Revolusi dan Reformasi APBD
Oleh
Hairul Mikrad
Tidak mudah bagi pemerintah daerah menganggarkan untuk belanja langsung, seimbang dengan belanja tidak langsung. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, ditahun 2010 sebagai wujud implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah memulai langkah tak biasa ini, dengan mengalokasikan 49 persen lebih dari total APBD sebesar Rp 544,25 M untuk belanja publiknya.
Kubu Raya baru dua tahun menjadi daerah otonom di Republik ini. Secara defenitif, Bupati-Wakil Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan-Andreas Muhrotien, belum genap setahun memimpin tampuk kendali kabupaten pesisir yang kaya akan potensi alam dan sumberdaya manusia, namun miskin akan pemerataan pembangunan.
Pasangan yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat di dua kali putaran Pilkada ini, lebih menekankan pelaksanaan dan peningkatan kualitas tugas serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Muda yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat ini, memahami dan menguasai kondisi daerah yang dipimpinnya. Ketertinggalan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur secara perlahan mulai dipenuhi. Secara konkrit, sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi rakyat menjadi prioritas utama pembangunan yang sudah dan akan dilakukan.
Muda menginginkan APBD 2010 yang dalam kurun setahun ke depan menjadi panduan pengelolaan dan penggunaan anggaran pembangunan ini , bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran yang merupakan dampak dari masih rendahnya kapasitas produksi dan akses sumberdaya produksi bagi masyarakat.
Putra mantan Rektor Universitas Tanjungpura, almarhum Mahmud Akil ini, mengetahui masih banyak anak usia 7-15 tahun yang tidak bisa mengikuti pendidikan dasar akibat akses dan kualitas pendidikan yang belum terjangkau dikarena faktor sosial, ekonomi, budaya dan geografi. Begitu juga dengan pelayanan dan kualitas kesehatan serta gizi yang belum bisa digapai masyarakat.
Minimnya infrastruktur terutama akses jalan antar wilayah membuat masyarakat menjadi sulit mengakses sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Selain itu juga, jeleknya infrastruktur membuat high cost pada pengangkutan hasil bumi serta membuat daya saing daerah maupun sektor unggulan pada titik lemah.
Kondisi ini membuat masih terdapat masyarakat Kubu Raya yang buta huruf, hidup di bawah garis kemiskinan serta derajat kesehatan yang rendah. Mengatasi ini diperlukan strategi-strategi yang lebih berpihak kepada rakyat sehingga dengan cepat mendorong pertumbuhan dan perkembangan di semua sector pembangunan.
***
APBD Pro Rakyat
APBD Kubu Raya yang diketok palu DPRD KKR, Kamis (17/12) tidak jauh dari R-APBD yang diajukan pihak eksekutif. Gebrakan dilakukan Pemkab Kubu Raya dengan revolusi anggaran dengan menempatkan belanja tak langsung sebesar 49 persen dari total anggaran.
Ini artinya, banyak pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat yang akan dilakukan. "Saya mengawal ketat untuk proses penyusunan RAPBD 2010 ini. Tidak sedikit biaya yang kurang efektif kita pangkas, dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat," jelas Muda Mahendrawan.
Anggaran apa saja yang dipangkas? Muda mengakui banyak item kegiatan seremonial yang hanya bersifat peringatan dihapus. Selain untuk pelaksanaan, kegiatan seremonial tersebut memberikan honor kepada PNS sebagai pelaksana. ”Selain uang untuk kegiatan, ternyata PNS yang menjadi panitia diberikan honor, padahal ini tugas mereka. Anggaran seperti ini yang kita pangkas selain pengadaan barang-barang administrasi yang terkesan mubazir. Namun untuk beberapa kegiatan seremonial penting dan berkaitan langsung dengan masyarakat tetap dilaksanakan,” jelas Muda.
Dari pemangkasan tersebut ternyata banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur. "Kita ingin akses poros desa dengan cepat terhubung. Kalau masing-masing desa sudah saling terhubung, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Dengan kebijakan ini saya yakin, Kubu Raya secara perlahan akan melakukan peningkatan di berbagai sektor," jawab Muda yakin.
***
Untuk pendapatan daerah, APBD KKR tahun 2010 ini mengalami peningkatan terutama DAU, dari Rp. 375 M pada TA 2009 meningkat sebesar Rp. 39 M menjadi Rp. 414 M. Demikian pula halnya dengan DAK semula Rp. 18 M menjadi Rp. 48 M atau bertambah sebesar Rp.30 M. Pendapatan asli daerah naik sebesar 15 %.
Sementara Belanja Daerah diarahkan khusus Belanja Tidak Langsung terutama untuk belanja gaji dan tunjangan PNS telah dialokasikan untuk pembayaran kenaikan gaji PNS sebesar 5 %, pengangkatan CPNS dan pengangkatan Sekdes menjadi PNS, termasuk tambahan penghasilan PNS, dan tambahan penghasilan perangkat desa terutama Kepala Desa dan Kepala Dusun. Selain itu adanya hibah untuk sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
Sedangkan untuk Belanja Langsung Program dan kegiatan termasuk hibah untuk Sekolah, dan PNPM yang menunjang program dan kegiatan Pemerintah daerah telah dialokasikan cukup berimbang, dengan komposisi untuk belanja tidak langsung sebesar 51 % dan Belanja Langsung 49 %.
