Sungai Raya, Kalbar, 34/6 - Kegiatan Rapat Kerja Nasional VII dan Musyawaran Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat meski digelar di dalam tenda besar namun diharapkan dalam pelaksanaannya bisa mencapai esensi dari kegiatan tersebut.
"Mengingat Kubu Raya baru terbentuk tiga tahun sehingga belum memiliki gedung yang representatif untuk menggelar kegiatan besar ini. Namun, dengan semangat dan kemauan yang keras untuk menyukseskan Rakernas dan Munaslub itu, pemerintah Kubu Raya yang ditunjuk dan dipercayakan sebagai tuan rumah menyulap halaman parkir Gardenia Resort sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini," kata Koordinator Wilayah Apkasi Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan kegiatan tersebut di Sungai Raya, Jumat.
Muda mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan rapat kerja pengurus Apkasi yang di gelar beberapa kali dan dipastikan dilakasanakan di Kabupaten Kubu Raya. "Tema dari kegiatan ini, Mengejar Kemandirian Daerah Menuju Kejayaan Bangsa," tuturnya.
Menurutnya, setelah kegiatan rakernas itu akan dilakukan panel diskusi yang membahas tentang beberapa isu strategis yang sedang terjadi saat ini untuk melahirkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
Dalam Diskusi Panel itu nantinya akan di hadirkan beberapa nara sumber, terutama Menteri Dalam Negeri, Kehutanan dan Pertanian serta Komisi II dan VI DPR RI dan beberapa pakar.
"Agenda berikutnya adalah musyawarah luar biasa yang akan dilaksanakan pada malam harinya untuk memilih ketua dan pengurus APKASI. Sejak Desember 2010 lalu, ketua Apkasi Sujono yang juga Bupati Pacitan meninggal dunia dan digantikan oleh Plt Ketua Aang Suganda Hamid.
Dari diskusi panel tersebut diharapkan bisa melahirkan beberapa rekomendasi yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah sehingga pemerintah pusat bisa melahirkan kebijakan pro rakyat dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Plt Ketua Apkasi Aang Suganda Hamid mengatakan, kemajuan bangsa dan negara harus di topang dari kemandirian dan output daerah dan kabupaten. "Berdasarkan hal tersebut kita berharap dari rekomendasi yang dilahirkan pada Rakernas kali ini, pemerintah pusat bisa mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang lebih berperan dalam peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah," katanya.
Sesuai dengan moto dari Rakernas dan Munaslub Apkasi ke VII yang dilaksanakan tahun ini, Apkasi Untuk Indonesia, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan konstribusi besar bagi Indonesia.
Gubernur Kalbar, Cornelis dalam sambutannya mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan itu nanti bisa melahirkan rumusan dan rekomendasi yang bisa mempercepat proses pembangunan di daerah sehingga bisa memberikan sumbangsih pembangunan bagi provinsi dan negara ini.
Dia menyinggung agar para bupati bisa meningkatkan kerjasama dan saling besinergi dengan pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan daerah.
"Jangan mentang-mentang daerah otonom lalu tidak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, itu masih terjadi pada beberapa daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah yang memiliki artian yang luas jangan sampai disalah artikan," katanya.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi dalam pengarahannya mengatakan melihat tema dari apkasi ini sangat tepat sekali karena sesuai dengan spriit desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah dicanangkan pada thun 1999 lalu.
"Sesuai dengan sistem pemerintahan Nasional, otonomi berlangsung di negara kesatuan Republik Indonesia Hal itu sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 32, di mana kekuasan pemerintah berada di tangan presiden," ujarnya.
Namun pada pasal 18 UU Nomor 32 juga disebutkan kewenangan pemerintahan berada di daerah otonom untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mengakibatkan hierarki pemerintaan antara provinsi, kabupaten dan pemerintah pusat mengalami sedikit kendala.
"Untuk itu diperlukan beberapa perubahan untuk penyempurnaannya, agar hierarki tersebut bisa berjalan dengan baik.Saya berpesan kepada forum ini, hasil dari kegiatan ini tolong disampaikan kepada Kementrian Dalam negeri sebelum rancangan UU perubahan itu itu disampaikan kepada DPR RI," kata Gemawan.(ROx)
Jumat, 08 Juli 2011
APKASI BAHAS DILEMA MORATORIUM DAN KETAHANAN PANGAN
Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Dilema moratorium dan ketahanan pangan yang terjadi hampir disetiap daerah di Indoneisa dikupas panjang lebar dalam diskusi Rapar Kerja Nasional VII Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia yang dihadiri hampir 300 bupati se-Indonesia di Kubu Raya, Jumat.
"Pada diskusi panel tersebut menghadirkan lima narasumber antara lain Dirjen Pangan Kementan, Dirjen Planologi Kemenhut, Ketua Komisi IV dan Anggota Komisi IV serta Pakar Ekonomi Pertanian," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan yang juga selaku koordinator Apkasi wilayah Kalimantan Barat.
Menurutnya, keputusan Presiden menerbitkan Perpres Nomor 10 tahun 2011 tentang Moratorium Hutan dan Gambut dinilai berpotensi menyebabkan ketidak pastian dalam membangun daerah.
