areal tanam. Pemkab KKR juga mencanangkan 2010 sebagai tahun mekanisasi pertanian serta memberikan asuransi pertanian maupun pembangunan serta normalisasi maupun membeli alat-alat berat untuk pengairan.
Pengembangkan budidaya perikanan termasuk penyediaan benih dan alat-alat tangkap perikanan juga menjadi strategi percepatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan para nelayan serta membuka lapangan usaha yang produktif. Upaya ini juga akan didorong dengan peningkatan sumber daya manusianya melalui pendidikan entrepreneurship.
Dalam strategi percepatannya, Muda juga membidik pemberdayaan perempuan dalam frame ekonomi produktif seperti pemanfaatan lahan-lahan tidur, pembuatan pakan ternak/ikan serta pengembangan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan hasil produksi termasuk pemberian pinjaman modal bagi usaha kecil kaum perempuan melalui ‘Koperasi Grameen’.
Percepatan pembangunan akan sulit dilakukan tanpa partisipatif masyarakat. Muda juga mendorong upaya ini dan menjadikannya salah satu strategi percepatan melalui mengalokasikan dana untuk urusan bersama PNPM yang lebih besar dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Ini dengan harapkan masyarakat terlibat secara langsung dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek tetapi agent pembangunan yang sendirinya akan menciptakan lapangan pekerjaan.
Di sector pendidikan, untuk meringankan beban masyarakat atas ketidakmampuan memenuhi biaya pendidikan bagi anak-anak mereka terutama saat pendaftaran baru, Muda memandang perlu pengadaan baju seragam sekolah dimulai dari SD, SLTP hingga SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak baru. Selain itu juga penganggaran ‘ Bos Daerah’ sebagai pendamping biaya operasional sekolah dari APBN mutlak dilakukan.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pendidikan, Pemkab KKR menganggarkan biaya bagi sarana dan prasarana untuk pemeliharaan sekolah, pembangunan perpustakaan, rehab rumah dinas guru serta peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan.
Di bidang kesehatan, Muda lebih menekankan pada peran dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak pertama dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki akses terdekat dengan masyarakat.
Muda mengakui belum terpikir untuk membangun rumah sakit.. Di tahun 2010 ini, Pemkab KKR memfokuskan pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap serta pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pemberatasan penyakit menular terutama penyakit demam berdarah melalui pembelian alat-alat foging dan obat-obat. Penunjangnya pada setiap kecamatan termasuk pengadaan obat untuk pelayanan dasar, menurunkan angka kematian ibu dan anak, perbaikan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan bahan tambahan makanan bagi bayi di Posyandu, serta peningkatan pelayanan daerah terpencil.
Untuk pemenuhan tenaga medis memenuhi ketidakmerataan di daerah, Pemkab menyiapkan anggaran untuk tenaga kesehatan dengan sistem kontrak. Perbaikan terhadap rumah tak layak huni bagi warga tak mampu juga akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Layanan publik semakin dipercepat dengan pengembangan pelayanan terpadu, pengembangan website daerah termasuk peningkatan electronic government (e-govern) sehingga masyarakat akan mudah dan cepat mengakses pelayanan
Kendala infrastruktur dijawab dengan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp. 130 M yang diperuntukan bagi percepatan perbaikan infrastruktur berupa pembangunan, peningkatan, rehab jalan dan jembatan terutama untuk membuka akses-akses antar wilayah.
Pemkab juga mengalokasi dana untuk pengadaan alat-alat berat termasuk pemeliharaan periodik jalan dan jembatan dalam rangka mempertahankan kualitas jalan dan jembatan, pola pembangunan melalui imbal swadaya untuk menuntaskan jalan jalan lingkungan dengan melibatkan swadaya masyarakat. Kesemua langkah tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah guna meningkatkan daya saing daerah.
***
Luar Biasa dan Transparansi
Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa MS mengaku mengapresiasi kebijakan APBD yang lebih pro rakyat ini. Ketua Fraksi Partai Golkar yang terkenal vokal ini bahkan memberikan label ’luar biasa’.
”APBD ini memang pro rakyat. Dengan anggaran 49 persen untuk belanja public menunjukan bahwa pemerintah sangat memperhatikan rakyatnya dan benar-benar pembangunan ini untuk kepentingan rakyat. Kami sebagai wakil rakyat di legislative sangat mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan ini,” aku Mustafa.
Mustafa menegaskan kembali dengan komposisi APBD 2010 ini merupakan momentum perdana dan jauh lebih berpihak kepada rakyat. “Saya yakin visi Kubu Raya sebagai kabupaten terdepan akan segera terwujud bila semua pihak memiliki komitmen yang sama,” paparnya.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Kubu Raya, Nasrun AR menyatakan salut kepada Pemkab dan DPRD KKR yang telah mengalokasi anggaran untuk publik jauh lebih besar. “Ini artinya akan banyak pembangunan yang dilakukan. Pembangunan itu sendiri akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan akan menggerakkan roda ekonomi, belum lagi dampak dari pembangunan yang akan dirasakan bertahun-tahun oleh rakyat,” kata Nasrun.
Misal saja, kata Nasrun mencontohkan, pembangunan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Tentulah kontraktor akan lebih menggunakan masyarakat di sekitar proyek untuk pengerjaannya daripada mengambil tenaga dari luar. Dengan sendiri masyarakat yang menganggur akan bekerja, bila bekerja memiliki uang dan dengan begitu bisa digunakan untuk pembiayaan kebutuhan hidup mereka. Jalan yang dibangun nantinya akan membuka terisolasikan dan memudahkan masyarakat untuk menjual hasil pertanian, perikanan maupun perkebunan mereka.
”Dengan lebih menganggarkan pada belanja publik akan sangat memberikan dampak baik bagi masyarakat baik itu sosial dan ekonomi. Ini akan menjadi pemicu dan pintu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Nasrun.
Sementara itu, pengamat Tata Pemerintah, Turiman Faturachman menilai kebijakan dengan menganggarkan belanja publik mendekati 50 persen dari total APBD merupakan yang luar biasa dan bijak dengan kepentingan masyarakat.
Turiman mengingatkan anggaran besar ini juga harus diimbangi dengan pegawasan yang ketat sehingga penggunaannya tepat program, tepat sasaran, efektif, efisien dan berdayaguna terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Dikatakan Turiman, untuk itu pemerintah harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui peruntukan anggaran tersebut. ”Intinya, ini juga harus ditranparansikan anggarannya, dengan tujuan semua elemen masyarakat mengetahui peruntukkannya serta bersama-sama melakukan kontrol,” sarannya.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Senin, 21 Desember 2009