Pendapatan Daerah sendiri ditargetkan sebesar Rp. 544,25 M yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 15,27 M yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 8,46 M dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 2,63 M serta pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp. 4,18 M
Pendapatan dari dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 502,16 M terdiri atas bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp. 39,16 M, DAU sebesar Rp. 414,76 M, DAK sebesar Rp. 48,24 M. Selain itu pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 26,82 M terdiri atas pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp. 5 M, bagi hasil pajak propinsi sebesar Rp. 20,02 M, bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 1,8 M.
***
Untuk pos Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 549,98 M, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp. 311,76 M dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp. 254,08 M, belanja hibah sebesar Rp. 24,54 M, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 13,12 M, belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 19,63 M, belanja tidak terduga sebesar Rp. 400 Juta.
Sementara itu, pos belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 238,21 M dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 16,17 M, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 83,74 M dan belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 138,31 M.
Dengan defisit anggaran sebesar Rp. 5,73 M yang akan ditutupi dari Prakiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2009.
***
Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran cukup besar Rp. 203,53 M, Dinas Kesehatan sebesar Rp. 33,51 M, Dinas Bina Marga dan Pengairan Rp. 42,71 M, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebesar Rp. 57,74 M, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 5,46 M, Dinas Perhubungan sebesar Rp. 3,67 M, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 2,69 M, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 2,73 M, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 2,15 M, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 3,52 M, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp. 1,72 M, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebesar Rp. 1,12 M, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 3,15 M, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 701,7 Juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah d sebesar Rp. 700,01 Juta, DPRD dialokasikan sebesar Rp. 7,6 M, Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 350,14 Juta, Sekretariat Daerah sebesar Rp. 23,37 M, Sekretariat DPRD dialokasikan sebesar Rp. 12,91 M, Inspektorat Daerah sebesar Rp. 2,76 M, Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 5,21 M, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar Rp. 5,69 M, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD sebesar Rp. 61,02 M, Satuan Polisi Pamong Praja dialokasikan sebesar Rp.. 1,56 M, Kecamatan dialokasikan sebesar Rp. 11,72 M, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp. 2,91 M, Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dialokasikan sebesar Rp. 1,01 M, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 2,21 M, Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp. 16,79 M, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar Rp. 5,28 M, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebesar Rp. 9,75 M, Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 12,33 M dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 2,43 M.
***
Strategi Percepatan Pembangunan
Menurut Muda Mahendrawan untuk menjadikan ‘Kubu Raya Kabupaten Terdepan’ diperlukan strategi-strategi percepatan pembangunan. Strategi tersebut harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga menjadi pengungkit dan daya dorong bagi pembangunan, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat minimal di suatu kawasan.
Dikatakan Muda, sebagai daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya hidup dari sector pertanian, pemerintahannya berupaya terus memberikan perhatian kepada sector ini dan daya saing para petani.
Ke depan, Pemkab Kubu Raya akan membuka lahan-lahan pertanian sekaligus membuka pasar secara sistemik dengan pembelian beras local bagi pemenuhan PNS sehingga menjadi daya dorong bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil, etos kerja dan memperluas areal tanam. Pemkab KKR juga mencanangkan 2010 sebagai tahun mekanisasi pertanian serta memberikan asuransi pertanian maupun pembangunan serta normalisasi maupun membeli alat-alat berat untuk pengairan.
Pengembangkan budidaya perikanan termasuk penyediaan benih dan alat-alat tangkap perikanan juga menjadi strategi percepatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan para nelayan serta membuka lapangan usaha yang produktif. Upaya ini juga akan didorong dengan peningkatan sumber daya manusianya melalui pendidikan entrepreneurship.
Dalam strategi percepatannya, Muda juga membidik pemberdayaan perempuan dalam frame ekonomi produktif seperti pemanfaatan lahan-lahan tidur, pembuatan pakan ternak/ikan serta pengembangan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan hasil produksi termasuk pemberian pinjaman modal bagi usaha kecil kaum perempuan melalui ‘Koperasi Grameen’.
Percepatan pembangunan akan sulit dilakukan tanpa partisipatif masyarakat. Muda juga mendorong upaya ini dan menjadikannya salah satu strategi percepatan melalui mengalokasikan dana untuk urusan bersama PNPM yang lebih besar dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Ini dengan harapkan masyarakat terlibat secara langsung dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek tetapi agent pembangunan yang sendirinya akan menciptakan lapangan pekerjaan.