Terlebih dengan masuknya sawit yang merupakan investasi besar tentunya menjadi sorotan utama di moratorium tersebut lantaran izinnya mulai 2011 tidak lagi dikeluarkan sebagai kompensasi dari Norwegia yang menggelontorkan miliaran rupiah sesuai tercantum dalam REDD.
"Akan tetapi hal itu justru menjadi angin segar bagi pengembangan sektor pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan," kata Muda.
Dalam diskusi panel tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Muhammad Romahurmuzy menegaskan bahwa pangan menjadi tanggung jawab negara. "Sampai seberapa jauh komitmen pemerintah untuk memenuhi amanah konstitusi yang disepakati," katanya.
Ia menilai sejumlah undang-undang seperti UU Nomor 6/1996 tentang Agraris hingga kini dipertanyakan, apakah masih valid atau tidak. Apakah perlu direvisi atau tidak.
"Semua tidak konsisten menjalankan aturan tersebut. Karena kita masih bersifat parsial dan ego sektoral. Karena itu dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat harus memberikan kepercayaan kepada daerah. Kalau bicara pangan tidak hanya satu aspek saja tapi semua aspek, mulai dari pupuk, sarana pendukung, infrastruktur dan sebagainya," ujar Romahurmuzy.
Dia mengatakan harus ada regulasi yang jelas agar antara kehutanan dan ketahanan pangan tidak tumpang tindih.
Akibatnya bupati di seluruh Indonesia menjadi kebingungan dasar hukum yang mana menjadi acuan.
"Selama ini seperti usulan Musrebangnas hanya isapan jempol belaka. APBN hanya untuk kepentingan orang-orang besar saja. Dengan momen ini ayo kita merumuskan yang sebenarnya tentang ketahanan pangan dan kehutanan," katanya.
Nada yang sama dilontarkan anggota Komisi IV DPR RI Syaifullah yang menilai perlu ada kejelasan tentang RTRW sehingga antara kehutanan dan pangan bisa sinkron. Dan kalau dikaitkan dengan Perpres Nomor 10/ 2011 maka sebanyak 2 juta CPO akan tertunda. Sementara ketahanan pangan tetap harus menjadi prioritas. Padahal pemerintah telah menargetkan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit seluas 250 ribu ha setiap tahunnya. Dan pada 20 tahun kedepan ditargetkan hingga 5 juta hektar.
"Akan tetapi bagaimana mau kembangkan perkebunan sawit atau pertanian kalau RTRW nya belum jelas," tanyanya.
Apalagi Ia mengaku bingung banyaknya peta yang terbit. Peta setiap instansi selalu berbeda dan peta di daerah dan nasional tidak sinkron. "Mana yang harus dipakai. Karena itu Dephut dalam membuat peta bekerja sama dengan DPR dan melibatkan kepala daerah atau bupati," ujarnya.
P2BN ([Peningkatan Produksi Beras Nasional) menurut dia harus dilakukan. Kemudian pemerintah menetapkan surplus 10 juta ton beras 5 atau 10 tahun mendatang. Begitu pula kementerian BUMN harus meningkatkan petani dan cadangan beras dengan menekankan Produksi Pangan Berbasis Koorperasi (P2BK).(ROx)
KADIN : APKASI BERI ANGIN SEGAR DUNIA USAHA
Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kubu Raya Burhan mengharapkan diselenggarakannya Rapat Krja Nasional dan Musyawarah Nasional luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke VII di Kubu Raya dapat memberikan angin segar bagi dunia usaha di kabupaten termuda di Kalimantan Barat itu.
"Ini momen dan kesempatan yang jarang dan hanya satu kali di Kubu Raya. Karena banyak potensi-potensi dan keunggulan daerah yang pantas untuk ditampilkan," kata Burhan di Sungai Raya, Kamis.
Ia mencontohkan, potensi atau keunggulan di Kubu Raya seperti manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, produk-produk tradisional yang dikelola oleh UMKM lokal.
"Ini tentunya sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan modalnya di Kubu Raya yang pada akhirnya dapat mendulang keuntungan bagi pembangunan daerah. Bahkan setiap kepala daerah dapat bertukar investasi dengan Kubu Raya," tuturnya.
Ia juga mengharapkan agar pada Rakernas/ Munaslub Apkasi VII juga mengagendakan sejuta kewirausaahaan (entrepenuership). Karena kewirausahaan masih belum menjadi sorotan utama pemerintah. Tercatat hanya sekitar 0,2 persen yang fokus pada wirausaha.
"Sementara idealnya minimal mesti dua persen dari jumlah penduduk. Ini dimaksudkan juga untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya bermuara peningkatan kualitas hidup keluarga," ujarnya.
Jika itu dilakukan di setiap daerah sambung dia, maka kemandirian masyarakat akan tercapai tidak selalu bergantungan pada sektor yang ditawarkan. Akan tetapi masyarakat dapat menciptakan pekerjaan yang mandiri.
"Kadin siap memfasilitas dalam penciptaan enterprenuership. Karena sebagai organisasi induk wajib untuk mewadahi setiap usaha yang dikelola oleh masyarakat," tuturnya.
Karena itu ia meminta sudah saatnya Pemerintah menggandeng Kadin sebagai mitra dalam rangka peningkatan dunia usaha yang ada di masyarakat di setiap daerah khususnya di Kubu Raya. Ia juga mengharapkan pemerintah daerah mempermudah izin bagi dunia usaha kecil agar mereka dapat kemudahan memperoleh fasilitas pinjaman.