APBD KKR TA. 2010 PRO RAKYAT





Tercepat Menyelesaikan R-APBD 2010 diantara Kabupaten Lainnya Se-Kalbar

SUNGAI RAYA, Dalam Sidang Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD TA 2010 (16/12) Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dalam sambutannya mengatakan arah APBD TA 2010 mengarah dan berpihak pada rakyat dan untuk itu perlahan target pembangunan di Kubu Raya akan segera dilakukan.
Meskipun Kabupaten termuda di KalBar, KKR merupakan kabupaten pertama yang tercepat menyelesaikan RAPBD TA 2010 menjadi APBD. Hal ini merupakan wujud visi kabupaten Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas, ini dapat dilihat dari komposisi belanja publik 49,78 % dan belanja Pemerintah 50,23 % dari Total APBD.
Muda menambahkan Kebijakan anggaran dapat terjadi karena kerja keras dan kerja sama yang baik dari semua pihak baik itu eksekutif, legislatif dan komponen masyarakat Kubu Raya secara keseluruhan.
Diharapkan kepada semua pihak dan komponen masyarakat Kubu Raya dapat mendukung pelaksanaan kebijakan APBD yang telah ditetapkan yaitu dengan cara berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di kab. Kubu Raya pada tahun 2010 dan pada masa yang akan datang, ujarnya.
Dengan cara demikian kita dapat segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka wilayah terisolir, meniongkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat sesuai yang kita harapkan bersama, katanya mengakhiri.

