Dua Atlet Bridge asal Kubu Raya Syahrul Ramadhani dan Tri Adi Wibowo melenggang mulus ke kejuaraan Bridge Internasional di Thailand setelah berahsil menjuarai Liga Bridge Siswa Nasional ke-7 yang berlangsung di Swiss-Bell Maleosan Hotel, Manado, 26 hingga 30 Oktober lalu.
"Ini tentu menjadi kebanggan bagi Kubu Raya karena bisa mewakili Indonesia ke tingkat Internasional melalui olahraga Bridge. Ini jelas membuktikan bawah moto kita Kubu Raya Untuk Indonesia bukan sekedar ungkapan yang berlebihan," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat menerima kunjungan Pengurus Cabang Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) Kubu Raya di kediamannya, Senin malam.
Muda berharap prestasi dua anak itu bisa memberikan motivasi bagi anak-anak lainnya di Kubu Raya.
Dia mengaku terkejut karena atlet Bridge Kubu Raya berahsil mengalahkan Manado yang selama ini di kenal sebagai sarangnya raja Bridge di Indonesia.
Meski baru pertama kali mengikuti kejuaraan Bridge tingkat nasional, namun Kubu Raya bisa tampil maksimal dan menyisihkan atlet-atlet dari daerah lainnya.
"Pemkab Kubu Raya jelas akan mendorong olahraga bridge ini untuk dikenal luas masyarakat Kubu Raya agar ke depan dapat lahir kembali para atlet-atlet bridge lainnya yang handal," beber Muda.
Bahkan, melui Koni Pemkab Kubu Raya akan melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap Pengurus Olahraga Bridge itu, terlebih cabang olahraga itu sudah berahsil menunjukkan prestasinya, tentu akan mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Ini juga kita lakukan untuk menepis anggapan banyak orang selama ini di mana Kubu Raya sebagai gudangnya atlet berprestasi namun kurang memperhatikan para atletnya, dan kita akan menepis hal tersebut," tuturnya.
Syahrul Ramadhani mengaku sudah tiga tahun menekuni cabang olahraga ketangkasan itu. Dari ketekunannya tersebut dia dan Tri sudah cukup banyak mengantongi prestasi seperti menjuarai kejuaraan bridge pada OOSN, dan beberapa prestasi lainnya yang sangat membanggakan.
Siswa kelas XII SMA Negeri 1 Sungai Ambawang itu juga mengatakan saat mengikuti Liga Bridge Siswa Nasional ke-7 di Manado beberapa waktu lalu mereka mendapat sedikit kesulitan. Mengingat Kubu Raya baru pertama kali mengikuti kejuaraan nasional Brideg sehingga atlet-atlet Kubu Raya belum diketahui kemampuannya oleh daerah lain.
"Namun siapa sangka meski baru pertama kali mengikuti kejuaraan tersebut, namun Kubu Raya langsung menorehkan prestasi yang mengejutkan. Ini jelas menjadi kebanggan bagi kita dan kami harap apa yang kami raih bisa memberikan motovasi bagi pemuda lainnya di Kubu Raya," tuturnya.
Atas prestasi yang diperoleh dua remaja itu mereka saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mewakili Indonesia dalam Kejuaraan Bridge Internasional di Thailand.
"Kami harapkan dukungan dan doa dari semua pihak, agar Kubu Raya bisa kembali mengharumkan nama Indonesia," timpal Tri.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
Menjadi "Sahabat Rakyat Kecil" bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, perlu pengorbanan dan keikhlasan dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan hati nuraniku selalu mengatakan untuk tetap bersahabat, karena aku bagian dari mereka akan kuabdikan diriku sebagai pejuanganmu menuju kebahagiaan bersama....
Minggu, 07 November 2010
BUPATI KUBU RAYA AMBIL SUMPAH 1151 PNS
Bupati Kubu Raya mengambil sumpah/janji 1151 pegawai negeri sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Hal yang menjadi substansi dari pengambilan sumpah ini bukan sekedar formalitas, karena pengambilan sumpah itu sesuai dengan pilihan hidup dari PNS itu sendiri," kata Muda, usai pengambilan sumpah PNS Kubu Raya, Rabu (27/10).
Dikatakan Muda, para PNS harus tahu bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat yang berada dalam naungan instansi pemerintahan dan diatur dalam perundang-undangan.
Dengan pengambilan sumpah/janji itu diharapkan PNS bisa lebih militan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Kita berharap para PNS yang di ambil sumpah/janjinya bisa memahami dan memegang apa yang telah dijanjikannya sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya," kata Muda.
Dalam sumpah/janji tersebut para PNS juga ditekankan untuk selalu menjaga kerahasiaan pemerintah. Dikatakan Muda, bukan berarti pemerintah tidak transparan. Namun ada beberapa hal urgent yang perlu untuk dijaga kerahasiannya di mana itu juga menjadi kewajiban dari setiap PNS.
"Hal yang paling sering kebablasan dari PNS itu adalah masih belum bisa menjaga kerahasiaan. Dengan adanya sumpah/janji ini tentu PNS diharapkan dapat menjaga suatu rahasia yang tidak boleh dipaparkannya kepada siapapun," harap Muda.