"Jadi dengan Apkasi ini lah Kadin mengharapkan dapat membawa perubahan tidak hanya Kubu Raya akan tetapi secara luas bagi dunia usaha se Indonesia. Untuk itu Kadin mendukung terselenggaranya Rakernas VII Apkasi di Kubu Raya ," kata Burhan.(ROx)
"Ini momen dan kesempatan yang jarang dan hanya satu kali di Kubu Raya. Karena banyak potensi-potensi dan keunggulan daerah yang pantas untuk ditampilkan," kata Burhan di Sungai Raya, Kamis.
Ia mencontohkan, potensi atau keunggulan di Kubu Raya seperti manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, produk-produk tradisional yang dikelola oleh UMKM lokal.
"Ini tentunya sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan modalnya di Kubu Raya yang pada akhirnya dapat mendulang keuntungan bagi pembangunan daerah. Bahkan setiap kepala daerah dapat bertukar investasi dengan Kubu Raya," tuturnya.
Ia juga mengharapkan agar pada Rakernas/ Munaslub Apkasi VII juga mengagendakan sejuta kewirausaahaan (entrepenuership). Karena kewirausahaan masih belum menjadi sorotan utama pemerintah. Tercatat hanya sekitar 0,2 persen yang fokus pada wirausaha.
"Sementara idealnya minimal mesti dua persen dari jumlah penduduk. Ini dimaksudkan juga untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya bermuara peningkatan kualitas hidup keluarga," ujarnya.
Jika itu dilakukan di setiap daerah sambung dia, maka kemandirian masyarakat akan tercapai tidak selalu bergantungan pada sektor yang ditawarkan. Akan tetapi masyarakat dapat menciptakan pekerjaan yang mandiri.
"Kadin siap memfasilitas dalam penciptaan enterprenuership. Karena sebagai organisasi induk wajib untuk mewadahi setiap usaha yang dikelola oleh masyarakat," tuturnya.
Karena itu ia meminta sudah saatnya Pemerintah menggandeng Kadin sebagai mitra dalam rangka peningkatan dunia usaha yang ada di masyarakat di setiap daerah khususnya di Kubu Raya. Ia juga mengharapkan pemerintah daerah mempermudah izin bagi dunia usaha kecil agar mereka dapat kemudahan memperoleh fasilitas pinjaman.
"Jadi dengan Apkasi ini lah Kadin mengharapkan dapat membawa perubahan tidak hanya Kubu Raya akan tetapi secara luas bagi dunia usaha se Indonesia. Untuk itu Kadin mendukung terselenggaranya Rakernas VII Apkasi di Kubu Raya ," kata Burhan.(ROx)
PENGALIHAN ANGGARAN RUMAH DINAS BUPATI UNTUK KESEHATAN
Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Keputusan Bupati Kubu Raya mengalihkan anggaran rumah dinas dan mobil dinasnya, tidak hanya untuk sektor pendidikan namun melainkan juga untuk sektor kesehatan di Kubu Raya.
"Bapak Bupati memang sudah mengalihkan anggaran rumah dinasnya, bukan hanya untuk sektor pendidikan, tetapi juga kesehatan," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan di Sungai Raya, Kamis.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan telah memutuskan untuk mengalihkan Rp6 miliar anggaran rumah dinas (rumdin) bupati dan hampir Rp1 miliar anggaran mobil dinasnya (mobdin) untuk pelayanan masyarakat yang diantaranya juga untuk sektor pendidikan.
Menurut Titus, hal itu menunjukan bahwa bupati komitmen dan lebih mendahulukan kepentingan masyarakatnya karena bupati melihat kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi salah satu prioritas.
"Memang kalau melihat dari kondisi di Kubu Raya, sektor kesehatan membutuhkan anggaran yang cukup besar," tuturnya.
Ada beberapa bidang disebutkan Titus yang menjadi fokus pihaknya di sektor kesehatan yakni jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan puskesmas, pustu dan puskesdes serta penambahan tenaga medis mulai dari dokter, bidan hingga perawat.
"Untuk jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) tahun ini dianggarkan Rp1,8 miliar. Tapi insyaallah pada APBD Perubahan nanti akan ditambah sekitar Rp200 jutaan," ungkapnya.
Jumlah itu untuk menanggung masyarakat miskin yang belum terakomodir di Jamkesmas. Jumlahnya sekitar 20 ribu jiwa dari total 38 ribu. Sementara 15 ribu jiwa sudah terakomodir Jamkesda.
"Sementara yang sudah tertanggung di Jamkesmas sebanyak 200.900 jiwa. Anggarannya sekitar Rp2 miliar lebih," tuturnya.
Selain Jamkesda dan Jamkesmas, Dinas Kesehatan juga telah menyosialisasikan Jampersal (Jaminan Persalinan) yang merupakan program nasional bagi ibu-ibu yang melahirkan namun menggunakan fasilitas pemerintah.
Tidak hanya dalam bentuk jaminan kesehatan, pemerintah juga memfokuskan di pembangunan puskesmas, pustu dan puskesdes. "Untuk rumah sakit saat ini masih belum kita prioritaskan. Kita lebih mendahulukan fasilitas yang langsung dekat dengan masyarakat," kata Titus.
Puskesmas rawat inap yang dibangun pelayanan dan fasilitasnya lebih mendekati rumah sakit. Terdapat sekitar 9 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di sembilan kecamatan di Kubu Raya sedangkan 10 lainnya puskesmas biasa.
Puskesmas ini diperkuat lagi dengan Pustu yang jumlahnya mencapai 76 unit dan Puskesdes sekitar 85 unit.
"Dan setiap puskesmas sudah ada dokter. Namun kedepan kita masih membutuhkan lagi tenaga dokter, bidan maupun perawat," ujarnya.
Sementara itu Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pembangunan rumah dinas Bupati saat ini dirasakan masih belum begitu diperlukan. Itu dikarenakan menurut Bupati Muda sebagai kabupaten baru, masih banyak hal substansial yang perlu dilakukan dibanding rumah dinas Bupati.
"Mobil yang saya gunakan saat ini juga masih jauh dari kata layak, makanya saat ini tidak perlu lah mobil dinas. Karena kita lebih mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat," kata Muda.(ROx)
"Bapak Bupati memang sudah mengalihkan anggaran rumah dinasnya, bukan hanya untuk sektor pendidikan, tetapi juga kesehatan," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan di Sungai Raya, Kamis.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan telah memutuskan untuk mengalihkan Rp6 miliar anggaran rumah dinas (rumdin) bupati dan hampir Rp1 miliar anggaran mobil dinasnya (mobdin) untuk pelayanan masyarakat yang diantaranya juga untuk sektor pendidikan.
Menurut Titus, hal itu menunjukan bahwa bupati komitmen dan lebih mendahulukan kepentingan masyarakatnya karena bupati melihat kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi salah satu prioritas.
"Memang kalau melihat dari kondisi di Kubu Raya, sektor kesehatan membutuhkan anggaran yang cukup besar," tuturnya.
Ada beberapa bidang disebutkan Titus yang menjadi fokus pihaknya di sektor kesehatan yakni jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan puskesmas, pustu dan puskesdes serta penambahan tenaga medis mulai dari dokter, bidan hingga perawat.
"Untuk jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) tahun ini dianggarkan Rp1,8 miliar. Tapi insyaallah pada APBD Perubahan nanti akan ditambah sekitar Rp200 jutaan," ungkapnya.
Jumlah itu untuk menanggung masyarakat miskin yang belum terakomodir di Jamkesmas. Jumlahnya sekitar 20 ribu jiwa dari total 38 ribu. Sementara 15 ribu jiwa sudah terakomodir Jamkesda.
"Sementara yang sudah tertanggung di Jamkesmas sebanyak 200.900 jiwa. Anggarannya sekitar Rp2 miliar lebih," tuturnya.
Selain Jamkesda dan Jamkesmas, Dinas Kesehatan juga telah menyosialisasikan Jampersal (Jaminan Persalinan) yang merupakan program nasional bagi ibu-ibu yang melahirkan namun menggunakan fasilitas pemerintah.
Tidak hanya dalam bentuk jaminan kesehatan, pemerintah juga memfokuskan di pembangunan puskesmas, pustu dan puskesdes. "Untuk rumah sakit saat ini masih belum kita prioritaskan. Kita lebih mendahulukan fasilitas yang langsung dekat dengan masyarakat," kata Titus.
Puskesmas rawat inap yang dibangun pelayanan dan fasilitasnya lebih mendekati rumah sakit. Terdapat sekitar 9 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di sembilan kecamatan di Kubu Raya sedangkan 10 lainnya puskesmas biasa.
Puskesmas ini diperkuat lagi dengan Pustu yang jumlahnya mencapai 76 unit dan Puskesdes sekitar 85 unit.
"Dan setiap puskesmas sudah ada dokter. Namun kedepan kita masih membutuhkan lagi tenaga dokter, bidan maupun perawat," ujarnya.
Sementara itu Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pembangunan rumah dinas Bupati saat ini dirasakan masih belum begitu diperlukan. Itu dikarenakan menurut Bupati Muda sebagai kabupaten baru, masih banyak hal substansial yang perlu dilakukan dibanding rumah dinas Bupati.
"Mobil yang saya gunakan saat ini juga masih jauh dari kata layak, makanya saat ini tidak perlu lah mobil dinas. Karena kita lebih mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat," kata Muda.(ROx)
KUBU RAYA SUKSESKAN MP3EI DENGAN PENGUATAN PANGAN
Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat sektor pangan Untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Master Plant Percepatan Ekonomi Indonesia.
"Sebenarnya, sejak awal terbentuk Kubu Raya memang telah mengarah kepada hal tersebut. Melalui program Rice Estate yang telah berjalan dan Food Estate yang sedang dikembangkan saat ini diharapkan dapat mensupprot program MP3EI itu," kata Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kubu Raya, Suharjo di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengakui, untuk penguatan di bidang energi mungkin Kubu Raya tidak sehebat daerah lainnya yang ada di Indonesia. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Petanian dan Peternakan berupaya memperkuat pada ketahanan pangan, karena kabupaten itu memiliki areal yang cukup luas untuk dijadikan lahan pertanian.
Dijelaskannya, saat ini Pemkab Kubu Raya telah memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat untuk membuka areal pertanian. Dalam hal itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya telah memberikan bimbingan, bantuan bibit dan sistem pemasaran kepada masyarakat petani, tinggal bagaimana masyarakat menjalankan program pertanian tersebut.
"Dalam hal ini kita tentu masih berkewajiban untuk mengawasi dan membimbing para petani agar bisa meksimal dalam menggarap lahan. Dengan demikian, tujuan Pemkab Kubu Raya untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan diharapkan bisa terwujud," ujarnya.
Hal itu sesuai dengan tujuan peemrintah Kubu Raya untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengdapatkan kehidupan yang layak.
Lanjutnya, untuk mendukung Kubu Raya sebagai penyanggah ketahanan pangan Kementrian Pertanian telah memberikan sinyal yang cukup baik untuk itu.
Bahkan beberapa waktu lalu Mentan mengirim Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian ke Kubu Raya secara khusus untuk membahas rencana Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional.
"Ini menunjukkan tanggapan serius dari pemerintah pusat untuk menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas pertanian," kata Suharjo.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menambahkan, rencana untuk menjadi Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional tidak muluk-muluk, karena di Kubu Raya memiliki lahan yang luas. Selain itu, telah banyak pula terobosan di sektor pertanian.
Di antara terobosan itu melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk perluasan lahan pertanian, program konsumsi Beras Lokal Kubu Raya dan pencanangan tahun mekanisasi pertanian yang akan terus dilakukan secara terus-menerus hingga 2014.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga sedang mengombinasikan pemanfaatan lahan tidur dengan program transmigrasi. Ini menjadi salah satu program strategis yang telah diterapkan di beberapa pemukiman transmigrasi.
"Melalui program-program tersebut, tentunya menjadi modal awal bagi Kubu Raya untuk mewujudkan rencana menjadi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional,," tutur Muda.
Dia juga mengungkapkan, Kubu Raya juga dikembangkan program Food Estate di mana pilot project-nya di Desa Sungai Ambawang, Sumber Agung dan Muara Tiga di Kecamatan Batu Ampar. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Rencana pembangunan Food Estate ini sudah kita presentasikan ke Kementerian Pertanian dan mendapat respons positif. Pelaksanaan di lapangan yang harus lebih bekerja keras agar hasilnya optimal," kata Muda.
Food Estate itu terangnya, merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas. "Hasilnya diharapkan mampu menyokong ketahanan pangan kabupaten, provinsi, nasional, bahkan diharapkan dapat diekspor," ujarnya
Pemkab Kubu Raya telah menyiapkan sekitar 500 hektar lahan untuk pembangunan Food Estate di tiga desa di Kecamatan Batu Ampar itu. "Pembangunan Food Estate ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembangkan pertanian di Kubu Raya," kata Muda.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga berupaya mewujudkan Kawasan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan (KABTP) yang dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan dapat bersaing di pasar global.(ROx)
"Sebenarnya, sejak awal terbentuk Kubu Raya memang telah mengarah kepada hal tersebut. Melalui program Rice Estate yang telah berjalan dan Food Estate yang sedang dikembangkan saat ini diharapkan dapat mensupprot program MP3EI itu," kata Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kubu Raya, Suharjo di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengakui, untuk penguatan di bidang energi mungkin Kubu Raya tidak sehebat daerah lainnya yang ada di Indonesia. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Petanian dan Peternakan berupaya memperkuat pada ketahanan pangan, karena kabupaten itu memiliki areal yang cukup luas untuk dijadikan lahan pertanian.
Dijelaskannya, saat ini Pemkab Kubu Raya telah memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat untuk membuka areal pertanian. Dalam hal itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya telah memberikan bimbingan, bantuan bibit dan sistem pemasaran kepada masyarakat petani, tinggal bagaimana masyarakat menjalankan program pertanian tersebut.
"Dalam hal ini kita tentu masih berkewajiban untuk mengawasi dan membimbing para petani agar bisa meksimal dalam menggarap lahan. Dengan demikian, tujuan Pemkab Kubu Raya untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan diharapkan bisa terwujud," ujarnya.
Hal itu sesuai dengan tujuan peemrintah Kubu Raya untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengdapatkan kehidupan yang layak.
Lanjutnya, untuk mendukung Kubu Raya sebagai penyanggah ketahanan pangan Kementrian Pertanian telah memberikan sinyal yang cukup baik untuk itu.
Bahkan beberapa waktu lalu Mentan mengirim Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian ke Kubu Raya secara khusus untuk membahas rencana Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional.
"Ini menunjukkan tanggapan serius dari pemerintah pusat untuk menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas pertanian," kata Suharjo.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menambahkan, rencana untuk menjadi Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional tidak muluk-muluk, karena di Kubu Raya memiliki lahan yang luas. Selain itu, telah banyak pula terobosan di sektor pertanian.
Di antara terobosan itu melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk perluasan lahan pertanian, program konsumsi Beras Lokal Kubu Raya dan pencanangan tahun mekanisasi pertanian yang akan terus dilakukan secara terus-menerus hingga 2014.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga sedang mengombinasikan pemanfaatan lahan tidur dengan program transmigrasi. Ini menjadi salah satu program strategis yang telah diterapkan di beberapa pemukiman transmigrasi.