Di sector pendidikan, untuk meringankan beban masyarakat atas ketidakmampuan memenuhi biaya pendidikan bagi anak-anak mereka terutama saat pendaftaran baru, Muda memandang perlu pengadaan baju seragam sekolah dimulai dari SD, SLTP hingga SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak baru. Selain itu juga penganggaran ‘ Bos Daerah’ sebagai pendamping biaya operasional sekolah dari APBN mutlak dilakukan.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pendidikan, Pemkab KKR menganggarkan biaya bagi sarana dan prasarana untuk pemeliharaan sekolah, pembangunan perpustakaan, rehab rumah dinas guru serta peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan.
Di bidang kesehatan, Muda lebih menekankan pada peran dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak pertama dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki akses terdekat dengan masyarakat.
Muda mengakui belum terpikir untuk membangun rumah sakit.. Di tahun 2010 ini, Pemkab KKR memfokuskan pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap serta pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pemberatasan penyakit menular terutama penyakit demam berdarah melalui pembelian alat-alat foging dan obat-obat. Penunjangnya pada setiap kecamatan termasuk pengadaan obat untuk pelayanan dasar, menurunkan angka kematian ibu dan anak, perbaikan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan bahan tambahan makanan bagi bayi di Posyandu, serta peningkatan pelayanan daerah terpencil.
Untuk pemenuhan tenaga medis memenuhi ketidakmerataan di daerah, Pemkab menyiapkan anggaran untuk tenaga kesehatan dengan sistem kontrak. Perbaikan terhadap rumah tak layak huni bagi warga tak mampu juga akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Layanan publik semakin dipercepat dengan pengembangan pelayanan terpadu, pengembangan website daerah termasuk peningkatan electronic government (e-govern) sehingga masyarakat akan mudah dan cepat mengakses pelayanan
Kendala infrastruktur dijawab dengan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp. 130 M yang diperuntukan bagi percepatan perbaikan infrastruktur berupa pembangunan, peningkatan, rehab jalan dan jembatan terutama untuk membuka akses-akses antar wilayah.
Pemkab juga mengalokasi dana untuk pengadaan alat-alat berat termasuk pemeliharaan periodik jalan dan jembatan dalam rangka mempertahankan kualitas jalan dan jembatan, pola pembangunan melalui imbal swadaya untuk menuntaskan jalan jalan lingkungan dengan melibatkan swadaya masyarakat. Kesemua langkah tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah guna meningkatkan daya saing daerah.
***
Luar Biasa dan Transparansi
Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa MS mengaku mengapresiasi kebijakan APBD yang lebih pro rakyat ini. Ketua Fraksi Partai Golkar yang terkenal vokal ini bahkan memberikan label ’luar biasa’.
”APBD ini memang pro rakyat. Dengan anggaran 49 persen untuk belanja public menunjukan bahwa pemerintah sangat memperhatikan rakyatnya dan benar-benar pembangunan ini untuk kepentingan rakyat. Kami sebagai wakil rakyat di legislative sangat mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan ini,” aku Mustafa.
Mustafa menegaskan kembali dengan komposisi APBD 2010 ini merupakan momentum perdana dan jauh lebih berpihak kepada rakyat. “Saya yakin visi Kubu Raya sebagai kabupaten terdepan akan segera terwujud bila semua pihak memiliki komitmen yang sama,” paparnya.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Kubu Raya, Nasrun AR menyatakan salut kepada Pemkab dan DPRD KKR yang telah mengalokasi anggaran untuk publik jauh lebih besar. “Ini artinya akan banyak pembangunan yang dilakukan. Pembangunan itu sendiri akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan akan menggerakkan roda ekonomi, belum lagi dampak dari pembangunan yang akan dirasakan bertahun-tahun oleh rakyat,” kata Nasrun.
Misal saja, kata Nasrun mencontohkan, pembangunan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Tentulah kontraktor akan lebih menggunakan masyarakat di sekitar proyek untuk pengerjaannya daripada mengambil tenaga dari luar. Dengan sendiri masyarakat yang menganggur akan bekerja, bila bekerja memiliki uang dan dengan begitu bisa digunakan untuk pembiayaan kebutuhan hidup mereka. Jalan yang dibangun nantinya akan membuka terisolasikan dan memudahkan masyarakat untuk menjual hasil pertanian, perikanan maupun perkebunan mereka.
”Dengan lebih menganggarkan pada belanja publik akan sangat memberikan dampak baik bagi masyarakat baik itu sosial dan ekonomi. Ini akan menjadi pemicu dan pintu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Nasrun.
Sementara itu, pengamat Tata Pemerintah, Turiman Faturachman menilai kebijakan dengan menganggarkan belanja publik mendekati 50 persen dari total APBD merupakan yang luar biasa dan bijak dengan kepentingan masyarakat.
Turiman mengingatkan anggaran besar ini juga harus diimbangi dengan pegawasan yang ketat sehingga penggunaannya tepat program, tepat sasaran, efektif, efisien dan berdayaguna terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Dikatakan Turiman, untuk itu pemerintah harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui peruntukan anggaran tersebut. ”Intinya, ini juga harus ditranparansikan anggarannya, dengan tujuan semua elemen masyarakat mengetahui peruntukkannya serta bersama-sama melakukan kontrol,” sarannya.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