Lanjut Muda, sumpah/janji pada dasarnya mengandung suatu konsekwensi dalam kehidupan seseorang. Sebagai seorang pegwai negeri sipil harus taat kepada atasan dimanapun institusi mereka berada.
"Yang jelas loyalitas pegawai sangat dibutuhkan dalam bekerja. Selain itu komitmen dari pegawai dalam juga sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," jelasnya.
Salah seorang PNS Kubu Raya, Harjono yang juga menjabat sebagai Kepala SD Negeri 35 Kecamatan Sungai Kakap mengatakan setidaknya sumpah/janji yang telah mereka ucapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari para pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengabdian mereka.
"Sebagai PNS kami akan meningkatkan tugas dan kewajiban kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
"Hal yang menjadi substansi dari pengambilan sumpah ini bukan sekedar formalitas, karena pengambilan sumpah itu sesuai dengan pilihan hidup dari PNS itu sendiri," kata Muda, usai pengambilan sumpah PNS Kubu Raya, Rabu (27/10).
Dikatakan Muda, para PNS harus tahu bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat yang berada dalam naungan instansi pemerintahan dan diatur dalam perundang-undangan.
Dengan pengambilan sumpah/janji itu diharapkan PNS bisa lebih militan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Kita berharap para PNS yang di ambil sumpah/janjinya bisa memahami dan memegang apa yang telah dijanjikannya sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya," kata Muda.
Dalam sumpah/janji tersebut para PNS juga ditekankan untuk selalu menjaga kerahasiaan pemerintah. Dikatakan Muda, bukan berarti pemerintah tidak transparan. Namun ada beberapa hal urgent yang perlu untuk dijaga kerahasiannya di mana itu juga menjadi kewajiban dari setiap PNS.
"Hal yang paling sering kebablasan dari PNS itu adalah masih belum bisa menjaga kerahasiaan. Dengan adanya sumpah/janji ini tentu PNS diharapkan dapat menjaga suatu rahasia yang tidak boleh dipaparkannya kepada siapapun," harap Muda.
Lanjut Muda, sumpah/janji pada dasarnya mengandung suatu konsekwensi dalam kehidupan seseorang. Sebagai seorang pegwai negeri sipil harus taat kepada atasan dimanapun institusi mereka berada.
"Yang jelas loyalitas pegawai sangat dibutuhkan dalam bekerja. Selain itu komitmen dari pegawai dalam juga sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," jelasnya.
Salah seorang PNS Kubu Raya, Harjono yang juga menjabat sebagai Kepala SD Negeri 35 Kecamatan Sungai Kakap mengatakan setidaknya sumpah/janji yang telah mereka ucapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari para pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengabdian mereka.
"Sebagai PNS kami akan meningkatkan tugas dan kewajiban kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
KUBU RAYA PERCEPAT LAYANAN KESEHATAN DENGAN KKD
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan akan mempercepat layanan kesehatan kepada masyarakat dengan melibatkan Komite Kesehatan Desa yang menjadi ujung tombak dari Dinas Kesehatan kabupaten yang dipimpinnya.
"KKD harus cepat tanggap dalam memantau kesehatan masyarakat. Jika ada suatu permasalahan kesehatan di tengah masyarakat maka KKD harus bisa bergerak cepat mendata dan memberikan informasi yang falid kepada petugas kesehatan yang ada di desa dan kecamatan, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cepat," kata Muda saat membuka kegiatan pelatihan bagi 30 anggota KKD, Rabu (27/10).
Lanjut Muda, selain menjadi mediator antara Dinas Kesehatan dan masyarakat, KKD nantinya harus memperbanyak kegiatan diskusi kesehatan dengan masyarakat di desa mereka bertugas. Hal itu perlu dilakukan untuk membangun paradigma dan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya kesehatan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Itu juga diarahkan untuk mempercepat informasi kesehatan bagi masyarakat dalam upaya menurunkan angka gizi buruk, kematian pada ibu melahirkan pemberantasan demam berdarah dan program kesehatan lainnya.
"Dalam menjalankan tugasnya, para anggota komite kesehatan desa ini wajib memberikan infoemasi mengenai kesehatan dari masyarakat," terang Muda.
Muda yang mencetuskan program KKD itu juga menambahkan, dalam menjalankan tugasnya nanti, selain karakteristik masyarakat yang beragam dan kondisi geografis kubu raya dan kondisi desa yang luas akan menjadi tantangan tersendiri bagi anggota KKD.
"Untuk itu kepiawaian dari anggota KKD dan pendekatan yang baik dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga ketekunan dan keseriusan dari setiap anggota jelas sangat diperlukan," terangnya.
Untuk mengevaluasi kinerja KKD, Pemkab Kubu Raya akan melakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. "Tolak ukur penilaiannya dilakukan dengan melihat antusias masyarakat atas keberadaan KKD itu dan seberapa banyak koordinasi yang dilakukan oleh KKD dengan petugas kesehatan," jelas Muda.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan menambahkan anggota KKD itu dipilih dari desa asal mereka masing-masing. Sehingga anggota KKD itu tentu lebih mengenal daerah dan masyarakat serta permasalahan kesehatan di daerahnya sendiri.
"Memang mereka bukan berasal dari latar belakang kesehatan, namun mereka diberikan bekal tentang berbagai penyakit dan solusi pengobatannya secara mendalam agar mereka bisa mudah dalam menjalankan tugasnya," terang Titus.
Karena program itu tergolong baru dan hanya di lakukan Pemkab Kubu Raya, sementara ini baru ada 30 desa yang menjadi sasaran program itu. 30 Desa itu dipilih berdasarkan banyaknya kasus kesehatan dan letak daerah yang berada jauh dari layanan kesehatan.
"Jika program ini berhasil dan antusias masyarakat baik, maka kita akan melakukan program serupa pada desa lainnya," tukas Titus.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
"KKD harus cepat tanggap dalam memantau kesehatan masyarakat. Jika ada suatu permasalahan kesehatan di tengah masyarakat maka KKD harus bisa bergerak cepat mendata dan memberikan informasi yang falid kepada petugas kesehatan yang ada di desa dan kecamatan, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cepat," kata Muda saat membuka kegiatan pelatihan bagi 30 anggota KKD, Rabu (27/10).
Lanjut Muda, selain menjadi mediator antara Dinas Kesehatan dan masyarakat, KKD nantinya harus memperbanyak kegiatan diskusi kesehatan dengan masyarakat di desa mereka bertugas. Hal itu perlu dilakukan untuk membangun paradigma dan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya kesehatan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Itu juga diarahkan untuk mempercepat informasi kesehatan bagi masyarakat dalam upaya menurunkan angka gizi buruk, kematian pada ibu melahirkan pemberantasan demam berdarah dan program kesehatan lainnya.
"Dalam menjalankan tugasnya, para anggota komite kesehatan desa ini wajib memberikan infoemasi mengenai kesehatan dari masyarakat," terang Muda.
Muda yang mencetuskan program KKD itu juga menambahkan, dalam menjalankan tugasnya nanti, selain karakteristik masyarakat yang beragam dan kondisi geografis kubu raya dan kondisi desa yang luas akan menjadi tantangan tersendiri bagi anggota KKD.
"Untuk itu kepiawaian dari anggota KKD dan pendekatan yang baik dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga ketekunan dan keseriusan dari setiap anggota jelas sangat diperlukan," terangnya.
Untuk mengevaluasi kinerja KKD, Pemkab Kubu Raya akan melakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. "Tolak ukur penilaiannya dilakukan dengan melihat antusias masyarakat atas keberadaan KKD itu dan seberapa banyak koordinasi yang dilakukan oleh KKD dengan petugas kesehatan," jelas Muda.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan menambahkan anggota KKD itu dipilih dari desa asal mereka masing-masing. Sehingga anggota KKD itu tentu lebih mengenal daerah dan masyarakat serta permasalahan kesehatan di daerahnya sendiri.
"Memang mereka bukan berasal dari latar belakang kesehatan, namun mereka diberikan bekal tentang berbagai penyakit dan solusi pengobatannya secara mendalam agar mereka bisa mudah dalam menjalankan tugasnya," terang Titus.
Karena program itu tergolong baru dan hanya di lakukan Pemkab Kubu Raya, sementara ini baru ada 30 desa yang menjadi sasaran program itu. 30 Desa itu dipilih berdasarkan banyaknya kasus kesehatan dan letak daerah yang berada jauh dari layanan kesehatan.
"Jika program ini berhasil dan antusias masyarakat baik, maka kita akan melakukan program serupa pada desa lainnya," tukas Titus.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
BUPATI : DHARMA WANITA MESTI JADI ORGANISASI PENGGERAK
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan berharap keberadaan organisasi Dharma Wanita bukan hanya sekedar organisas yang menopang keberhasilan tugas suami, tapi juga harus dapat menjadi motor penggerak bagi organisasi-organisasi wanita lainnya.
"Lebih dari pada itu agar dapat berperan dalam membangun demokrasi yang kini sedang tumbuh dan berkembang di tanah air," kata Muda saat menghadiri kegiatan Musyawarah Dharma Wanita Kubu Raya, Rabu (27/10).
Menurutnya, membangun demokrasi bukanlah sekedar ucapan, melainkan harus dilaksanakan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu dalam memilih susunan pengurus Dharma Wanita Kubu Raya nanti, hendaknya dapat dilaksanakan secara demokratis, tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Setiap anggota tentu memiliki hak yang sama untuk duduk dalam kepengurusan organisasi, karena itu kepengurusan Dharma Wanita di semua tingkatan organisasi tidak perlu dukaitkan dengan jabatan yang melekat pada suaminya. Dengan kepemimpinan yang memiliki integritas yang tinggi Dharma Wanita akan mampu maksimal dalam mencapai tujuannya,” tutur Bupati.
Lanjutnya, sebagai kaum wanita dan khususnya sebagai anggota Dharma Wanita, yang mempunyai peran ganda, baik sebagai seorang isteri pendamping suami maupun ibu dari anak-anaknya apalagi sebagai seorang isteri pegawai negeri sipil diharapkan kaum wanita menjadl pendamping yang baik bagi suaminya serta harus dapat memberikan dorongan semangat dan dukungan moril kepada sang suami untuk dapat melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.
Muda juga menambahkan, sebagai wadah berhimpun istri pegawai negeri sipil, pejabat pemerintah di pusat dan daerah, serta istri para anggota dan pimpinan lembaga-lembaga Negara harus bersifat mandiri, netral, dan independen.
Dijelaskannya, mandiri, berarti organisasi ini tidak terkait secara langsung dengan jabatan suami, baik secara struktural, fungsional, maupun finansial. Netral, dalam arti, organisasi bersifat non-politik. Sedangkan independen, berarti organisasi ini tidak mempunyai keterkaitan organisatoris dengan organisasi apapun juga, baik organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, kemandirian organisasl Dharma Wanita dapat terlihat melalui visi dan misinya. Organisasi ini bertekad untuk menjadi organisasi istri pegawai negerl sipil yang kukuh, bersatu dan mandiri, yang bertugas untuk menyejahterakan seluruh anggotanya.
Melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Visi dan misi ini sangatlah baik, karena itu sangat diharapkan agar Dharma Wanita mampu meningkatkan kualitas dan peran anggotanya, sehingga bermanfaat, bukan saja bagi anggotanya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat.
?Sangatlah besar potensi kaum perempuan dalam mengisi pembangunan bangsa ini. Kaum perempuan perlu memberdayakan dirinya sendiri dan bersama-sama dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya berinvestasi membangun sumber daya manusia yang berkualitas,? tutur Muda.
Hal ini disebabkan oleh posisi perempuan yang sangat mulia dan terhormat, dalam menjawab kebutuhan bangsa, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa secara kodrati kaum perempuan mempunyai tanggung jawab. Mengandung anak dan secara intuisi bertanggung jawab untuk memelihara dan mengantar generasi baru tersebut ke masa depan yang lebih baik.
Namun demikian, perempuan dan laki-laki tidak hanya memiliki perbedaan yang mendasar, tetapi juga memiliki beberapa persamaan. Untuk itu keduanya mutlak menjalankan tugas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat secara bersama-sama dan terpadu dalam menciptakan manusia yang berkualitas.
Perempuan Indonesia, yang merupakan bagiaan terbesar dari penduduk Indonesia, juga dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas mereka sebagai warga negara, agar mampu menyelesaikan seluruh masalah baik masalah keluarga maupun masalah bangsa. "Perempuan adalah sebagai penerus nilai dan norma-norma dalam keluarga dan kelompok strategis dalam masyarakat yang diharapkan mampu berperan sebagai pembawa perubahan atau pelaku pembaharuan (agent of change)," tukasnya.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
"Lebih dari pada itu agar dapat berperan dalam membangun demokrasi yang kini sedang tumbuh dan berkembang di tanah air," kata Muda saat menghadiri kegiatan Musyawarah Dharma Wanita Kubu Raya, Rabu (27/10).
Menurutnya, membangun demokrasi bukanlah sekedar ucapan, melainkan harus dilaksanakan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu dalam memilih susunan pengurus Dharma Wanita Kubu Raya nanti, hendaknya dapat dilaksanakan secara demokratis, tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Setiap anggota tentu memiliki hak yang sama untuk duduk dalam kepengurusan organisasi, karena itu kepengurusan Dharma Wanita di semua tingkatan organisasi tidak perlu dukaitkan dengan jabatan yang melekat pada suaminya. Dengan kepemimpinan yang memiliki integritas yang tinggi Dharma Wanita akan mampu maksimal dalam mencapai tujuannya,” tutur Bupati.
Lanjutnya, sebagai kaum wanita dan khususnya sebagai anggota Dharma Wanita, yang mempunyai peran ganda, baik sebagai seorang isteri pendamping suami maupun ibu dari anak-anaknya apalagi sebagai seorang isteri pegawai negeri sipil diharapkan kaum wanita menjadl pendamping yang baik bagi suaminya serta harus dapat memberikan dorongan semangat dan dukungan moril kepada sang suami untuk dapat melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.
Muda juga menambahkan, sebagai wadah berhimpun istri pegawai negeri sipil, pejabat pemerintah di pusat dan daerah, serta istri para anggota dan pimpinan lembaga-lembaga Negara harus bersifat mandiri, netral, dan independen.
Dijelaskannya, mandiri, berarti organisasi ini tidak terkait secara langsung dengan jabatan suami, baik secara struktural, fungsional, maupun finansial. Netral, dalam arti, organisasi bersifat non-politik. Sedangkan independen, berarti organisasi ini tidak mempunyai keterkaitan organisatoris dengan organisasi apapun juga, baik organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, kemandirian organisasl Dharma Wanita dapat terlihat melalui visi dan misinya. Organisasi ini bertekad untuk menjadi organisasi istri pegawai negerl sipil yang kukuh, bersatu dan mandiri, yang bertugas untuk menyejahterakan seluruh anggotanya.
Melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Visi dan misi ini sangatlah baik, karena itu sangat diharapkan agar Dharma Wanita mampu meningkatkan kualitas dan peran anggotanya, sehingga bermanfaat, bukan saja bagi anggotanya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat.
?Sangatlah besar potensi kaum perempuan dalam mengisi pembangunan bangsa ini. Kaum perempuan perlu memberdayakan dirinya sendiri dan bersama-sama dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya berinvestasi membangun sumber daya manusia yang berkualitas,? tutur Muda.
Hal ini disebabkan oleh posisi perempuan yang sangat mulia dan terhormat, dalam menjawab kebutuhan bangsa, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa secara kodrati kaum perempuan mempunyai tanggung jawab. Mengandung anak dan secara intuisi bertanggung jawab untuk memelihara dan mengantar generasi baru tersebut ke masa depan yang lebih baik.
Namun demikian, perempuan dan laki-laki tidak hanya memiliki perbedaan yang mendasar, tetapi juga memiliki beberapa persamaan. Untuk itu keduanya mutlak menjalankan tugas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat secara bersama-sama dan terpadu dalam menciptakan manusia yang berkualitas.
Perempuan Indonesia, yang merupakan bagiaan terbesar dari penduduk Indonesia, juga dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas mereka sebagai warga negara, agar mampu menyelesaikan seluruh masalah baik masalah keluarga maupun masalah bangsa. "Perempuan adalah sebagai penerus nilai dan norma-norma dalam keluarga dan kelompok strategis dalam masyarakat yang diharapkan mampu berperan sebagai pembawa perubahan atau pelaku pembaharuan (agent of change)," tukasnya.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
Rabu, 20 Oktober 2010
ORMAS KUBU RAYA NYATAKAN SIKAP WUJUDKAN PEMBANGUNAN
SUNGAI RAYA. Beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya mengajak semua pihak komponen masyarakat yang ada di kabupaten itu untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat.
"Kami yang terdiri dari beberapa ormas seperti Dewan Adat Dayak (DAD), MABT Kubu Raya, Forum Komunikasi Pembangunan Sungai Raya (FKPSR), Forum Komunikasi Ketua RT (FKRT) Sungai Raya menyatakan sikap untuk mengajak elemen masyarakat untuk membangun daerah ini," kata Ketua FKTR Desa Sungai Raya, Sukito, Selasa (19/10).
Ormas yang ada di Kubu Raya itu menilai, berbagai program yang telah dijalankan oleh Pemkab cukup sudah baik untuk masyarakat, meskipun belum sempurna.
Hal ini jelas bertolak belakang dengan pemaparan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kubu Raya Menggugat yang menentang kebijakan pemkab Kubu Raya.
Sukito menuturkan, secara pribadi dia tidak melarang aksi demontrasi yang telah dilakukan FMKRM beberapa waktu lalu, hanya saja dia berharap jika ingin menyampaikan suatu aspirasi yang menyangkut permasalahan yang belum diketahui kepastiannya, jangan mengatas namakan seluruh masyarakat. "Sekarang zamannya sudah demokrasi dan bebas mengutarakan pendapat. Namun, kami juga mengajak ormas yang ada untuk berembug memajukan Kubu Raya," tuturnya.
Menurutnya, kalau memang kebijakan yang dilakukan pemkab Kubu Raya diindikasikan melenceng, paling tidak harus ada data yang jelas. "Jangan mengada-ngada dan memperkeruh suasana," tuturnya.
Ia mengaku, dirinya memang bukan pendukung Muda-Andreas, tapi ketika terpilih, sebagai masyarakat dirinya harus mendukung kebijakan demi masyarakat. "Kalaupun ada kekurangan hal itu tentu wajar," bebernya.
Ketua MABT Kubu Raya, Lim Tao Hong juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah. "Alangkah baiknya jika ada masalah dimusyawarahkan dulu dan dicarikan solusinya," ujar A Hong.
Pun demikian pernyataan Ketua DAD Kubu Raya, Lasem, menurutnya meski baru 3 tahun jalannya Kubu RAya, DAD merasakan banyak kontribusi yang telah diberikan. "Kami tidak apriori dengan aksi yang dilakukan, cuma jangan asal mengatasnamakan masyarakat. Lakukanlah secara santun dan elegan. Kita ini masyarakat majemuk, jangan atas nama kepentingan pribadi dan kelompok disampaikan melalui cara yang keliru," jelas Lasem.
Ia menyarankan agar Pemda dan DPRD Kubu Raya untuk memperhatikan infrastruktur, Ia yakin kalau ekonomi meningkat tentu demo minim. Lasem menilai, kepemimpinan Muda-Andreas pasti ada kekurangan, tapi yang selama ini dilakukan merupakan menuju apa yang harapkan masyarakat.
Dikatakannya, Indonesia saja sudah 65 tahun, tapi masih banyak kekurangan. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang sudah berusia 400 tahun, kekurangan masih saja terjadi. Selama manusia hidup pasti banyak tuntutan."Makanya, terlalu prematur kalau kita terlalu cepat menilai kekurangan pemkab Kubu Raya, karena paling tidak dibutuhkan waktu 5 tahun baru bisa menilai berjalannya suatu proses pemerintahan," tukasnya.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
"Kami yang terdiri dari beberapa ormas seperti Dewan Adat Dayak (DAD), MABT Kubu Raya, Forum Komunikasi Pembangunan Sungai Raya (FKPSR), Forum Komunikasi Ketua RT (FKRT) Sungai Raya menyatakan sikap untuk mengajak elemen masyarakat untuk membangun daerah ini," kata Ketua FKTR Desa Sungai Raya, Sukito, Selasa (19/10).
Ormas yang ada di Kubu Raya itu menilai, berbagai program yang telah dijalankan oleh Pemkab cukup sudah baik untuk masyarakat, meskipun belum sempurna.
Hal ini jelas bertolak belakang dengan pemaparan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kubu Raya Menggugat yang menentang kebijakan pemkab Kubu Raya.
Sukito menuturkan, secara pribadi dia tidak melarang aksi demontrasi yang telah dilakukan FMKRM beberapa waktu lalu, hanya saja dia berharap jika ingin menyampaikan suatu aspirasi yang menyangkut permasalahan yang belum diketahui kepastiannya, jangan mengatas namakan seluruh masyarakat. "Sekarang zamannya sudah demokrasi dan bebas mengutarakan pendapat. Namun, kami juga mengajak ormas yang ada untuk berembug memajukan Kubu Raya," tuturnya.
Menurutnya, kalau memang kebijakan yang dilakukan pemkab Kubu Raya diindikasikan melenceng, paling tidak harus ada data yang jelas. "Jangan mengada-ngada dan memperkeruh suasana," tuturnya.
Ia mengaku, dirinya memang bukan pendukung Muda-Andreas, tapi ketika terpilih, sebagai masyarakat dirinya harus mendukung kebijakan demi masyarakat. "Kalaupun ada kekurangan hal itu tentu wajar," bebernya.
Ketua MABT Kubu Raya, Lim Tao Hong juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah. "Alangkah baiknya jika ada masalah dimusyawarahkan dulu dan dicarikan solusinya," ujar A Hong.
Pun demikian pernyataan Ketua DAD Kubu Raya, Lasem, menurutnya meski baru 3 tahun jalannya Kubu RAya, DAD merasakan banyak kontribusi yang telah diberikan. "Kami tidak apriori dengan aksi yang dilakukan, cuma jangan asal mengatasnamakan masyarakat. Lakukanlah secara santun dan elegan. Kita ini masyarakat majemuk, jangan atas nama kepentingan pribadi dan kelompok disampaikan melalui cara yang keliru," jelas Lasem.
Ia menyarankan agar Pemda dan DPRD Kubu Raya untuk memperhatikan infrastruktur, Ia yakin kalau ekonomi meningkat tentu demo minim. Lasem menilai, kepemimpinan Muda-Andreas pasti ada kekurangan, tapi yang selama ini dilakukan merupakan menuju apa yang harapkan masyarakat.
Dikatakannya, Indonesia saja sudah 65 tahun, tapi masih banyak kekurangan. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang sudah berusia 400 tahun, kekurangan masih saja terjadi. Selama manusia hidup pasti banyak tuntutan."Makanya, terlalu prematur kalau kita terlalu cepat menilai kekurangan pemkab Kubu Raya, karena paling tidak dibutuhkan waktu 5 tahun baru bisa menilai berjalannya suatu proses pemerintahan," tukasnya.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
MUDA BERIKAN SKALA PRIORITAS UNTUK KPRI DAN GRAMEN
SUNGAI RAYA. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menuturkan akan tetap memberikan skala prioritas kepada Koperasi Pegawai Negeri Jaya Bersama dan Gramen karena dua koperasi tersebut berada langsung dibawah naungan Pemkab Kubu Raya.
"Peran KPRI Jaya Bersama dan KSU Grameen sudah mulai tampak dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat, makanya dua koperasi ini akan menjadi prioritas utama kita," kata Muda saat menyampaikan pandangan umum Bupati menanggapi pandangan umum tujuh Fraksi DPRD Kubu Raya terhadap pembahasan 16 Raperda, Selasa (19/10).
Menurutnya, dari berbagai saran dan kritikan, Raperda tentang Modal Penyertaan Pemkab Kubu Raya pada KPRI Jaya Bersama dan Grameen yang disampaikan tujuh fraksi di DPRD Kubu Raya yang menyarankan agar Pemkab tidak mengkhususkan pada objek tertentu akan menjadi masukan berharga dalam penyusunan raperda tersebut.
"Ini akan kita kaji lebih cermat dan lebih teliti dalam rapat gabungan nantinya dan hal ini juga perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan secara bersama-sama ke Biro Hukum Provinsi maupun ke Dinas Koperasi dan Dinas UMKM Kalbar sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan suatu peraturan. Lanjutnya, penyertaan modal kepada KPRI Jaya Bersama dan KSP Grameen bukanlah seperti bantuan kepada koperasi pada umumnya. "Dua koperasi ini adalah milik Pemkab Kubu Raya, jadi tidak ubahnya seperti Perusahaan Daerah (Perusda) dan laporan secara berkala serta neraca keuangan terus kita tuntut, bahkan pelaporannya juga sampai ke BPK," tutur Bupati.
Sedangkan untuk koperasi pada umumnya, Pemkab Kubu Raya juga telah menyediakan bantuan. Untuk itu, Muda berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan saat ini untuk membangun daerah.
Mengenai adanya kekhawatiran seluruh fraksi akan adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dari koperasi lain, Muda merasa hal itu tidak akan terjadi.
"KPRI Jaya Bersama dan Gramen ini merupakan koperasi pemerintah dan dikelola langsung oleh Dinas Koperasi Kubu Raya, jadi wajar kalau mendapat bantuan modal lebih," ucapnya. Selain itu, keberadaan KPRI selama ini juga sudah sangat berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui beberapa programnya seperti pengadaan seragam sekolah dan beras lokal yang menjadi ikon Kubu Raya, serta beberapa program lainnya yang sudah dirasakan manfaatnya.
Sementara, untuk koperasi gramen juga sudah berperan aktif meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga.
"Sudah banyak Usaha kecil dan produksi rumah tangga yang dibantu oleh Koperasi Gramen, bahkan anggota Koperasi itu sudah mencapai ratusan orang, meski baru dibentuk. Ini menunjukkan keberadaan dua koperasi itu sudah berperan aktif meningkatkan ekonomi masyarakat," ungkap Muda.
Berdasarkan hal tersebut, Pemkab Kubu Raya berencana untuk memperkuat rencana itu dalam lembaran Peraturan Daerah.
Meski demikian, bukan berarti koperasi lainnya yang ada di Kubu Raya tidak mendapatkan perhatian.
"Koperasi lainnya juga selama ini tetap mendapatkan pembinaan dan bantuan modal dari kita, hanya saja memang porsinya tidak seperti dua koperasi pemerintah. Jadi jangan sampai justru menimbulkan tafsiran lain dari masyarakat," ucap Muda," tukasnya.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
"Peran KPRI Jaya Bersama dan KSU Grameen sudah mulai tampak dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat, makanya dua koperasi ini akan menjadi prioritas utama kita," kata Muda saat menyampaikan pandangan umum Bupati menanggapi pandangan umum tujuh Fraksi DPRD Kubu Raya terhadap pembahasan 16 Raperda, Selasa (19/10).
Menurutnya, dari berbagai saran dan kritikan, Raperda tentang Modal Penyertaan Pemkab Kubu Raya pada KPRI Jaya Bersama dan Grameen yang disampaikan tujuh fraksi di DPRD Kubu Raya yang menyarankan agar Pemkab tidak mengkhususkan pada objek tertentu akan menjadi masukan berharga dalam penyusunan raperda tersebut.
"Ini akan kita kaji lebih cermat dan lebih teliti dalam rapat gabungan nantinya dan hal ini juga perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan secara bersama-sama ke Biro Hukum Provinsi maupun ke Dinas Koperasi dan Dinas UMKM Kalbar sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan suatu peraturan. Lanjutnya, penyertaan modal kepada KPRI Jaya Bersama dan KSP Grameen bukanlah seperti bantuan kepada koperasi pada umumnya. "Dua koperasi ini adalah milik Pemkab Kubu Raya, jadi tidak ubahnya seperti Perusahaan Daerah (Perusda) dan laporan secara berkala serta neraca keuangan terus kita tuntut, bahkan pelaporannya juga sampai ke BPK," tutur Bupati.
Sedangkan untuk koperasi pada umumnya, Pemkab Kubu Raya juga telah menyediakan bantuan. Untuk itu, Muda berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan saat ini untuk membangun daerah.
Mengenai adanya kekhawatiran seluruh fraksi akan adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dari koperasi lain, Muda merasa hal itu tidak akan terjadi.
"KPRI Jaya Bersama dan Gramen ini merupakan koperasi pemerintah dan dikelola langsung oleh Dinas Koperasi Kubu Raya, jadi wajar kalau mendapat bantuan modal lebih," ucapnya. Selain itu, keberadaan KPRI selama ini juga sudah sangat berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui beberapa programnya seperti pengadaan seragam sekolah dan beras lokal yang menjadi ikon Kubu Raya, serta beberapa program lainnya yang sudah dirasakan manfaatnya.
Sementara, untuk koperasi gramen juga sudah berperan aktif meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga.
"Sudah banyak Usaha kecil dan produksi rumah tangga yang dibantu oleh Koperasi Gramen, bahkan anggota Koperasi itu sudah mencapai ratusan orang, meski baru dibentuk. Ini menunjukkan keberadaan dua koperasi itu sudah berperan aktif meningkatkan ekonomi masyarakat," ungkap Muda.
Berdasarkan hal tersebut, Pemkab Kubu Raya berencana untuk memperkuat rencana itu dalam lembaran Peraturan Daerah.
Meski demikian, bukan berarti koperasi lainnya yang ada di Kubu Raya tidak mendapatkan perhatian.
"Koperasi lainnya juga selama ini tetap mendapatkan pembinaan dan bantuan modal dari kita, hanya saja memang porsinya tidak seperti dua koperasi pemerintah. Jadi jangan sampai justru menimbulkan tafsiran lain dari masyarakat," ucap Muda," tukasnya.
Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
INSPEKTORAT KUBU RAYA TEMPATI POSISI KEDUA TERBAIK
KUBU RAYA. Inspektorat Kubu Raya menduduki urutan kedua terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kalbar. "Kita berada di posisi kedua terbaik, setelah Kabupaten Sekadau dalam hal penyelesaian tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalbar," kata Kepala Inspektorat Kubu Raya, Ardanihans, di Kecamatan Sungai Raya, Selasa (19/10).
Hal tersebut ditetapkan ketika seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalbar melakukan rapat koordinasi dan evaluasi caturwulan ke tiga tahun 2010 di Kabupaten Kayong Utara. Dia menuturkan, di usia pemerintahannya yang baru 3 tahun dan baru menjalankan satu tahun APBD tahun 2009 dan APBD 2010 (masih dalam proses) tidak membuat kabupaten ini minim prestasi dalam hal perbaikan laporan keuangan pemeriksaan Inspektorat Kalbar. Bahkan, rencananya evaluasi mendatang akan dilakukan di Kubu Raya. "Insya Allah Mei 2011, kita pula yang menjadi tuan rumah," tutur mantan Kadis Pertanian Kubu Raya ini.
Ardanihans mengakui prestasi yang diraih Inspektorat Kubu Raya diperoleh berkat kerja keras dan kerja sama seluruh SKPD dalam hal perbaikan laporan keuangan pemeriksaan Inspektorat Kalbar. Terkait gugatan dari salah satu LSM tentang temuan BPK dari APBD tahun 2009, Ardanihans menegaskan seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti.
"Sesuai skedul rencana aksi yang ditetapkan BPK, paling lambat perbaikan itu diselesaikan 31 Agustus 2010 dan sudah diserahkan kepada Bupati Kubu Raya. Kemudian pada 1 September 2010, perbaikan itu telah diserahkan kepada BPK," kata Ardanihans. Ia menjelaskan, temuan-temuan tersebut yang menyangkut administrasi juga langsung ditindaklanjuti berupa peringatan bupati dan teguran bupati kepada SKPD yang juga telah dilampirkan dalam laporan ke BPK.
Begitu pula menyangkut masalah Perubahan Tuntutan Ganti Rugi. Semuanya sudah ditindaklanjuti masing-masing SKPD. "Tanda bukti setorannya sudah dilampirkan juga," jelasnya.
Lanjutnya, mengensai masalah temuan penilaian aset yang masih belum tuntas, Ardanihans melihat masalah ini memang tidak mudah untuk menyelesaikannya. Pasalnya, permasalah aset yang ada di Kubu Raya juga masih terkait dalam masa transisi dari kabupaten induk.
"Kita belum selesai penilaian kembali. Artinya, masalah aset masih berproses dan sudah ditindaklanjuti," bebernya. Lebih jauh dia mengatakan, Kubu Raya, baru setahun melaksanakan APBD (2009, red).
"Intinya semua temuan itu sudah diperbaiki dan kita masih menunggu tanggapan dari BPK yang tentunya memerlukan waktu juga. Kita tunggu saja hasilnya," ujarnya. Sedangkan temuan biaya konsultasi yang juga dipertanyakan, hal itu beber Ardanihans merupakan biaya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan. "Bukan biaya konsultasi perjalanan bupati," tukasnya.
Humas Sekretariat Derah
Kabupaten Kubu Raya
Hal tersebut ditetapkan ketika seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalbar melakukan rapat koordinasi dan evaluasi caturwulan ke tiga tahun 2010 di Kabupaten Kayong Utara. Dia menuturkan, di usia pemerintahannya yang baru 3 tahun dan baru menjalankan satu tahun APBD tahun 2009 dan APBD 2010 (masih dalam proses) tidak membuat kabupaten ini minim prestasi dalam hal perbaikan laporan keuangan pemeriksaan Inspektorat Kalbar. Bahkan, rencananya evaluasi mendatang akan dilakukan di Kubu Raya. "Insya Allah Mei 2011, kita pula yang menjadi tuan rumah," tutur mantan Kadis Pertanian Kubu Raya ini.
Ardanihans mengakui prestasi yang diraih Inspektorat Kubu Raya diperoleh berkat kerja keras dan kerja sama seluruh SKPD dalam hal perbaikan laporan keuangan pemeriksaan Inspektorat Kalbar. Terkait gugatan dari salah satu LSM tentang temuan BPK dari APBD tahun 2009, Ardanihans menegaskan seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti.
"Sesuai skedul rencana aksi yang ditetapkan BPK, paling lambat perbaikan itu diselesaikan 31 Agustus 2010 dan sudah diserahkan kepada Bupati Kubu Raya. Kemudian pada 1 September 2010, perbaikan itu telah diserahkan kepada BPK," kata Ardanihans. Ia menjelaskan, temuan-temuan tersebut yang menyangkut administrasi juga langsung ditindaklanjuti berupa peringatan bupati dan teguran bupati kepada SKPD yang juga telah dilampirkan dalam laporan ke BPK.
Begitu pula menyangkut masalah Perubahan Tuntutan Ganti Rugi. Semuanya sudah ditindaklanjuti masing-masing SKPD. "Tanda bukti setorannya sudah dilampirkan juga," jelasnya.
Lanjutnya, mengensai masalah temuan penilaian aset yang masih belum tuntas, Ardanihans melihat masalah ini memang tidak mudah untuk menyelesaikannya. Pasalnya, permasalah aset yang ada di Kubu Raya juga masih terkait dalam masa transisi dari kabupaten induk.
"Kita belum selesai penilaian kembali. Artinya, masalah aset masih berproses dan sudah ditindaklanjuti," bebernya. Lebih jauh dia mengatakan, Kubu Raya, baru setahun melaksanakan APBD (2009, red).
"Intinya semua temuan itu sudah diperbaiki dan kita masih menunggu tanggapan dari BPK yang tentunya memerlukan waktu juga. Kita tunggu saja hasilnya," ujarnya. Sedangkan temuan biaya konsultasi yang juga dipertanyakan, hal itu beber Ardanihans merupakan biaya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan. "Bukan biaya konsultasi perjalanan bupati," tukasnya.
Humas Sekretariat Derah
Kabupaten Kubu Raya
Langganan:
Postingan (Atom)