"Melalui program-program tersebut, tentunya menjadi modal awal bagi Kubu Raya untuk mewujudkan rencana menjadi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional,," tutur Muda.
Dia juga mengungkapkan, Kubu Raya juga dikembangkan program Food Estate di mana pilot project-nya di Desa Sungai Ambawang, Sumber Agung dan Muara Tiga di Kecamatan Batu Ampar. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Rencana pembangunan Food Estate ini sudah kita presentasikan ke Kementerian Pertanian dan mendapat respons positif. Pelaksanaan di lapangan yang harus lebih bekerja keras agar hasilnya optimal," kata Muda.
Food Estate itu terangnya, merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas. "Hasilnya diharapkan mampu menyokong ketahanan pangan kabupaten, provinsi, nasional, bahkan diharapkan dapat diekspor," ujarnya
Pemkab Kubu Raya telah menyiapkan sekitar 500 hektar lahan untuk pembangunan Food Estate di tiga desa di Kecamatan Batu Ampar itu. "Pembangunan Food Estate ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembangkan pertanian di Kubu Raya," kata Muda.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga berupaya mewujudkan Kawasan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan (KABTP) yang dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan dapat bersaing di pasar global.(ROx)
KUBU RAYA SUKSESKAN MP3EI DENGAN PENGUATAN PANGAN
Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat sektor pangan Untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Master Plant Percepatan Ekonomi Indonesia.
"Sebenarnya, sejak awal terbentuk Kubu Raya memang telah mengarah kepada hal tersebut. Melalui program Rice Estate yang telah berjalan dan Food Estate yang sedang dikembangkan saat ini diharapkan dapat mensupprot program MP3EI itu," kata Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kubu Raya, Suharjo di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengakui, untuk penguatan di bidang energi mungkin Kubu Raya tidak sehebat daerah lainnya yang ada di Indonesia. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Petanian dan Peternakan berupaya memperkuat pada ketahanan pangan, karena kabupaten itu memiliki areal yang cukup luas untuk dijadikan lahan pertanian.
Dijelaskannya, saat ini Pemkab Kubu Raya telah memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat untuk membuka areal pertanian. Dalam hal itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya telah memberikan bimbingan, bantuan bibit dan sistem pemasaran kepada masyarakat petani, tinggal bagaimana masyarakat menjalankan program pertanian tersebut.
"Dalam hal ini kita tentu masih berkewajiban untuk mengawasi dan membimbing para petani agar bisa meksimal dalam menggarap lahan. Dengan demikian, tujuan Pemkab Kubu Raya untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan diharapkan bisa terwujud," ujarnya.
Hal itu sesuai dengan tujuan peemrintah Kubu Raya untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengdapatkan kehidupan yang layak.
Lanjutnya, untuk mendukung Kubu Raya sebagai penyanggah ketahanan pangan Kementrian Pertanian telah memberikan sinyal yang cukup baik untuk itu.
Bahkan beberapa waktu lalu Mentan mengirim Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian ke Kubu Raya secara khusus untuk membahas rencana Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional.
"Ini menunjukkan tanggapan serius dari pemerintah pusat untuk menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas pertanian," kata Suharjo.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menambahkan, rencana untuk menjadi Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional tidak muluk-muluk, karena di Kubu Raya memiliki lahan yang luas. Selain itu, telah banyak pula terobosan di sektor pertanian.
Di antara terobosan itu melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk perluasan lahan pertanian, program konsumsi Beras Lokal Kubu Raya dan pencanangan tahun mekanisasi pertanian yang akan terus dilakukan secara terus-menerus hingga 2014.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga sedang mengombinasikan pemanfaatan lahan tidur dengan program transmigrasi. Ini menjadi salah satu program strategis yang telah diterapkan di beberapa pemukiman transmigrasi.
"Melalui program-program tersebut, tentunya menjadi modal awal bagi Kubu Raya untuk mewujudkan rencana menjadi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional,," tutur Muda.
Dia juga mengungkapkan, Kubu Raya juga dikembangkan program Food Estate di mana pilot project-nya di Desa Sungai Ambawang, Sumber Agung dan Muara Tiga di Kecamatan Batu Ampar. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Rencana pembangunan Food Estate ini sudah kita presentasikan ke Kementerian Pertanian dan mendapat respons positif. Pelaksanaan di lapangan yang harus lebih bekerja keras agar hasilnya optimal," kata Muda.
Food Estate itu terangnya, merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas. "Hasilnya diharapkan mampu menyokong ketahanan pangan kabupaten, provinsi, nasional, bahkan diharapkan dapat diekspor," ujarnya
Pemkab Kubu Raya telah menyiapkan sekitar 500 hektar lahan untuk pembangunan Food Estate di tiga desa di Kecamatan Batu Ampar itu. "Pembangunan Food Estate ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembangkan pertanian di Kubu Raya," kata Muda.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga berupaya mewujudkan Kawasan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan (KABTP) yang dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan dapat bersaing di pasar global.(ROx)
"Sebenarnya, sejak awal terbentuk Kubu Raya memang telah mengarah kepada hal tersebut. Melalui program Rice Estate yang telah berjalan dan Food Estate yang sedang dikembangkan saat ini diharapkan dapat mensupprot program MP3EI itu," kata Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kubu Raya, Suharjo di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengakui, untuk penguatan di bidang energi mungkin Kubu Raya tidak sehebat daerah lainnya yang ada di Indonesia. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Petanian dan Peternakan berupaya memperkuat pada ketahanan pangan, karena kabupaten itu memiliki areal yang cukup luas untuk dijadikan lahan pertanian.
Dijelaskannya, saat ini Pemkab Kubu Raya telah memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat untuk membuka areal pertanian. Dalam hal itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya telah memberikan bimbingan, bantuan bibit dan sistem pemasaran kepada masyarakat petani, tinggal bagaimana masyarakat menjalankan program pertanian tersebut.
"Dalam hal ini kita tentu masih berkewajiban untuk mengawasi dan membimbing para petani agar bisa meksimal dalam menggarap lahan. Dengan demikian, tujuan Pemkab Kubu Raya untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan diharapkan bisa terwujud," ujarnya.
Hal itu sesuai dengan tujuan peemrintah Kubu Raya untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengdapatkan kehidupan yang layak.
Lanjutnya, untuk mendukung Kubu Raya sebagai penyanggah ketahanan pangan Kementrian Pertanian telah memberikan sinyal yang cukup baik untuk itu.
Bahkan beberapa waktu lalu Mentan mengirim Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian ke Kubu Raya secara khusus untuk membahas rencana Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional.
"Ini menunjukkan tanggapan serius dari pemerintah pusat untuk menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas pertanian," kata Suharjo.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menambahkan, rencana untuk menjadi Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional tidak muluk-muluk, karena di Kubu Raya memiliki lahan yang luas. Selain itu, telah banyak pula terobosan di sektor pertanian.
Di antara terobosan itu melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk perluasan lahan pertanian, program konsumsi Beras Lokal Kubu Raya dan pencanangan tahun mekanisasi pertanian yang akan terus dilakukan secara terus-menerus hingga 2014.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga sedang mengombinasikan pemanfaatan lahan tidur dengan program transmigrasi. Ini menjadi salah satu program strategis yang telah diterapkan di beberapa pemukiman transmigrasi.
"Melalui program-program tersebut, tentunya menjadi modal awal bagi Kubu Raya untuk mewujudkan rencana menjadi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional,," tutur Muda.
Dia juga mengungkapkan, Kubu Raya juga dikembangkan program Food Estate di mana pilot project-nya di Desa Sungai Ambawang, Sumber Agung dan Muara Tiga di Kecamatan Batu Ampar. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Rencana pembangunan Food Estate ini sudah kita presentasikan ke Kementerian Pertanian dan mendapat respons positif. Pelaksanaan di lapangan yang harus lebih bekerja keras agar hasilnya optimal," kata Muda.
Food Estate itu terangnya, merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas. "Hasilnya diharapkan mampu menyokong ketahanan pangan kabupaten, provinsi, nasional, bahkan diharapkan dapat diekspor," ujarnya
Pemkab Kubu Raya telah menyiapkan sekitar 500 hektar lahan untuk pembangunan Food Estate di tiga desa di Kecamatan Batu Ampar itu. "Pembangunan Food Estate ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembangkan pertanian di Kubu Raya," kata Muda.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga berupaya mewujudkan Kawasan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan (KABTP) yang dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan dapat bersaing di pasar global.(ROx)
MUNASLUB APKASI BAHAS TIGA ISU STRATEGIS
Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Kalimantan Barat Muda Mahendrawan mengatakan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa APKASI ke VII yang akan dilaksanakan di Kubu Raya 24 Juni besok akan membahas tiga isu strategis untuk mensinergikan sistem pemerintahan di pusat dan daerah.
"Ada beberapa isu strategis yang akan kita bahas, diantaranya mengenai permasalahan pelaksanaan otonomi daerah, ketahanan pangan dan Alokasi Dana Desa yang kerap menimbulkan permasalahan di lapangan," kata Muda di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, tiga isu tersebut akan dibahas oleh Bupati se-Indonesia dan kementrian terkait yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut dilahirkan beberapa rekomendasi dari Apkasi untuk pemerintah pusat.
Bupati Kubu Raya itu mengatakan sejak reformasi, telah dilakukan desentralisasi politik agar daerah dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan memilih kepala daerahnya secara demokratis.
Namun, masih terdapat permasalahan di dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain sinkronisasi antara kebijakan dasar desentralisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya termasuk di dalamnya pada level operasional.
"Masih banyak ditemukan berbagai penelitian yang merujuk bahwa pelaksanaan otonomi daerah atau masih jauh dari tujuan awalnya yaitu mensejahterakan rakyat. Selain itu, tingginya angka emiskinan di daerah adalah bukti bahwa otonomi daerah atau desentralisasi mengalami kegagalan," tuturnya.
Namun, lanjut Muda, tentu itu tidak semuanya benar jika otonomi daerah tidak hanya dilihat pada hal-hal formal (angka kemiskinan) namun esensinya bahwa dengan
adanya otonomi daerah atau desentralisasi peluang daerah untuk membangun daerahnya terbuka lebar.
Terlebih, setelah keluarnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka idealnya seluruh kebijakan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden seharusnya disesuaikan dengan kebijakan Desentralisasi.
"Salah satu contoh, Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan Pemberian ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut
berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam membangun daerah. Inpres tersebut secara subtansi bertentangan dengan kebijakan desentralisasi," kata Muda.
Untuk itu dalam, Rakernas Apkasi tersebut akan dibahas hal itu agar ada jalan keluar.
Dalam Rakernas Apkasi VII juga akan membahas isu strategis terkait dengan kesiapan daerah dalam kemandirian pangan dan urgensi alokasi dana desa sebagai
upaya percepatan pembangunan di desa.
"Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang menarik untuk dibahas dalam Rakernas ini. Ketahanan pangan tentu bukan sekedar masalah pertanian semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengembangan agribisnis dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat," tuturnya.
Ada dua sisi penting dari konsep ketahanan pangan yaitu kemampuan membeli atau daya beli masyarakat dan ketersediaan barang.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini telah merumuskan kebijakan, merancang program dan menyediakan dukungan pembiayaan serta insentif untuk mewujudkan ketahanan pangan. Namun, permasalahannya, ketahanan pangan belum merata antar daerah.
Sebagian besar daerah masih tergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Ancaman ketahanan pangan terutama bersumber dari kemiskinan, perbedaan kemampuan setiap daerah dalam menyediakan pangan untuk konsumsi lokal, bencana alam, menyusutnya lahan pertanian dan ancaman yang diakibatkan oleh kebijakan yang keliru.
"Kita berharap melalui kesempatan ini, dengan hadirnya kementrian terkait bisa memberikan jalan keluar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang baik tanpa menimbulkan polemik dan kesenjangan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Mudah-mudahan apa yang akan direkomendasikan nantinya bisa memberikan perubahan lebih baik ke depan," kata Muda.(ROx)
MUNASLUB APKASI BAHAS TIGA ISU STRATEGIS
Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Kalimantan Barat Muda Mahendrawan mengatakan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa APKASI ke VII yang akan dilaksanakan di Kubu Raya 24 Juni besok akan membahas tiga isu strategis untuk mensinergikan sistem pemerintahan di pusat dan daerah.
"Ada beberapa isu strategis yang akan kita bahas, diantaranya mengenai permasalahan pelaksanaan otonomi daerah, ketahanan pangan dan Alokasi Dana Desa yang kerap menimbulkan permasalahan di lapangan," kata Muda di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, tiga isu tersebut akan dibahas oleh Bupati se-Indonesia dan kementrian terkait yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut dilahirkan beberapa rekomendasi dari Apkasi untuk pemerintah pusat.
Bupati Kubu Raya itu mengatakan sejak reformasi, telah dilakukan desentralisasi politik agar daerah dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan memilih kepala daerahnya secara demokratis.
Namun, masih terdapat permasalahan di dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain sinkronisasi antara kebijakan dasar desentralisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya termasuk di dalamnya pada level operasional.
"Masih banyak ditemukan berbagai penelitian yang merujuk bahwa pelaksanaan otonomi daerah atau masih jauh dari tujuan awalnya yaitu mensejahterakan rakyat. Selain itu, tingginya angka emiskinan di daerah adalah bukti bahwa otonomi daerah atau desentralisasi mengalami kegagalan," tuturnya.
Namun, lanjut Muda, tentu itu tidak semuanya benar jika otonomi daerah tidak hanya dilihat pada hal-hal formal (angka kemiskinan) namun esensinya bahwa dengan
adanya otonomi daerah atau desentralisasi peluang daerah untuk membangun daerahnya terbuka lebar.
Terlebih, setelah keluarnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka idealnya seluruh kebijakan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden seharusnya disesuaikan dengan kebijakan Desentralisasi.
"Salah satu contoh, Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan Pemberian ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut
berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam membangun daerah. Inpres tersebut secara subtansi bertentangan dengan kebijakan desentralisasi," kata Muda.
Untuk itu dalam, Rakernas Apkasi tersebut akan dibahas hal itu agar ada jalan keluar.
Dalam Rakernas Apkasi VII juga akan membahas isu strategis terkait dengan kesiapan daerah dalam kemandirian pangan dan urgensi alokasi dana desa sebagai
upaya percepatan pembangunan di desa.
"Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang menarik untuk dibahas dalam Rakernas ini. Ketahanan pangan tentu bukan sekedar masalah pertanian semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengembangan agribisnis dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat," tuturnya.
Ada dua sisi penting dari konsep ketahanan pangan yaitu kemampuan membeli atau daya beli masyarakat dan ketersediaan barang.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini telah merumuskan kebijakan, merancang program dan menyediakan dukungan pembiayaan serta insentif untuk mewujudkan ketahanan pangan. Namun, permasalahannya, ketahanan pangan belum merata antar daerah.
Sebagian besar daerah masih tergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Ancaman ketahanan pangan terutama bersumber dari kemiskinan, perbedaan kemampuan setiap daerah dalam menyediakan pangan untuk konsumsi lokal, bencana alam, menyusutnya lahan pertanian dan ancaman yang diakibatkan oleh kebijakan yang keliru.
"Kita berharap melalui kesempatan ini, dengan hadirnya kementrian terkait bisa memberikan jalan keluar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang baik tanpa menimbulkan polemik dan kesenjangan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Mudah-mudahan apa yang akan direkomendasikan nantinya bisa memberikan perubahan lebih baik ke depan," kata Muda.(ROx)
Langganan:
Postingan (Atom)