Humas Sekretariat daerah
Kabupaten Kubu Raya

Bupati Buka Raker LPTQ Kubu Raya Ke-1




Bupati Buka Raker LPTQ Kubu Raya Ke-1

Sungai Raya, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan membuka rapat kerja (raker) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kubu Raya ke-1 (16/12). Raker ini merupakan persiapan dalam menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) pertama yang akan diselenggarakan di Kecamatan Kubu. Dalam sambutannya, Muda mengatakan LPTQ diharapkan bukan sekedar lembaga formal tapi dapat mengakomodir dan mensinergikan dengan dunia pendidikan seperti mengadakan kegiatan kuliah umum maupun pendidikan keagamaan agar generasi muda muslim khususnya dapat muatan-muatan positif dan keimanan yang baik terhadap Tuhan. Sebagai momen pertama di Kubu Raya diharapkan dapat menjadi perekat awal dalam memberikan semangat kebersamaan, lanjutnya.
LPTQ merupakan lembaga semi Pemerintah yang dibentuk dan didirikan dengan misi untuk memasyarakatkan Al Qur’an melalui upaya teratur, sistematis, terarah dan terencana guna meningkatkan kualitas kemampuan umat Islam untuk membaca dan mengkaji, memahami dan menghayati Al Qur’am serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan Tema; “Memasyarakatkan Al Qur’an menuju terciptanya masyarakat yang Qur’ani”, raker ini juga dihadiri oleh Asisten II dan sejumlah Camat di Kab. Kubu Raya. Dalam forum tanya jawab seorang peserta menyarankan agar pemuda-pemudi yang berprestasi dalam MTQ nanti juga diberikan award berupa beasiswa, yang disambut positif oleh Bupati.
Lanjutnya, Pemerintah mendukung kegiatan ini dan mengharapkan agar LPTQ juga mengakomodir peran perempuan muslimah dalam mensukseskan MTQ ke-1 Kubu Raya.
Kegiatan ini harus fokus dan sesuai dengan konsep semula, jalani semua proses dengan menghargai dan menikmati agar tujuan yang akan dicapai mendapatkan ridho-NYA, ujarnya mengakhiri.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Minggu, 20 Desember 2009

Sungai Kakap Tuan Rumah Peringatan Hari Nusantara






Sungai Kakap Tuan Rumah Peringatan Hari Nusantara

SUNGAI KAKAP, Peringatan Hari Nusantara ke-10 yang jatuh pada tanggal 13 Desember 2009 diperingati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dengan upacara Bendera di halaman Kantor Camat Sungai Kakap (14/12). Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk saling menjaga keutuhan NKRI baik daratan maupun lautannya, ungkapnya.
Wilayah Kubu Raya yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir sangat kaya akan potensi lautnya. Tema peringatan hari nusantara tahun ini yaitu: “Laut Sebagai Ruang Hidup dan Ruang Juang Bangsa Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat”. Dengan tema ini memaknai kita bahwa laut nusantara dapat dijadikan sebagai pilar utama ekonomi bangsa. Muda mengingatkan, secara Nasional ada 3 (tiga) agenda kedepan yang harus dilakukan. Pertama membuat kebijakan Kelautan Nasional (national ocean policy) yang payung hukum dan roadmap untuk arah pembangunan nasional sektor kelautan; kedua menyiapkan kebijakan ekonomi kelautan nasional (national ocean economy policy), kebijakan ini merupakan roadmap yang menuntun penggunaan dan pemanfaatan ocean resources (sumberdaya kelautan) yang didedikasikan untuk kepentingan nasional yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat; dan ketiga adalah tata kelola yang baik untuk kelautan (ocean governance). Ocean governance ini merupakan panduan atau code of conduct dalam pengelolaan kelautan secara holistik.
Diakhir upacara Muda menyerahkan bantuan kepada anak-anak nelayan Desa setempat berupa beasiswa mulai dari tingkat SD hingga SMU, diantaranya adalah; Gatra Masardi dan Jaya Saputra siswa SDN 43 Sungai Kakap yang masing-masing mendapatkan beasiswa sejumlah Rp 360 ribu rupiah, M.Fikri dan Indah Nurkumalah siswa SMPN 10 Satu Atap Sepok Laut yang masing-masing mendapatkan beasiswa sejumlah Rp 360 ribu rupiah, Dede Busanti dan Nuryanti, siswa SMUN 1 Sungai Kakap yang masing-masing mendapatkan beasiswa sejumlah Rp 400 ribu rupiah.
Acara yang berlangsung hingga rabu (16/12) nanti ini juga dmeriahkan dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba memasak menu serba ikan yang pesertanya terdiri dari Kec. Sungai Kakap, Rasau Jaya, Sungai Ambawang Terentang dan Teluk Pakedai, penyuluhan tentang kelautan kepada masyarakat dan pelajar, kerja bhakti masal membersihkan pantai dan penanaman pohon mangrove/bakau di pantai muara sungai kakap serta lomba memancing ikan di kolam ikan Sungai Raya.

Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya